EFEKTIFITAS PENGAWASAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 15/M-DAG/PER/4/2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN (Studi di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah)

FAHRUR ROZI NIM. A1011151199

Abstract


ABSTRACT

 

Subsidized Fertilizers are goods under supervision whose procurement and distribution receive subsidies from the government for the needs of Farmer groups and/or Farmers in the agricultural sector including Urea fertilizer, SP 36 Fertilizer, ZA Fertilizer, NPK Fertilizer and other types of subsidized fertilizer stipulated by the minister who carry out government affairs in the agricultural sector. Supervision of the procurement, circulation, distribution, storage and use of subsidized fertilizers from retailers to farmer groups is urgently needed to prevent shortages of subsidized fertilizers and to avoid fraud in the distribution of subsidized fertilizers.

The formulation of the problem in this study is: "Why is the Supervision of the Subsidized Fertilizer Distribution Based on the Minister of Trade Regulation Number: 15/M-DAG/PER/4/2013 concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector in Sungai Purun Besar Village, Segedong District, Mempawah Regency Has Not Been Effective ?”. While the aim of the study was to reveal the supervision of the distribution of subsidized fertilizers in Sungai Purun Besar Village, Segedong District, Mempawah Regency which was carried out by the Fertilizer and Pesticide Control Commission (KP3) of Mempawah Regency, the factors causing the ineffective supervision carried out by the Fertilizer and Pesticide Supervision Commission (KP3) of the Regency Mempawah towards the distribution of subsidized fertilizers that are not in accordance with their designation in Sungai Purun Besar Village, Segedong District, Mempawah Regency, as well as the efforts and actions taken by the Fertilizer and Pesticide Monitoring Commission (KP3) of Mempawah Regency towards the distribution of subsidized fertilizers that are not in accordance with their designation in Sungai Purun Besar Village Segedong District, Mempawah Regency. The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature.

Based on the results of the research, it was concluded that the supervision of the distribution of subsidized fertilizers in Sungai Purun Besar Village, Segedong District, Mempawah Regency, which was carried out by the Fertilizer and Pesticide Monitoring Commission (KP3) of Mempawah Regency, was still not effective.

Factors causing the ineffectiveness of supervision carried out by the Mempawah Regency Fertilizer and Pesticide Supervision Commission (KP3) on the distribution of subsidized fertilizers that are not in accordance with their designation in Sungai Purun Besar Village, Segedong District, Mempawah Regency is due to the Mempawah Regency Fertilizer and Pesticide Monitoring Commission (KP3) lack of personnel and size Mempawah Regency to carry out supervision. The efforts and actions taken by the Fertilizer and Pesticide Control Commission (KP3) of Mempawah Regency against the distribution of subsidized fertilizers that were not in accordance with their designation in Sungai Purun Besar Village, Segedong District, Mempawah Regency were to give warning sanctions and stop the supply of subsidized fertilizers for 3 months. Keywords: Effectiveness, Supervision, Subsidized Fertilizers.

 


ABSTRAK

 

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan serta penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian mencakup atas pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK serta jenis pupuk bersubsidi yang lain yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan Pemerintah pada bidang pertanian. Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penyaluran, penyimpanan, dan penggunaan pupuk bersubsidi dari pengecer kepada kelompok tani sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dan menghindari terjadinya penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Mengapa Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Belum Efektif?”. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Mempawah, faktor penyebab belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Mempawah terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, serta upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Mempawah terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan

Pestisida (KP3) Kabupaten Mempawah masih belum efektif. Faktor penyebab belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Mempawah terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah dikarenakan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Mempawah kekurangan personil dan luasnya wilayah Kabupaten Mempawah untuk melakukan pengawasan. Upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Mempawah terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah adalah memberikan sanksi peringatan dan penghentian suplai pupuk bersubsidi selama 3 bulan.

 

Kata Kunci : Efektifitas, Pengawasan, Pupuk Bersubsidi.

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Atmosudirdjo, Prajudi, 2001, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2020, Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2020, Kementerian Pertanian, Jakarta.

Handayaningrat, Soewarno, 1987, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020, Bagaimana Cara Mendapatkan Pupuk Bersubsidi, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.

Kurniawan, Rofyanto dan Tri Wibowo, 2017, Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Manullang, M., 2006, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta.

Pramukti, Angger Sigit, dan Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1980, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Angkasa, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta. Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta,

Bandung.

Sujamto, 2001, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sujamto, 1987, Norma dan Etika Pengawasan, Sinar Grafika, Jakarta. Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir, 1998, Aspek Hukum Pengawasan Melekat

Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi

Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Penetapan Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University