PELAKSANAAN PROSES BALIK NAMA HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PEMBELI AKIBAT PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

Abstract

Abstrac

  In carrying out the Transfer of Names or the transfer of land rights from the Seller to the Buyer, several complete documents are required in the continuity of the process. One of them is the document of Fee for Acquisition of Land and or

Building  Rights  (BPHTB)  as  contained  in  the  Regulation  of  the  Head  of  the

National Land Agency Number 1 of 2010 concerning Service Standards and Land Arrangements. Therefore, researchers feel the need to conduct research on the importance of BPHTB payments in the process of transferring names. So that the buyer can find out how the determination of the tax object acquisition value is determined in BPHTB, and can find out the legal consequences of not making BPHTB payments, and also know the legal remedies that can be taken by the buyer for the continuation of the transfer process.

The purpose of this research is to obtain data and information regarding the

implementation of Land and Building Rights Acquisition Fees according to Law

no. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, To find out and disclose data about the factors that led to the cancellation of the transfer of land rights related to the implementation of BPHTB, To find out what the legal consequences are for buyers who do not continue paying BPHTB, and To disclose legal remedies that can be taken by the Regional Finance Agency (BKD) against buyers who do not continue with payments. The method used in this research is empirical legal research with a descriptive approach.

The research results achieved are that there are inconsistencies between the provisions of the law and their implementation which can be found in article 46 paragraph (3) of Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. Whereas the factor that caused the respondent to cancel the process of transferring the name of ownership rights to land in Bangka Belitung Darat Village, Pontianak Tenggara District, Pontianak City was due to the BPHTB payment process, especially the tax object acquisition value which was pressed higher than the actual price. Whereas the legal consequence of not carrying out the BPHTB payment was that the name transfer process could not be carried out due to the lack of complete documents, one of which was proof of BPHTB payment. With the cancellation of the name transfer process, the buyer will not get legal certainty over the ownership of the land and building. Whereas the legal remedy taken by the buyer for the rejection of the related SSPD Files is by conducting deliberations or verification with the local BKD.

Keywords : Implementation of the process of returning of land property rights by the buyer due to determination land and building rights acquisition fees in Bangka Belitung Darat Sub District Pontianak Southeast District Pontianak City.

                                                Abstrak

Dalam pelaksanaan Balik Nama atau beralihnya hak tanah dari Penjual ke Pembeli diperlukan beberapa kelengkapan dokumen dalam kelangsungan proses tersebut. Salah satunya adalah dokumen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Maka dari itu, peneliti merasa perlu unuk melakukan penelitian mengenai pentingnya pembayaran BPHTB dalam proses balik nama. Sehingga pembeli dapat mengetahui bagaimana penetapan dalam pengenaan nilai perolehan objek pajak dalam BPHTB, serta dapat mengetahui akibat hukum tidak dilakukannya pembayaran BPHTB, dan juga mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli untuk keberlangsungan proses balik nama.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menurut Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  Untuk  mengetahui  dan  mengungkapkan  data tentang faktor yang menyebabkan batalnya balik nama peralihan hak atas tanah terkait dengan pelaksanaan BPHTB, Untuk mengetahui apa akibat hukum bagi pihak pembeli yang tidak melanjutkan pembayaran BPHTB, dan Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) terhadap pembeli yang tidak melanjutkan pembayaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan secara deskriptif.

Hasil penelitian yang dicapai adalah Bahwa adanya inkonsistensi diantara ketentuan Undang-undang dengan pelaksanaanya yang dapat ditemui pada pasal

46 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Bahwa faktor  yang  menyebabkan responden membatalkan proses balik nama hak milik atas tanah di Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak dikarenakan  dari  proses  pembayaran  BPHTB  khususnya  pada  nilai  perolehan objek pajak yang ditekan tinggi dari harga sebenarnya. Bahwa akibat hukum dari tidak dilaksanakannya pembayaran BPHTB maka proses balik nama tidak dapat dilakukan karena kurangnya kelengkapan dokumen yang salah satunya bukti pembayaran BPHTB. Dengan batalnya proses balik nama tersebut, pembeli tidak mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan bangunannya. Bahwa upaya hukum yang dilakukan pembeli atas penolakan Berkas SSPD terkait adalah dengan melakukan musyawarah atau verifikasi dengan pihak BKD setempat.

Kata Kunci : Pelaksanaan proses balik nama hak milik atas tanah oleh pembeli  akibat  penetapan  bea  Perolehan  hak  atas  tanah  dan  Bangunan  di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.