ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN INVESTASI BODONG DI KOTA MEMPAWAH

HORAS ABADI KLINTON NIM. A1011161037

Abstract


Maraknya Tindak kejahatan investasi bodong atau illegal yang terus terjadi dan mengganggu kestabilan masyarakat, memerlukan pemberantasan tegas dari lembaga penegak hukum yang berwenang untuk melindungi para penanam modal,sehingga menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berkepastian hukum.Dalam Penelitian  ini membahas kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Bedasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Investasi PT. Save Our Trade putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Mpw).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris.OJK selaku lembaga yang diamanatkan undang-undang dalam pengawasan penghimpunan dana nasabah dalam bentuk investasi illegal, melakukan langkah pencegahan terjadinya investasi illegal, dengan cara mengedukasi masyarakat dalam bentuk membuat program pengetahuan produk jasa keuangan yang berpotensi melakukan investasi illegal dan pengetahuan mekanisme pengaduan nasabah OJK kepada masyarakat pada setiap daerah di Indonesia, program tersebut dibuat OJK dengan membuat aturan yang dapat diterapkan sosialisasinya berjangka panjang dalam bentuk diskusi publik, kerja sama dengan pemerintah daerah untuk penerapan program tersebut, pelatihan pengetahuan produk jasa keuangan kepada masyarakat untuk memahami produk jasa keuangan secara rutin sehingga masyarakat memahami yang masuk ke dalam kategori investasi illegal dan mengetahui mekanisme pengaduan nasabah agar perlindungan hukum nasabah meningkat. Nasabah selaku pihak yang lemah harus lebih aktif dalam memilih investasi keuangan,agar tidak terjebak dalam investasi illegal yang bermodal SIUP atau izin penanaman modal, sehingga tidak mengalami kerugian.

Dari hasil penelitian  ini diperoleh kesimpulan OJK memiliki peran yang sangat penting terhadap pengawasan penanaman modal. untuk  melaksanakan  pengaturan  dan  pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan  di  sektor  Perbankan  tugas dan wewenang OJK diatur dalam  dalam  Pasal 7 huruf (a) Undang- Undang No  21 Tahun  2011 Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi illegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam melakukan perlindungan, OJK juga di berikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjamin perlindungan terhadap sektor  jasa keuangan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan  juga membuat satgas waspada investasi yang bertugas untuk mengawasi Investasi, khususnya investasi yang  memiliki indikasi sebagai investasi bodong

 

Kata Kunci: Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan, Investasi illegal, Dalam Perlindungan Hukum bagi Masyarakat.

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Zuhairi.2016.Hukum Perlindungan Konsumen & Problematikanya, GH Publishing.Jakarta

Amirisal, 1999, Hukum Bisnis Risalah dan Praktek, Djambatan, Jakarta

Ana Rokhmatussa’dyah dan suratman,2011, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta

Andrian, 2014, “ Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan “, Raih Asa Sukses, Jakarta

Bambang Sunggono, 1999, Metodologi Penelitian Hukum, CV.Rajawali Pers, Jakarta

Bryan A. Gadner, 2004 & 2009, Black's Law Dictonary, USA: Thomson, Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1995

Dhaniswara K.Harjono,2007,Hukum Penanaman modal, Raja Gofindo Persada, Jakarta

Didik J. Sarbini, 2008, Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik), Cetakan Pertama PT. Indeks,Jakarta

Dina Karlina, SH.M.Hum.2019.Hukum Perlindungan Konsumen.Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.Pontianak.

Hendrik Budi Untung, 2010, Hukum Investasi, Cetakan pertama Sinar Grafika, Jakarta

H.R Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah. Bunga Rampai Perbandingan Perdata

Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006,Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia

Iman Sugema, 11 maret 2013, “ Penipuan Bekedok Emas “, Republikas,

Jesse S Rafhael, The collier and easy Guide to Law, Collier Books, New York 1962

Jogiyanyo, 2003, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, edisi III,BPFE, Yogyakarta, h 5.

Lusia,2002 Usaha Penanaman modal di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta

Lyuba Zarsky, 2005, Introduction: Balancing Rights and Rewards in Investment Rules”, dikutip dari Interna_onal Investment for Sustainable Development: Balancing Rights and Rewards yang disusun oleh Lyuba Zarsky (eds.),London: Earthscan

M. Sornarajah, 2004, The International Law on Foreign Investment, Second Edition, Chambridge United Kingdom : Cambridge University Press

Milivoje Panic, 2003, Globaliza_on and Na_onal Economic Welfare, New York: Palgrave Macmillan

Muchsin. 2003.Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Disertasi S2 Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Satjipto Rahardjo.2006. Ilmu Hukum,cet.VI PT.Citra Aditya Bakti

Salim H.S.,S.H.,M.S., 2019,Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta

Salim H.S dan Budi Sutrisno, 2008, HUkum Investasi Indonesia, Rajawali, Jakarta

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013

Setiono.2004.Rule of Law. Disertasi S2 Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret. Surakarta.

Sunario Waluyo, 1979, Prospek Adil Makmur, Sasaran GNP Perkapita 5.000 Dollar, Pusat Pengembangan Agribisnis

Trio Hendro dan Conny Candra Rahardja, 2014, Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia ,UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Otoritas Jasa Keuangan, ,2014 , Booklet Perbankan Indonesia 2014:Departemen Perizinan & Informasi Perbankan, Jakarta

Dian Husna Fadlia dan Yunanto , 2015 , program studi magister ilmu hukum fakultas hukum Unversitas Semarang,semarang,

Widjanarto.2003.Hukum & ketentuan perbankan di indonesia.PT.Pusaka Utama Grafiti cet 1

Zaeni Asyhadie, 2014, Hukum Bisnis:Prinsip&Pelaksanaannya di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada cet-VII, Jakarta

Zulham.2013. Hukum Perlindungan Konsumen.Kencana.Jakarta

Jurnal

Fitria Rahmadani, 2016,Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal ( Studi Kasus Golden Traders Indonesia Syariah ), S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Sufmi Dasco Ahmad, 2018, Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Azzahra, Indonesia

Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 3 Februari 2014 dari http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html.

Hilda Hilmiah Diniyati. 2013.Perlindungan Hukum bagi Investor dalam pasar modal (Studi Pada Gangguan Sistem Transaksi Di Bursa Efek Indonesia ). Skripsi S1 fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rafael La Porta. 1999.Investor Protection and Cororate Governance.Journal of Financial Economic’s. no 58.

Internet

Teguh Iman wibowo, Polisi Tangkap Bos SOT Mempawah, www.Kalbar.antaranews.com

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57eb3c7080e65/larangan-skema-ponzi-dan-skema-piramida-menurut-hukum-positif/ (diakses tanggal 1-nov-2020)

Investasi, http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi.

https://www.zonareferensi.com/pengertian-investasi/

https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/tugas-pokok-dan-fungsi-bkpm

https://nswi.bkpm.go.id/panduan/content/PENDIRIAN-USAHA

Tempo.co. 10 tahun, investasi bodong telan dana masyarakat 105 T

Investasi : ada keuntungan, ada r isiko, ht tp: / /sikapiuangmu.ojk.go. id/ id/ar t icle/127/ investasi -ada-keuntungan-ada- jugarisikonya

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f8c9c433a91/ojk-hanya-fasilitasi-kasus-perdata/

Laporan Capaian Kinerja Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2012-2017

Rahayu.2009.Pengangkutan Orang.etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 2 tahun 2002 tentang tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU

Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 111.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 67

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA Undang-Undang no 25. Tahun 2007 tentang penanaman Modal, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 210

Kitab undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

POJK No 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 118

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang no.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 111

undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 45

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang pendistribusian barang secara langsung

undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 31

putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Mpw

Youtube

Siaran pers OJK satgas waspada investasi gencarkan patrol, tindak fintech lending dan penawaran investasi ilegal

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), : Siaran Pers OJK Perkuat Waspada Satgas Investasi “. Jakarta

Bismar Nasution, 2017,Seminar Economic Law Seminar 2017, “ Keamanan Berinvestasi Dan Perlindungan “, Yang dilaksanakan IMAHMI Fakultas Hukum USU Medan

Majalah

Anonim, Agustus 2014,”Waspada Jebakan Investasi Bodong,”,Majalah Edukasi Konsumen OJK


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University