ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

EMI KUSMARINI NIM. A1011191121

Abstract


ABSTRACT

An agreement is something that can touch various aspects of life, including marriage. Arrangements regarding marriage agreements can be seen in law number 16 of 2019 concerning amendments to law number 1 of 1974 concerning marriage in chapter V article 29 paragraph (1) to paragraph (4). The existence of a marriage agreement provides boundaries for husband and wife, especially to prevent and reduce conflicts that arise within the marriage institution. The marriage agreement can be used as a reference if one day there is a conflict, even if the conflict is unwanted. However, if the dispute results in a divorce, then the marriage agreement can be used as a reference so that the husband and wife know their rights and obligations. This is where the author is interested in examining the problems that exist in the marriage agreement. The formulation of the problem in this thesis is "How is the implementation of the marriage agreement according to law number 1 of 1974 with changes based on law number 16 of 2019 concerning marriage?" The research method in this thesis is normative legal research with a statute approach and the data collection technique is library research.

Keywords: Agreement, Marriage, Marriage Agreement

 


ABSTRAK

Perjanjian merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam perkawinan. pengaturan tentang perjanjian perkawinan dapat dilihat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di bab V pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Adanya perjanjian perkawinan memberikan batasan-batasan bagi pasangan suami isteri, terutama untuk mencegah dan mengurangi konflik yang timbul dalam lembaga perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai acuan jika suatu saat nanti adanya suatu konflik, meskipun konflik tersebut tidak diinginkan. Namun, jika perselisihan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu perceraian, maka perjanjian perkawinan itu dapat dijadikan sebagai rujukan sehingga pasangan suami isteri sudah mengetahui hak dan kewajibannya. Disinilah penulis tertarik untuk meneliti persoalan yang ada didalam perjanjian perkawinan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah “Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan perubahan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan?” Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan Teknik pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan (library research).

Kata Kunci : Perjanjian, Perkawinan, Perjanjian Perkawinan

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Kadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Citra Adtya Bakti, Bandung.

Abdul Manaf, 2006, Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung, CV. Mandar Maju, Bandung.

Abdul Rahman Sholeh, 2005, Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ade Saptomo, 2007, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum, Unesa University Press, Surabaya.

Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, 2015, The Law of Love, Visimedia, Jakarta.

Аhаmаd Аzhаr, 2019, Hukum Perkаwinаn Islаm, UII Press, Yogyakarta.

Ahmad al-Damanhury, Idhab al-Mubham Min Ma‟ani al-Sullam Fi al-Mantiq, Al-Ma‟arif, Bandung.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada, Jakarta.

Departement agama RI, 2001, Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, Jakarta.

Gatot Supramono, 1998, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Djambatan, Jakarta.

Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, 2018, Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) Privat Law.

Happy Susanto, 2008, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Visimedia, Jakarta.

Hilman Hadi Kusuma, 2010, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan, Eresca, Bandung.

Ichtijanto, 2002, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perkawinan yurisprudensi peradilan agama.

Komar Andasasmita, 1990, Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, Bandung.

Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Maritaman Prodjohamidjojo, 2004, Ilmu Perundang-undangan, PT. Indonesia, Jakarta.

Marsiyem, 2011, Hukum Perdata (Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan), UNISSULA Press, Semarang.

Moch. Isnaeni. 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

Mohd. Idris Ramulyo, 2000 Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa dari Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompiasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif

Mаnаn А dаn Fаuzаn, 2011, Pokok – Pokok Hukum Perdаtа Wewenаng Perаdilаn Аgаmа, Rаjаwаli Press, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000, Hukum Orang dan Keluarga. Airlangga University Press, Surabaya.

R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992, Kitab undang-undang hukum perdata.

Riduan Syahrani, 1992, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung.

Sarjono. DD, 2008, Panduan Penulisan Skripsi, Yogyakarta.

Soemiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam Dan UU.Perkawinan No 1 Tahun 1974, Liberti, Yogyakarta.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya.

, 1990, Hukum Orang dan keluarga, Airlangga University Press, Surabaya.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

Sudarsono, 1991, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, Fikih Munakahat, Rajawali Pres, Jakarta.

Tim Redaksi BIP, 2017, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentangperkawinan.

Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Jurnal:

Ali Akbar, Landasan Filosofis Dispensasi Nikah dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat dalam http://repository.uinsu.ac.id., diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

Erica R.A Sinurat, 2007 Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Hukum No. V, hlm. 7.

Eva Dwinopianti, 2017, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris, No. 1 Vol.16-34, hlm. 23-25.

Henry Lee A Weng, 2004, Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media: Jakarta, hlm. 138.

Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terdapat dalam https://yustypurba.files.wordpressscom, diakses pada tanggal 12 Desember 2022

Mike Rini, 2008, Perlukah Perjanjain Pranikah, dikutip dari Danareksa.Com. diaskses pada tanggal 30 Oktober 2022.

Sulikah Kualaria, 2015,“Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan”, Jurnal Hukum, terdapat dalam, http://hukum.studentjournal.ub.ac.id. Diakses terakhir tanggal 30 Oktober 2022.

Tengku Erwinsyahbana, Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan Pancasila, jurnal ilmu hukum, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991).

Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendataran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Internet:

https://tirto.id/pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS (sumber:Tirto.id) diakses tanggal 3 Juni 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28 (sumber:hukum online) diakses tanggal 27 Oktober 2022

https://pdb-lawfirm.id/proses-dan-prosedur-pembuatan-perjanjian-perkawinan/ diakses tanggal 13 November 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-pranikah--syarat-dan-cara-membuatnya-lt61fb916b86ddb (sumber: hukumonline.com) diakses pada tanggal 13 November 2022

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c529ced60c02/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama (sumber: hukumonline.com) di akses tanggal 20 November 2023


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University