ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 03/PDT.G/2017/PN.Mpw DALAM PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH

ATIKAH NUR FADHILAH NIM. A1011181033

Abstract


Pengadilan Negeri akan meneliti legalitas hak keperdataan atau hak milik dari siapa yang berhak menguasai tanah tersebut dan yang tidak berhak. Untuk membuktikan pemilik tanah yang sebenarnya harus dibuktikan dengan alat bukti yang berupa sertifikat hak milik atas tanah. Meskipun telah mempunyai sertifikat tersebut, bisa saja terjadi suatu sengketa hak milik atas tanah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Dalam Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Mpw Telah Memenuhi Tujuan Hukum.

            Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu metode-metode penelitian yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, selain itu juga digunakan pendekatan kasus untuk memperjelas analisa yang diperlukan dalam penelitian normatif.

            Berdasaran hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor Perkara 03/Pdt.G/2017/PN.Mpw Telah Memenuhi Tujuan Hukum yaitu telah berdasarkan asas keadilan hukum, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum, dikarenakan penggugat mendapatkan haknya dan tergugat menerima sanksi karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dan akibat hukum putusan hakim Pengadilan Negeri Mempawah ini menyatakan bahwa Penggugat yang menguasai tanah tersebut, menyatakan kelima sertifikat yang diajukan permohonan sertifikat hak milik oleh tergugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.420.000 (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

 

Kata Kunci : Sengketa Hak Milik Atas Tanah, Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Adrian Sutedi, 2014,Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.

Andy Hartanto, 2009, Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat, Laksbang Mediatama.

Arba, 2018, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bernhard Limbong, 2012, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta.

Boedi Harsono, 2002, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Cet. 1, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

______________, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,Djambatan, Jakarta.

Diyan Isnaeni dan Suratman, 2018, Reforma Agraria Land Reform Dan Restriusi Tanah Di Indonesia, Intrans Publishing, Malang.

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta.

Elsa Syarief, 2014, Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, KPG, Jakarta.

__________, 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

I Made Wirartha, 2006, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, C.V Andi Offset, Yogyakarta.

J.P.H.Suijing, 1985 Hak-Hak Subjektif dalam Hukum Perdata dan Hukum Publik, Armico, Bandung. (TerjemahanHoeseinSoemdiredja)

K.Wantjik Saleh, 1981, Hak Anda Atas Tanah Galia Indonesia, Jakarta.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta.

M. Natsir Asnawi, 2019 Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, UII Press, Yogyakarta.

Mudakir Iskandar, 2019, Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah, Kelompok Gramedia, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nia Kurniati, 2016, Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik, Refika Aditama, Bandung.

R. Soeroso, 2006, Praktek Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

________,1994, Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta.

Rusmadi Murad, 2007, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Mandar Maju, Bandung.

S.M. Amin, 2009, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sahnan, 2018, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang.

Sarwono, 2011, Hukum Acara PerdataTeori dan Praktik, Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Hukum Indonesia, UI, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Supriadi, 2019, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta.

Urip Santoso, 2015, Perolehan Hak Atas Tanah, Kencana, Depok.

B. Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

C. Jurnal:

Ulfa dan Muzakkir Abubakar, “Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/PDT/2015 tentang Pengakuan Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Yang Sah” Jurnal K/PDT/2015 TENTANG PENGAKUAN AKTA AUTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH” Jurnal Hukum, Vol. 3 No 3 (Agustus,2019).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University