ANALISIS NORMATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I.A.A. FITRIA RIZKI MAHAKARINA NIM. A1011171017

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditinjau dari teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif yang kemudian disajikan secara deskriptif dan  menggunakan sumber data primer dan sekunder diambil dari data studi kepustakaan dan bahan hukum yang menunjang penulisan. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan tidak ketatnya pengawasan dalam kegiatan usaha pertambangan, penghapusan beberapa sanksi pidana terhadap pejabat berwenang melakukan penyalah gunaan kewenangan, mengkriminalisasi dan tidak adanya jaminan hukum untuk masyarakat dan aktivis lingkungan, aktivitas pertambangan berdampak pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan karena pemegang izin usaha tidak melakukan kewajiban reklamasi sehingga banyak lubang tambang yang belum ditutup, disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah serta tidak memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan cita hukum Indonesia, hukum dasar negara yang berdasarkan hukum dan konstitusi serta berwawasan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan negara.

  

Kata Kunci : Kewenangan, Pertambangan , Pembangunan Berkelanjutan


Full Text:

PDF PDF

References


Daftar Pustaka

Buku :

Absori. (2014). Hukum Penyelesaian Sengketa; Sebuah Novel Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Perspektif Partisipatif. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Asshiddiqie, J. (2015). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Malang: Setara Press.

Attamimi, A. H. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Depok, Jawa Barat: Disertasi, Universitas Indonesia. Fakultas Pascasarjana.

Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara. (t.thn.).

Fund, U. N. (2006). Achieving Results Performance Budgeting in the Least Developed Countries. New York: UNCDF.

Hadjon, L. P. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indoe=nesia Administration Law. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hoessein, B. (2011). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indoensia. Akan berputarkah Roda Desentralisasi Efesiensi ke Demokrasi? Depok, Jawa Barat: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Administrasi Negara. Fisip UI.

HS, S. (2007). Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Huda, N. (2009). Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Indarti, M. F. (2007). Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

Marzuki, P. M. (2009). Penulisan Hukum. Jakarta: Kencana.

Rahardjo, S. (1986). Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.

Sembiring, S. F. (2009). Jalan Baru Untuk Tambang; Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa. Jakarta: Gramedia.

Sibuea, H. P. (2010). Asas Negara Hukum. Jakarta: Erlangga.

Sutedi, A. (2020). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafie, I. K. (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: Bumi Aksara.

Yamin, M. (1995). Negara Hukum Indonesia Analis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya. Surabaya: Bina Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. (t.thn.).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. (t.thn.).

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. (t.thn.).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012. (t.thn.).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (t.thn.).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (t.thn.).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (t.thn.).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (t.thn.).

Artikel Web

Anak Mati Sia-Sia di Lubang Tambang. (t.thn.). https://www.jatam.org/2019/03/20/143-anak-mati-sia-sia-di-lubang-tambang/. Diakses pada 23 Juni 2021.

Perusahaan Belum Seor Dana Jamminan Pascatambang. (2019). https://finance.detik.com/energi/d-4620070/3000-perusahaan-belum-setor-dana-jaminan-pascatambang.

Komisi VIII DPR RI Pantau Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang di Kaltim. (2020). http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25885/t/Komisi+VII+Pantau+Pemulihan+Lingkungan+Pasca+Tambang+di+Kaltim.

KPK Beberkan Kekacauan Pertambangan Batubara. (2017). https://kumparan.com/muhammad-rizki/kpk-beberkan-kekacauan-pertambangan-batubara.

Lagi! Jatuh Korban ke-37 di Lubang Bekas Tambang Batu Bara di Kaltim. (t.thn.). https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/melani-indra-hapsari/lagi-jatuh-korban-ke-37-di-lubang-bekas-tambang-batu-bara-di-kaltim.

Pengelolaan Potensi Minerba Sebelum dan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja. (t.thn.). https://inews.co.id/pengelolaan-potensi-minerba-sebelum-dan-menurut-undang-undang-cipta-kerja-7.

Ramadhani, P. I. (2020). 1.219 Pegawai BUMN Tambanga Positif Covid-19, Paling Banyak di Freeport. Jakarta: https://m.liputan6.com/bisnis/read/4369151/1219-pegawai-bumn-tambang-positif-covid-19-paling-banyak-di-freeport.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University