ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 146/PDT.G/2021/PN PTK TERHADAP PENGAMBILAN JAMINAN SERTIFIKAT OLEH ISTRI DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

Abstract

Abstrac

A husband and wife can take legal action against their joint property with the consent of both parties, such as pledging a Certificate of Ownership (SHM) over their land in a credit agreement to obtain a credit facility from the Bank. However, in the course of the legal relationship, sometimes civil disputes often arise between the parties to the agreement. Not infrequently these disputes are finally resolved in court through a judge's decision. This thesis is entitled "Juridical Analysis of Judgments of Court Judges in the Decision of Case Number 146/Pdt.G/2021/PN PTK Against the Collection of Guarantee Certificates by Wives from Unregistered Marriages." The purpose of this thesis is first to analyze the position of the wife (plaintiff) whose marriage is not registered and the husband (defendant) whose whereabouts are unknown and to Bank BNI as a party who is co-defendant. Second, to analyze the judge's legal considerations in decision number 146/Pdt.G/2021/PN PTK. Third, to analyze the legal consequences of the court decision number 146/Pdt.G/2021/PN PTK. This research is a normative legal research using a case approach to study the application of legal norms or principles in legal practice, as well as a statutory or juridical approach by examining all relevant laws and regulations. The judge's decision finally won the wife's lawsuit (Plaintiff) partially with verstek. Even though previously the plaintiff's wife was an unregistered wife or a wife whose marriage was not recorded, after proving the plaintiff's evidence, the judge stated that the wife in question was indeed the wife who had the right to the guarantee certificate. The judge's consideration in the decision was based on the absence of the defendant and co-defendant during the trial process, even though a valid and proper summons had been made. While the plaintiff's lawsuit itself is considered by the judge to have strong reasons and have a clear legal basis. Proof of evidence shows that there is a legal relationship between the parties, as well as the existence of good faith on the part of the plaintiff in completing his obligations as a substitute for the debtor. The judge's legal considerations are also based on the legal position of the husband and wife in the agreement, as well as legal considerations for giving the siri wife permission to pay off and take the certificate on behalf of the husband. The existence of the judge's decision has legal consequences for the wife, namely the person concerned is obliged to pay off debts with the Bank and has the right to take a certificate of guarantee after the debt is paid. For the husband (Defendant) who has been missing for 10 (ten) years, an application must be followed to determine his legal status, whether declared missing or deceased. While the Bank (Co-Defendant) must return the guarantee certificate if the plaintiff has paid off his debt. In addition, the Bank must also remove the mortgage rights attached to the guarantee certificate.

Keywords: Collateral, Marriage

Abstrak

Pasangan suami istri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak, seperti menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah mereka dalam sebuah perjanjian kredit untuk memperoleh fasilitas kredit kepada pihak Bank. Namun di dalam perjalanan hubungan hukum tersebut, terkadang sering timbul sengketa perdata antara pihak dalam perjanjian itu. Tak jarang sengketa tersebut akhirnya diselesaikan di pengadilan melalui putusan hakim. Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Dalam Putusan Perkara Nomor 146/Pdt.G/2021/PN PTK Terhadap Pengambilan Jaminan Sertifikat Oleh Istri Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.” Tujuan skripsi ini  pertama adalah untuk menganalisis kedudukan istri (penggugat) yang perkawinannya tidak dicatatkan dan suami (tergugat) yang tidak diketahui keberadaannya serta terhadap pihak Bank BNI sebagai pihak yang menjadi turut tergugat. Kedua untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 146/Pdt.G/2021/PN PTK. Ketiga untuk menganalisis akibat hukum atas adanya putusan pengadilan perkara nomor 146/Pdt.G/2021/PN PTK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, serta pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait. Putusan hakim akhirnya memenangkan gugatan istri (Penggugat) sebagian dengan verstek. Walau sebelumnya istri yang menggugat tersebut merupakan istri siri atau istri yang perkawinannya tidak dicatatan, namun setelah melakukan pembuktian terhadap alat bukti yang dimiliki Penggugat, hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan memang istri yang berhak atas sertifikat jaminan tersebut. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah berdasarkan atas ketidakhadiran tergugat dan turut tergugat selama proses persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Sementara gugatan penggugat sendiri dianggap hakim mempunyai alasan yang kuat dan mempunyai dasar hukum yang jelas. Pembuktian terhadap alat bukti menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak, serta adanya iktikad baik dari pihak penggugat dalam menyelesaikan kewajiban sebagai pengganti debitur. Pertimbangan hukum hakim juga berdasar pada kedudukan hukum pasangan suami istri dalam perjanjian, serta pertimbangan hukum untuk memberikan izin istri siri dalam pelunasan dan pengambilan sertifikat atas nama suami. Adanya putusan hakim tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap istri yaitu yang bersangkutan berkewajiban melunasi utang dengan Bank dan berhak mengambil sertifikat jaminan setelah utang dilunasi. Terhadap suami (Tergugat) yang hilang selama 10 (sepuluh) tahun tersebut, harus disusul permohonan untuk penetapan status hukumnya, apakah dinyatakan sebagai orang hilang atau meninggal dunia. Sementara pihak Bank (Turut Tergugat) harus mengembalikan sertifikat jaminan apabila penggugat telah melunasi utangnya. Selain itu Bank juga harus menghapus hak tanggungan yang melekat pada sertifikat jaminan tersebut.

Kata Kunci : Jaminan, Perkawinan