ANALISIS SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT TEORI TUJUAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO PERKARA 1597 K/PDT/2014

AHMAD SAWARDI NIM. A1011151108

Abstract


Abstract

 

In this thesis, the author raises the problem of Analysis of Land Ownership Disputes Based on the Supreme Court's Decision Number 1597 K/Pdt/2014. The provision of guarantees of legal certainty in the land sector, first of all, requires the availability of complete and clear written legal instruments that are carried out consistently in accordance with the spirit of the provisions. Every land right that has been registered, a certificate will be issued by the land office located in each regency/city area, the legal force of the certificate is strong evidence, as long as it is not proven otherwise, the physical data and juridical data listed in the certificate must be accepted as data. correct as long as the data contained in the letter of measurement and the relevant land book.

The formulation of the problem in this study is "Is the Supreme Court Decision No. 1597 K/PDT/2014 in accordance with justice, expediency and legal certainty?". The purpose of this study is to analyze the decision of the Supreme Court No. 1597 K/PDT/2014 whether it is in accordance with justice, expediency and legal certainty, to find out what is the basis of the judge in rejecting the Cassation Application on the Supreme Court's Decision No. 1597 K/PDT/2014 . This research is a normative legal research using a descriptive analysis approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials.

The results of this study, that the Supreme Court Decision Number 1597 K/Pdt/2014 has shown the application of justice, expediency and legal certainty where in the previous decision there were several errors which resulted in improvements to improve the previous decision. Whereas because the Judex Facti Decision in this case does not conflict with the law and/or legislation,

 the cassation petition filed by the Cassation Petitioner: Pendriso Hendro and his friends must be rejected by amending the decision of the Pontianak High Court with the decision Number 20/PDT /2013/PT PTK dated August 16, 2013.

 Keywords: Decision, Supreme Court, Justice, Benefit, Certainty


 Abstrak

 

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Sengketa Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 1597 K/Pdt/2014. Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa ketentuannya. Setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan, akan diterbitkan Sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang berada di setiap daerah Kabupaten/Kota, kekuatan hukum Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat,selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertipikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Putusan Mahkamah Agung No 1597 K/PDT/2014 sudah sesuai dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis putusan Mahkamah Agung No 1597 K/PDT/2014 apakah sudah sesuai dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hakim dalam menolak Permohonan Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung No 1597 K/PDT/2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder.

Hasil penelitian ini, Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1597 K/Pdt/2014 sudah menunjukkan penerapan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimana yang pada putusan sebelumnya terdapat beberapa kekeliruan yang maka dari itu terjadinya perbaikan untuk memperbaiki putusan sebelumnya. Bahwa karena Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pendriso Hendro dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 20/PDT/2013/PT PTK tanggal 16 Agustus 2013.

 Kata Kunci : Putusan, Mahkamah Agung, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Ali Ahmad Chomzah, Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat, dan Permasalahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.

AP Parlindungan, Kapita Selekta Hukum Agraria, Alumni, Bandung, 1981.

Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, Bumi Bhakti Adhiguna, Jakarta, 1993.

Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, A Chodari, Surat Gugat Dalam Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia, dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1993.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2005.

CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)

Efa Laila Fakhirah, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, Alumni, Bandung, 2013.

Effendi Perangin Angin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1994

Harsono, Soni. 1992. Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya, Seminar Nasional, Yogyakarta.

Lubis, Yamin, dan Abd. Rahim Lubis, 2010, Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata(KUHPer).

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Mahkamah Agung No 1597 K/PDT/2014


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University