ANALISIS AKIBAT HUKUM PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI YANG TIDAK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

MUHAMMAD KHADAFFI NIM. A1011171219

Abstract


Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang kerap kali menimbulkan rasa ketidakadilan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkhusus dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019?

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?”. Penulis menggunakan penelitian Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif adalah penelitian  hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa data primer, sekunder, dan tersier.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menganalisis akibat hukum  putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan Fidusia dan Untuk menganalisis  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terkait pemenuhan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi kreditur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif.

Hasil penelitian ini, Mahkamah Konstitusi atas permohonan dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan penafsiran terhadap norma yang terdapat dalam Pasal (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan tetap berdasarkan undang- undang ini sepanjang dalam pelaksanaannya terdapat keseimbangan hak hukum dengan ditandai dengan adanya kesepahaman antara kreditur dan debitur tentang kondisi cidera janji dan dalam pelaksanaan eksekusi, debitur menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun jika sebaliknya, apabila debitur tidak sukareka menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan tidak terjadinya kesepahaman tentang kondisi cidera janji maka prosedur eksekusi jaminan dilakukan dengan putusan pengadilan dengan terlebih dahulu  mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Penafsiran pasal semacam ini, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia banyak memberikan celah ketidakadilan dan ketidakseimbangan hak hukum antara pihak dan dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan kesewenang-wenangan salah satu pihak terhadap pihak yang lain.

Kata Kunci: Penarikan Objek, Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Daeng Naja H. R., 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gunawan Widjaya & Ahmad Yani. 2007. Jaminan Fidusia. Jakarta: Raja Grafindo.

HS, Salim. 2014. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Husnis Hasbullah, Frieda. 2005. Hukum Kebendaan Perdata. Jakarta: Ind-Hill- Co.

Isnaeni, Moch. 2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: Revka Petra Media.

Kamelo, Tan. 2004. Hukum Jaminan Fidusia. Bandung : PT. Alumni.

Kartini Muljadi, 2006, Perikatan yang Lahir dari dari Perjanjian. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Prajitno. Andreas Albertus Andi. 2010. Hukum Fidusia, Cet.10. Malang: Selaras. Prajitno.A.A. Andi. 2009. Hukum Fidusia, Cet.1. Malang: Bayumedia Publishing.

Satrio, J. .Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi,Cet II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. 2002 . Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. 1982. Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Bandung:Alumni.

Subekti, R., Johannes Gunawan, 1996, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tumbuan Fred B.G. 1999. Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia.

Jakarta: Kongres Ikatan Indonesia.

Usman, Rachmadi. 2008. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University