PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH ( Studi Di Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau )

Abstract

Abstrac

This study examines the implementation of swallow's nest tax based on Sanggau Regency Regional Regulation Number 5 of 2010 concerning Regional Taxes studies in Beduai District, Sanggau Regency, conducted to obtain information on swallow's nest business actors and information related to taxpayers who do not have a business license so that they do not carry out their obligations in paying taxes and what efforts are made by the Regional Revenue Agency to streamline regulatory policies area about swallow's nest tax collection. The object of the swallow's nest tax is the collection and/or operation of the swallow's nest, where the taxpayer is an individual or entity that takes and/or works on the swallow's nest.

The research method used by researchers in this study is a type of Empirical Law research. The type of data used in this study consists of primary data and secondary data. The nature of the research used in this study is descriptive analysis, namely by explaining and describing thoroughly what is the subject matter.

The results showed that the factors that hinder the implementation of swallow's nest tax collection at the Sanggau Regency Regional Revenue Agency are lack of socialization related to swallowing's nest tax, weak law enforcement agencies, weak awareness of paying swallow's nest tax, no government facilities for swallow entrepreneurs and different swallow's nest prices. The efforts that have been made by the Sanggau Regency government to streamline the Regional Regulation are by socializing and counseling on the swallow's nest tax, going directly to the field to re-collect data on swallow's nest business owners, involving Village and District officials in the implementation of Regional Regulations related to swallowing's nest tax, facilitating administration related to the swallow's nest business,  reviewing the Regional Regulation regarding the amount of swallow's nest tax rate imposed, and collecting taxes periodically or continuously by a mutual agreement with the swallow's nest entrepreneur.

Keyword : Local Regulations, Tax, Swallow's Nest

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pajak sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah studi di Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau dilakukan untuk memperoleh informasi pelaku usaha sarang burung walet dan informasi terkait wajib pajak yang tidak memiliki izin usaha sehingga tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mengefektivitaskan kebijakan peraturan daerah tentang pemungutan pajak sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, dimana wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Metode penelitian yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Hukum Empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan secara menyeluruh mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau yaitu kurangnya sosialisasi terkait pajak sarang burung walet, lemahnya lembaga penegakan hukum, lemahnya kesadaran dalam membayar pajak sarang burung walet, tidak ada fasilitas pemerintah terhadap pengusaha walet serta harga sarang burung walet yang berbeda. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mengefektifkan Peraturan Daerah tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak sarang burung walet, turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan ulang pemilik usaha sarang burung walet, melibatkan perangkat Desa dan Kecamatan dalam penerapan Peraturan Daerah terkait pajak sarang burung walet, mempermudah administrasi yang berkaitan dengan usaha sarang burung walet, meninjau kembali Peraturan Daerah mengenai besaran tarif pajak sarang burung walet yang dikenakan, dan melakukan penagihan pajak secara periodik atau berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pengusaha sarang burung walet.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pajak, Sarang Burung Walet