ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KONSEP OMNIBUS LAW DI INDONESIA

SANDI REZA NIM. A1011171089

Abstract


penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan peraturan perundang-undangan dengan konsep Omnibus Law di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun sumber dan jenis datanya menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu Omnibus Law adalah Konsep yang dikembangkan di negara penganut budaya hukum Common Law System, dimana ciri khusus dari pembentukan Undang-Undang dengan teknik Omnibus Law adalah kecepatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan di negara Indonesia adalah negara penganut sistem hukum Kontinental (Civil Law System) yang mana lebih mengutamakan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya dan dalam bentuk selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang (kodifikasi). Konsep Omnibus law dalam praktiknya memiliki beberapa kelemahan yang kerap memicu penolakan dariĀ  masyarakat. Konsep omnibus law dalam penerapan di negara yang menganut budaya hukum Civil Law seperti Indonesia akan menemui tantangan hukum dan konsistusi yang dapat menghambat proses legislasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan belum ada di atur secara khusus mengenai tata cata pembentukan peraturan perundang-undangan dengan konsep omnibus law. Kesimpulannya adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dengan konsep Omnibus Law bertentangan dengan asas-asas pembentukan perturan perundang-undangan di Indonesia yaitu asas keterbukaan, asas kepastian hukum, asas kejelasan rumusan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas dapat dilaksanakan, asas kekeluargaan, serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Perlunya peninjauan ulang dengan melakukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang dengan konsep Omnibus Law yang telah disahkan oleh Pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapanan Kerja sebab konsep Omnibus Law belum ada diatur sebelumnya di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata kunci: Omnibus Law, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Analisis, Konsep

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta Utara.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Cetakan IV, Yogyakarta.

Manan, Bagir, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung.

Rahardjo, Sajipto, 2006, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1981, Hukum Masyarakat& Pembangunan, Alumni, Bandung.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Syarifin,Pipin, 2012, Ilmu Perundang-undangan, CV Pustaka Setia, Bandung.

Sirajuddin, dkk, 2015, Legislative Drafting, Setara Press, Malang.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius , Yogyakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, Ilmu Perundangundangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2010, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.

Van, de Vlies, 1987, Handboek Wetgeving, Tjeenk Willink, Zwolle.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta lapangan kerja

Jurnal Hukum:

Bernard Arief Sidharta, 2010, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung.

Febriansyah Ferry Irawan, 2016, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, STAI Muhammadiyah, Tulungagung.

Prabowo A.Setyo dkk, Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Internet:

Arham S, dan Saleh A, 2019, Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, PETITUM, (https://doi.org/10.36090/jh.v7i2) di akses pada 7 Desember 2020

https://www.bbc.com/indonesia/omnibus-law:hal-hal-yang-perlu-anda-ketahui-mengenai-perampingan-aturan, Diakses tanggal 4 Agustus 2021.

https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/ (Dalam tulisan Paulus Aluk Fajar Dwi Santoso) Di akses pada tanggal 5 Agustus 2021.

https://news.detik.com/berita/d-5238921/jokowi-resmi-teken-uu-cipta-kerja (Dalam tulisan Danu Damarjati, Ibnu Hariyanto) Diakses tanggal 4 Agustus 2021.

https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law1542018891459839175 (Dalam tulisan Ima Mayasari) Diakses tanggal 5 Agustus 2021.

https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/ Diakses tanggal 20 Agustus 2021.

http://www.mondaq.com/x/9714/Investment+Strategy/Investment+Incentives+Under+The+mnibus+Investment+Code+Of+The+Philippines (Dalam tulisan Regulus E. Cabote) Diakses tanggal 5 Agustus 2021.

https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/21/ 180500665/infografik--mengenal-istilah-omnibus-law (dalam tulisan Akbar Bhayu Tamtomo) Diakses tanggal 16 Agustus 2021.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f854ded1a0b5/menguak-cacat-formil-uu-cipta-kerja-oleh--agus-riewanto/

(dalam tulisan Agus Riwanto )diakses pada 17 Oktober 2021

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5dc8ee10284ae/mengenal-omnibus-law-dan-manfaatnya-dalam-hukum-indonesia (Dalam tulisan Arasy Pradana A. Azis) Diakses tanggal 5 Desember 2020


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University