ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TIDAK MENERIMA GUGATAN NAFKAH ANAK DENGAN ALASAN GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 120/PDT.G/2017/PN.PTK DIKUATKAN PUTUSAN NO. 10/PDT/2018/PT PTK)

MARTHA VINA EKANANDA PANJAITAN NIM. A1011171149

Abstract


Nafkah anak merupakan suatu kewajiban kedua orang tua yang harus dilaksanakan meskipun perkawinan keduanya telah berakhir atau bercerai. Kewajiban nafkah anak tersebut telah tercantum di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika pada kenyataan orang tua tidak melaksanakan kewajiban dalam meberikan nafkah anak, maka dapat digugat ke pengadilan yang berwenang. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap gugatan nafkah anak dengan putusan Nomor : 120/Pdt.G/2017/PN Ptk. Namun setelah melalui tahapan pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apa dasar pertimbangan Hakim tidak menerima gugatan nafkah anak dengan alasan gugatan tidak jelas atau kabur? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dasarĀ  pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam menjatuhkan putusan gugatan nafkah anak yang ditinjau dari Hukum Acara Perdata, serta mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap nafkah anak yang tidak diterima dengan alasan gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) pada putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Ptk. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan menggunakan pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian yang dicapai adalah dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor Perkara : 120/Pdt.G/2017/PN Ptk yang tidak menerima gugatan nafkah anak dengan alasan gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) yaitu dalam gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, antara posita dan petitum tidak memeliki kaitan, dan juga dalil gugatan keluar dari poin yang dituntut. Akibat hukum terhadap nafkah anak yang tidak diterima dengan alasan gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) pada putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Ptk yaitu objek sengketa dan para pihak dalam sengketa Kembali dalam hal semula. Untuk itu diharapkan kepada Penggugat memisahkan antara gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum agak tidak terjadi gugatan yang tidak jelas atau obscuur libel.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Nafkah Anak, Gugatan Obscuur Libel


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, Kencana Pernada Media, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Dahlan Sinaga, 2019, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara Pidana, Jilid II, Nusa Media, Bandung.

Djaja S, Meliala, 2014, Hukum Perdata dalam Perspektif Bw, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

Djamal Latiief, H.M, 1982 Aneka Hukum Percerian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

E. Utrect, 2010, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ihtiar, Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Bandar Maju, Bandung.

I Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.

Irene Svinarky, 2019, Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, CV. Batam Publisher, Batam.

Jeremias Lemek, 1993, Penuntut Membuat Gugatan, Liberty, Yogyakarta.

Khoirul Abror, 2020, Hukum Perkawinan dan Perceraian, Ladang Kata, Yogyakarta.

M. Romdlon, 1998, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Surabaya : IAIN Sunan Ampel.

M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.

Maimun, dan Mohammad Thoha, 2018, Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri, Duta Media Publishing, Pamekasan.

Moh. Tufik Makarao, 2013, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Nahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta.

R. Soeroso, 2011, Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 1996, Terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Retnowulan Sutanto, 1997, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.

Ropaun Rambe, 2004, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta.

Sarwono, 2014, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2019, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press)

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sopar Maru Hutagalung, 2011, Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke lima, Penerbit Leberty, Yogyakarta.

V. Harlen Sinaga, 2015, Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Wahju Muljono, 2012, Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, Kode Etik Hakim, Kencana, Jakarta.

Yahya Harahap, 2016, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Asikin, 2018, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.

Jurnal :

Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Rahmini Ikhfariza, 2018, Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak yang Belum Dewasa Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University