ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 748 K/PDT/2022 TERKAIT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN

HADY PRIBADI FITRIAN NIM. A1011191088

Abstract


Abstract

Regarding movable and immovable objects, the problem lies in the status of ownership in the event of a divorce. Another problem is related to which law is used in the distribution of the marital property. Supreme Court Decision No. 748 K/PDT/2022 is a decision at the cassation level made by the Plaintiff of Convention / Defendant of the Convention, where the lawsuit is tried and examined by the Panel of Judges of the Supreme Court. Previously, this lawsuit was at the first level, namely at the Dumai District Court, because feeling defeated and dissatisfied with the judge's decision at the first level, the Convention Plaintiff / Reconvention Defendant filed an appeal regarding this case. After that, finally several arguments stated at the appeal level made the Plaintiffs win the case. Because they felt that there was an irregularity in the decision made by the Court of Appeal, which caused controversy for both parties to the litigation, so that the lawsuit was filed again by the Plaintiff of Convention / Defendant of the Convention, the Panel of Judges also accepted the claim of the Plaintiff of Convention / Defendant of the Convention in its entirety and strengthened the decision at the first instance because it saw there is a lack of decision making at the appeal level. The purpose of this study is to analyze the judge's legal considerations and the legal consequences of the Supreme Court's decision No. 748 K/PDT/2022. This research is a descriptive normative legal research with a statutory approach and a normative approach. The sources and types of legal materials used are primary legal materials supported by secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is a literature study and the data analysis technique used is qualitative analysis. The results of the research submitted by the author regarding the decisions studied are that the Supreme Court Judges are right in giving decisions that have permanent legal force because they have adhered to the regulations governing marital property after divorce. So that it can be said that the Supreme Court Judges have carried out their main duties and functions as they should. So the authors are interested in conducting research on the decision.

Key Words : Divorce, Marital Property

ABSTRAK

Mengenai benda bergerak dan tidak bergerak permasalahan ada pada status kepemilikan apabila terjadi perceraian. Permasalahan lainnya adalah terkait hukum mana yang digunakan dalam pembagian harta bersama tersebut. Putusan Mahkamah Agung No. 748 K/PDT/2022 adalah suatu putusan di tingkat kasasi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dimana atas gugatan tersebut diadili dan diperiksa Majelis Hakim Mahkamah Agung. Sebelumnya gugatan ini berada pada tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri Dumai, karena merasa kalah dan tidak puas terhadap amar putusan hakim di tingkat pertama membuat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan banding mengenai perkara ini. Setelah itu, akhirnya beberapa dalil yang dinyatakan di tingkat banding membuat Pengguggat memenangkan perkara tersebut. Karena merasa adanya kejanggalan terhadap amar putusan yang ditetapkan oleh pengadilan tingkat banding menimbulkan kontroversi bagi kedua pihak yang berperkara sehingga gugatan kembali diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Majelis Hakim pun menerima gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya dan memperkuat putusan di tingkat pertama karena melihat ada kekurangan dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbanagn hukum hakim dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung No 748 K/PDT/2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan normatif. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaaan dan Teknik analisis data yang dilakukan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian yang disampaikan oleh penulis tentang putusan yang diteliti yaitu Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah tepat dalam memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap karena sudah berpegang teguh kepada regulasi yang mengatur tentang harta bersama setelah perceraian. Sehingga dapat dikatakan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut.

Kata Kunci : Perceraian, Harta Bersama


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hadikusuma Hilman, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia”, Mandar Maju, Bandung

Tihami, Sahrani Sohari, 2014, Fikih Munakahat, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1981, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Jakarta

Sunarto, 2014, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, Kencana, Jakarta.

Wantjik Saleh K., 1976, Kehakiman dan Peradilan, Simbur Cahaya, Jakarta

Sunggono Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Rajawali Pers, Jakarta

Ronny Hanitijo, 1993, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indo, Jakarta.

Tim Penyusun, 2008 Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta.

Wantjik Saleh K., 1981, Hukum Acara Perdata (RGB/HIR), Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan, 2004, Seri Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Taufik Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rinrka Cipta, Jakarta.

Wantjik Saleh K., Kehakiman dan Peradilan, Simbur Cahaya, Jakarta.

Sunarto, 2014, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, Kencana, Jakarta.

Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta.

ANDVSA Team, 2015, Women’s Legal Rights Handbook, The Alaska Network on Domestic Violence & Sexual Assault, Alaska.

M. Natsir Asnawi, 2018, Antologi Hukum Perdata, Phoenix, Yogyakarta

Abdul Manan, 2016, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencan-PrenadaMedia Geoup, Jakarta.

Syaikhul Hakim, 2015, “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, Akademika, Jakarta.

Sukardi, 2016, “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Un-dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Khatulistiwa,.

Evi Djuniarti, 2017, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE.

Eni C. Singal, 2017, Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bernadus Nagara, 2016, Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Un-dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Bab VII tentang Harta benda dalam Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 119 KUHPerdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, hlm. 83-84.

Internet :

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974 Diakses tanggal 16 Juli 2022

htttps://www.investopedia.com/terms/m/maritalproperty.asp, diakses 8 September 2022


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University