ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM GUGATAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) GANTI RUGI DAN PEMULIHANAKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 234/PDT.G/LH/PN.PLG)

MAYHENDRA TRI RAGALI NIM. A1011171248

Abstract


Abstract

Strict Liabillity is a Lex Specialist of unlawful acts as arranged in Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Environmental management must be managed properly and healthily as set out in the constitution of 1945 that the community must get a good and healthy living environment, but it cannot be denied that it is often ruled out by stakeholders or companies engaged in the environmental sector either done intentionally or negligence. As experienced by PT. Waimusi Argo Indah who was sued on the basis of a lawsuit of absolute responsibility (Strict Liability) by the Ministry of the Environment for having carried out land fires that caused serious environmental damage. In this case the judge must weigh in on refusing or granting the claim of absolute responsibility (Strict Liability) on the verdict number 234/Pdt.G/Lh/2016/Pn.Plg.

Keywords: Judge's Consideration, Strict Liability, Pengadilan Negeri Palembang.

Abstrak

 

Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liabillity) adalah Lex Spesialis dari perbuatan melawan hukum yang dimana bersifat khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan Lingkungan hidup harus dikelola dengan baik dan sehat sesuai yang telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa masyarakat harus mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut sering dikesampingkan oleh para pemangku kepentingan ataupun perusahaan yang bergerak disektor lingkungan hidup baik dilakukan dnegan sengaja ataupun kelalaian. Seperti yang dialami oleh PT. Waimusi Argo Indah yang di gugat dengan dasar gugatan tanggung jawab mutlak (Strict Liabillity) oleh Kementrian Lingkungan Hidup karena telah melakukan kebakaran lahan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang serius. Dalam hal ini hakim harus menimbang dalam memutuskan untuk menolak atau mengabulkan gugatan tanggung jawab mutlak (Strict Liability) tersebut pada putusan nomor 234/Pdt.G/Lh/2016/Pn.Plg.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hukum hakim mengabulkan gugatan tanggung jawab mutlak (Strict Liability) ganti rugi dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN PLG). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis atau mengetahui mengenai gugatan tanggung jawab mutlak (Strict Liability) ganti rugi dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN. PLG) dan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan gugatan tanggung jawab mutlak (Strict Liability) ganti rugi dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN. PLG). Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian Hukum Normatif didukung dengan pendekatan kasus (Case Approach). Data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu putusan haruslah ideal atau sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut telah sejalan dengan asas-asas hukum antaralain keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum, yang dimana pihak tergugat bertanggung jawab mutlak akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut karena tidak dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut bukan akibat dari perbuatannya. sehingga pihak tergugat berkewajiban untuk melakukan ganti rugi materil sebesar 29.658.700.000, dari hasil penelitian pihak tergugat telah melakukan ganti kerugian lingkungan hidup secara mengangsur sebesar Rp. 5.250.000.000, akan tetapi belum ada kesepakatan antara pihak Penggugat dengan tergugat terkait dengan biaya pumulihan.

 

 

Kata kunci : Judge's Consideration, Strict Liability, Pengadilan Negeri Palembang

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 1999, Hukum Perusahaan Indonesia, Perbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum, Kencana, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Bungin,2007, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dalam Eva Novianty, 2011, Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lapindo, Tesis, FH. UI.

H. Azhar, 2003, Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.

H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hans Kalsen,2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung.

Khairrunisa, 2008, Kedudukan Perandan Tanggungjawab Hukum Direksi, Medan.

Mochtar kusumaatmaja, konsep hukum dalam pembangunan, alumni, bandung, 2002.

Muhammad Erwin, SH, M.Hum, 2008, Hukum Lingkungan DalamSistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, PT. Regika Aditama, Bandung.

Mukti Aro, 2004, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku V : Sektoral Jilid 5 (Dalam Pencemaran Lingkungan) Melandasi Sistem Hukum Pencemaran, Bandung : Bina Cipta, 1982.

N.H.T Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta.

Purbacaraka,2010, Prihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bandung.

RM Gatot Soemartono, Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia, sinar grafika, Jakarta, 1991.

Ronny H. Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soejono dirdjosisworo, Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, alumni, bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1984, Hukum Acara Perdata di Indonesia Cetakan ke-Sembilan, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta.

Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup.

Jurnal

Bagir Manan, Putusan Yang Berkualitas, Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Edisi, 23, 2012.

Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, Malang: UIN-Malang Press : 2009.

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019.

Julista Mustamu, 2014, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, Jurnal Sesi Vol.20 No.2 Bulan Juli-Desember.

Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019.

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013

Made Nikita N.K dan I Made Udiyana, “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Perdata”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014.

Salmudin, 2019, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, LEGALITA, Vol. 01, No. 01 Agustus–Desember 2019, Lampung.

Sulardi “kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Anak kajian Putusan Nomor. 201/Pid.Sus/2014/PN Blt, “Jurnal Yudisial, 8 Desember, 2015.

Internet

https://kabar24.bisnis.com/read/20170921/16/691983/kebakaran-lahan-gambut-ini-hukuman-untuk-pt-waimusi-agroindah

Saifulanam, 2017, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum” https://www.saplaw.top/pendekatanperundang- undangan-statute-approach-dalam penelitian-hukum/ diakses pada tanggal 13 Juni 2021.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020, Rencana Kerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University