ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB PT HEROES ADHIMULYA TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGIRIMAN BAHAN BAKAR MINYAK(BBM) SOLAR NON SUBSIDI BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK

DIMAS ANGGA PUTRA DEZA NIM. A1012181050

Abstract


Penelitian Tentang “Analisis Hukum Tanggung Jawab PT Heroes Adhimulya Terhadap Konsumen Atas Pengiriman Bahan Bakar Minyak (Bbm) Solar Non Subsidi Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Di Kota Pontianak”Bertujuan Untuk Mendapatkan Data Dan Informasi Tentang Tanggung Jawab PT. Heroes Adhimulya Terhadap Konsumen Atas Pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Non Subsidi Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Di Kota Pontianak. Untuk Mengungkapkan Faktor Penyebab Tanggung Jawab PT. Heroes Adhimulya Terhadap Konsumen Atas Pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Non Subsidi Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Di Kota Pontianak Yang Mengalami Keterlambatan. Untuk Mengungkapkan Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Konsumen Atas Keterlambatan Pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Non Subsidi Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Di Kota Pontianak

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab PT Heroes Adhimulya terhadap konsumen atas pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Non Subsidi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak telah diupayakan sesuai dengan waktu pengantaran tetapi di dalam pelaksanaannya tidak semua konsumen mendapatkan BBM Solar Non Subsidi tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan serta ukuran BBM Non Subsidi yang diantar kadang tidak sesuai dengan pesanan yang diminta oleh konsumen, hal ini tentu saja harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UUPK. Bahwa faktor penyebab tanggung jawab PT Heroes Adhimulya terhadap konsumen atas pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Non Subsidi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak yang mengalami keterlambatan belum dilaksanakan adalah disebabkan oleh karena Perusahaan sudah merasa melakukan perjanjian dengan sebaik-baiknya tetapi kondisi saat melakukan pengantaran tidak bisa diprediksi oleh perusahaan karena adanya faktor dari luar yang tidak diduga seperti kendaraan mengalami kerusakan dijalan dan penguapan BBM Solar Non Subsidi saat dijalan, serta datangnya BBM Solar Non Subsidi dari pihak PT. Pertamina (Persero) kadang telambat diluar kuasa pihak Perusahaan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen atas keterlambatan pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Non Subsidi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya complain dengan pihak perusahaan dengan melalui negosiasi dengan cara musyawarah dan mufakat agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan menghindari persoalan secara hukum.

 

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Konsumen, BBM Solar Non Subsidi


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2006, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ade Maman Suherman. 2002. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global. Ghalia Indonesia. Jakarta

Bambang Sunggono, 2003, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Erman Rajagukguk. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Mandar Maju. Bandung.

Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, 2009, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Hardijan Rusli, 2001, Hukum Perjanjian dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Halim. Dkk,2008, Perancangan Kontrak dan Memorendum of Understanding, Sinar Grafika, Jakarta

Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen, Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

M. Yahya Harahap, 1990, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung.

Purwahid Patrik, 1996, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Seksi Hukum Perdata FH Undip, Semarang.

Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

R. Soebekti dan R. Tjitrosudibyo, 2003, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ridwan Khairandy, Dkk, 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Gama Media, Yogyakarta

Singarimbun Masri dan Sofian Efendi, 1996, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta

Yunus Alfian, 2001. Asas-asas Tanggungjawab, Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Perpres Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University