PENATAAN EKSISTENSI MPR DALAM MEWUJUDKAN SISTEM BIKAMERAL KUAT (STRONG BICAMERALISM) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

RUDIANSYAH NIM. A1011131026

Abstract


Tindak pidana saat ini semakin banyak terjadi di Pontianak dengan berbagai modus dan cara yang dilakukan oleh pelaku. Di antara sekian banyak kasus yang terjadi sebagian pelaku berupaya menghilangkan jejak dan bukti agar tidak terungkap perbuatannya. Sementara itu, pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut adalah aparat kepolisian, mereka mengumpulkan berbagai alat bukti, indikasi dan keterangan dari berbagai pihak yang dimungkinkan bisa membantu penyelidikan kasus tersebut. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan menggunakan alat bukti sidik jari. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang di ambil dalam penulisan skripsi ini antara lain Bagaimana fungsi daktiloskopi dalam membantu proses penyidikan didalam kegiatan mengungkap tindak pidan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridiss normative. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode ini juga dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan identifikasi sidik jari dan sketsa wajah dalam proses penyidikan tindak pidana. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahsann, dapat disimpulkan bahwa daktiloskopi sangat berperan penting dalam proses penyelidikan tindak pidana . Dengan bantuan peralatan canggih yang bernama MAMBIS (mobile automated multi biometric identification system) yang terkoneksi dengan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sehingga dapat langsung menenemukan identitas korban dalam proses penyidikan tindak pidana . Dactyloscopy merupakan science investigation dimana merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan akan menjadi pertimbangan hakim pada saat proses persidangan. Faktor-faktor yang menghambat aparat penegak hukum yaitu sangat kurangnya ilmu pengetahuan penyidik tentang sidik jari akan menghambat proses penyidikan hal itu dikarenakan penyidikaan menggunakan ilmu bantu daktiloskopi dan penerapan daktiloskopi merupakan sarana yang tepat dalam membantu proses penyidikan bagi penyidik kepolisian, bahwa dalam menggunakan identifikasi sidik jari jangan hanya setengah–setengah dalam proses penyidikan, dan sudah saatnya daktiloskopi diatur dengan tegas dalam kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana agar memiliki landasan yuridis yang pasti.

Kata Kunci : Daktiloskopi, Penyidikan, Tinda

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly .2011. Perihal Undang-Undang, Cetakan Kedua. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

________________.1996. Pergumulan Peran Pemerintahdan Parlemen dalam Sejarah. UI-Press : Jakarta.

________________.2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Konpress: Jakarta.

Budiardjo, Miriam . 2005. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Busro, Abu Bakardan Abu Daud Busroh. 1985. Hukum Tata Negara. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Cancil, C.S.T . 1986. Hukum Antar Tata Pemerintahan (comparative government). Erlangga: Jakarta.

Cipto, Bambang . 2003. Politik & Pemerintahan Amerika. Lingkaran: Yogyakarta.

Fajar MD, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris .Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Handoyo, B.Hestu Cipto .2016. Hukum Tata Negara Indonesia.Universitas Atma Jaya : Yogyakarta.

Haryadi, Agus. 2006. Bikameral Bukan Federal. Kelompok DPD di MPR RI: Jakarta.

Huda, Ni’matul. 2015. Hukum Tata Negara,Edisi Revisi. Rajawali : Jakarta.

Ibrahim, Johni. 2007. Teori & Metodoligi Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke-3. Malang: Bayumedia Publishing.

Isra, Saidi. 2009. Bikameral yang Efektif. Dalam Jalan Berliku Amandemen Komprehensif. DPD MPR RI: Jakarta.

____________.2013. Pergeseran Fungsi Legislasi ,Cet.Ke-2. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Kusnardi ,Moh dan Bintan Saragih. 2000. Ilmu Negara, Edisi Revisi. Gaya Media Pratama : Jakarta.

Lubis,Solly. 2007. Kebijakan Publik. Mandar Maju : Bandung.

Manan, Bagir. 2003. Teori dan Politik Konstitusi. FH UI Press : Yogyakarta.

Martosoewignjo, Sri Soemantri. 1984. Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara Edisi Terbaru.CV.Rajawali : Jakarta.

Marzuki,Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum, Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana.

Nazriyah, Riri. 2007. MPR RI, Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek Masa Depan. UII Press : Yogyakarta.

Purnomowati, Reni Dwi. 2005. Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Purnama , Band Eddy . 2008. Lembaga Perwakilan Rakyat. Syiah Kuala University Press: Banda Aceh.

Singarimbun, Masridan Sofya Efendi. 1989. Metode Penelitian Survey. LP3I : Jakarta.

Simabur, Charles. 2011. Parlemen Indoensia :Lintasan Sejarah dan Sistemnya. Rajawali Perss : Jakarta.

Soemantri, Sri .1993. Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Alumni: Bandung.

Surachman,Winarno . 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah :Dasar, Metode, dan Teknik. Tarsito : Bandung.

Gunawan A. Tauda. 2012. Komisi Negara Independen. Genta Press : Yogyakarta.

Yuhana, Abdi. 2013. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Fokus Media : Bandung.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University