ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PUTUSAN NO. 16/Pdt.G/2015/PN Sbs

NURUL ANGGRAINI SALEHAH NIM. A1011161074

Abstract


Abstract

In this thesis, the author raises the problem of Analysis of Legal Considerations for Settlement of Land Ownership Disputes through Decision No. 16/Pdt.G/2015/PN Sbs. The choice of the theme is motivated by the existence of cases involving disputes in the land sector which can be said to never subside, even having a tendency to increase in the complexity and quantity of the problems, along with the current economic, social and political dynamics. As an illustration today, with the worsening economic situation, the impact is felt. Based on this background, the author raises the formulation of the problem as follows: How are Legal Considerations for Settlement of Land Ownership Disputes through Decision No. 16/Pdt.G/2015/PN SBS?.

This research is a normative legal research using a descriptive analysis approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. Furthermore, the existing legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues raised in this study.

The results of this study, that as a result of the actions of Defendant I and Defendant II, it is reasonable for the Plaintiff to ask the Chairman of the Sambas District Court Cq. The Panel of Judges who examined this case to punish Defendant I and Defendant II paid forced money to the Plaintiff for every day amounting to Rp. 2,000,000,- (two million rupiah) per day as of the date this decision was read out if the Defendants were late in fulfilling this decision. Based on legal considerations, the Plaintiff's claim was partially granted. The land and houses which were formerly located at the address of Matang Kuang Rt.III, Rw.II, Tebas District, which has now changed to the address of Dusun Matang Segarau Rt.01, Rw.01, Matang Kuang Village, Tekarang District, Sambas Regency, are belong to the Plaintiff. Defendant I and Defendant II were declared to have committed an unlawful act and were sentenced to return and vacate the land and house to the Plaintiff and pay a forced fee (dwangsom) to the Plaintiff in the amount of Rp. in this case since the decision has permanent legal force until it is carried out jointly and severally.

 

Keywords: Analysis, Legal Considerations, Judge's Decision

 

 

 

Abstrak

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Pertimbangan Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melalui Putusan No. 16/Pdt.G/2015/PN Sbs. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dibidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat dalam kompleksitas maupun kuantitas permasalahannya, seiring dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik saat ini. Sebagai gambaran dewasa ini, dengan semakin memburuknya situasi  ekonomi yang sangat terasa dampaknnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pertimbangan Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melalui Putusan No. 16/Pdt.G/2015/PN Sbs?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang ada dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini, bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wajar Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat untuk setiap harinya sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) perhari terhitung sejak putusan ini dibacakan apa bila Para Tergugat terlambat memenuhi putusan ini. Berdasarkan pertimbangan hukum maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Tanah dan rumah yang terletak yang dulunya di alamat Matang Kuang Rt.III, Rw.II, Kecamatan Tebas, yang sekarang telah berubah menjadi alamat Dusun Matang Segarau Rt.01, Rw.01, Desa Matang Kuang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, adalah sah milik Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dihukum untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah dan rumah kepada Penggugat dan membayar biaya uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan dalam perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan secara tanggung renteng.

 

Kata Kunci: Analisis, Pertimbangan Hukum, Putusan Hakim


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman, Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Adrian Sutedi, Sertipikat Hak atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Cet. III Alumni Bandung, Bandung, 1985.

A. P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Bambang sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 2007.

Efendi Perangin, Mencegah Sengketa Tanah: Membeli, Mewarisi, Menyewakan dan Menjaminkan Tanah Secara Umum, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.

Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2008.

E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. VIII Ichtiar Baru, Jakarta, 1985.

Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas, Jakarta, 2008.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metodologi Penelitian Survei, Cet. XIX, LP3S, Jakarta, 2008.

Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni Bandung, Bandung, 1986.

Ronny Hanitijo Soermitro, Metode Penelitian Hukum, Ghal.ian Indonesia, Jakarta, 1982.

Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.

R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradya Paramita, 2004.

R. Supomo, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya Semarang, Semarang, 2005.

Urip Santoso, Hukum Agraria Dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2007. Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur Bandung,

Bandung, 1984.

--------------------------------------, Undang-undang Agraria, Penerbit SINAR GRAFIKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Keputusan Mahakamah Agung Tanggal 5 September 1973 Nomor Registrasi 716K/Sip/1973.

UU. No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman.

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesich Reglement) Tentang Melakukan Tugas Kepolisisan, Mengadili Perkara Perdata dan

Penuntutan Hukuman Bagi Bangsa Indonesia dan Bangsa Timur Asing di Jawa

dan Madura.

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.) (RBg).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University