ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 152/PDT.G/2017/PN PTK)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan
hakim dalam memberikan putusan sengketa hak atas tanah dalam perkara perdata
No. 152/PDT.G/2017/PN PTK dan mengungkapkan akibat hukum tergugat dan
penggugat dalam perkara No. 152/PDT.G/2017/PN PTK. Metode penelitian
dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu berdasarkan
norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum,
pendapat-pendapat para ahli hukum, terlebih dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Metode hukum normatif merupakan metode penelitian yang meletakkan
hukum sebagai sistem norma, sistem norma yang dimaksud mengenai asas-asas,
norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian
serta ajaran.
Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 152/PDT.G/2017/PN PTK ada
beberapa ketidaksesuaian yang terjadi yaitu gugatan kabur yang diajukan oleh
tergugat, dimana mengenai luas dan letak tanah sengketa telah jelas dan telah
melewati pemeriksaan tanggal 18 April 2018, gugatan kurang pihak yang diajukan
oleh tergugat, dimana penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa saja
yang digugat yang berarti dalam kasus penggugat berhak menentukan orang yang
menjadi tergugat sehingga tergugat tidak sesuai menggunakan gugatan kurang
pihak, gugatan prematur yang diajukan oleh tergugat dimana tidak sesuai dan tidak
beralasan hukum sehingga hakim memutuskan tidak menerima eksepsi dari
tergugat karena apa yang diajukan tergugat (tergugat III) dianggap hakim tidak
konsekuen. Mengenai akibat hukum dalam putusan No. 152/PDT.G/2017/PN PTK
yaitu pihak penggugat yang merupakan ahli waris Kure Bin Kalu harus
menyerahkan hak atas tanahnya kepada tergugat dan Ismail Bin Ali Umar
(Penggugat III) harus membongkar bangunan rumah diatas tanah objek sengketa,
jika tidak maka akan dieksekusi dari Pengadilan Negeri. Lalu kemudian membayar
denda (biaya perkara sebesar 3.146.000,00) sesuai amar putusan perkara dengan
memperhatikan ketentuan hukum dan pasal-pasal dari peraturan perundangundangan yang berlaku dalam perkara.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Sengketa, Hak, Tana