ANALISIS LARANGAN PENCALONAN ANGGOTA DPD RI DARI KALANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK

MUHAMMAD ALIF ANANDA NIM. A1011181092

Abstract


Abstract

 

In 2018, Election Act submitted to a judicial review to Constitutional Court. Constitutional Court granted the judicial review, therefore functionaries of political party cannot be elected as the member of The Regional Representative Council (DPD RI) starting from 2019 General Election.

The method that used in this research is normative method by using statue approach, fact approach, and comparative approach. The method that used to collect the datas is document studies method.

At the conclusion, the prohibition of functionaries of political party to be elected as the member of The Regional Representatice Council (DPD RI) cannot be justified. It is because functionaries of political party cannot be called work or profession. Functionaries are not paid as any work or profession generally. Despite The Regional Representative Counce (DPD RI) is an independent institution, yet it is still be called a political institution because the members are elected by the people in general election as same as the member of The House of Representatives Council (DPR RI)

 

Keywords: The Regional Representative Council, The Constitutional Court, The Functionaries of Political Party

 

 

Abstrak

 

Pada tahun 2018, Undang-Undang Pemilu diajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan uji materil tersebut yang pada intinya pengurus partai politik dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sejak Pemilu 2019.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan perbandingan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Pada kesimpulan terakhir bahwa tidak bisa dikatakan benar mengenai pengurus partai politik yang dianggap sebagai sebuah pekerjaan, padahal pengurus partai politik tidak digaji seperti pekerjaan atau profesi pada umumnya. Selain itu, walaupun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan lembaga tinggi negara yang bersifat independen karena berisikan anggota dari perseorangan, tetapi lembaga tersebut tetap dikatakan sebagai lembaga politik karena anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum layaknya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

 

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Pengurus Partai Politik


Full Text:

PDF PDF

References


Daftar Pustaka

A. Buku

Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia

Eka Nam Sihombing. 2018. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Ruas Media. Halaman 45

Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Eni Suharti. 2014. MD3 (UU RI No.17 Tahun 2014) MPR, DPR, DPD,

DPRD. Jakarta: Sinar Grafika

Kaka Alvian Nasution. 2014. Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara.

Yogyakarta: Saufia

B. Artikel

Liando, Daud M. (2016) “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)

Sayap Bening Law Office, 2021, “Artikel Lembaga Yudikatif”, diakses dari https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-lembaga-yudikatif

Universitas Muhammadiyah Malang. Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Pembagian Kekuasaan Lembaga Negara. Diakses dari https://eprints.umm.ac.id/38915/3/BAB%20II.pdf

Yokotani. Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat. Inggris, dan Argentina). Jurnal Hukum Progresif. Vol. XI No. 1 Juni 2017

Lenny Sipangkar. 2016. Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Vol. 13, No. 3

Mahyu Darma. 2016. Pentingnya Keberadaan DPD RI sebagai Lembaga Penyeimbang di Republik Indonesia. Vol 4, No 1

H. Cecep Cahya Supena, S.H., M.H., M.Si.. Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Melalui Usul Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/1745/141 5

Mahkamah Konstitusi. 2020. Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi. Diakses dari https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1

Universitas Islam Indonesia. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Teori Pengundangan. Diakses dari https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/757/05.2%20bab%2 02.pdf?sequence=8&isAllowed=y#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%2 0Dalam%20UUD%201945,ayat%20(2)%20yang%20menyebutkan

Hamdan Zoelva. 2008. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Diakses dari https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi- dalam-sistemketatanegaraan-ri/

C. Undang-Undang & Putusan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politk

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University