PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PDAM KOTA PONTIANAK DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KATULISTIWA JO. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

FAJAR ANUGRAH WIBOWO NIM. A01107092

Abstract


Air merupakan kebutuhan yang paling utama bagi makhluk hidup. Manusia dan makhluk hidup lainnya sangat bergantung dengan air demi mempertahankan hidupnya. Air yang digunakan untuk konsumsi sehari -hari harus memenuhi standar kualitas air bersih. Kualitas air bersih dapat ditinjau dari segi fisik,kimia, mikrobiologi dan radioaktif. Namun kualitas air yang baik ini tidak selamanya tersedia di alam sehingga diperlukan upaya perbaikan, baik itu secara sederhana maupun modern. Jika air yang digunakan belum memenuhi standar kualitas air bersih, akibatnya akan menimbulkan masalah lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi penggunanya.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (3) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan diprgunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pasal diatas hanya menyebutkan kata “air” tanpa secara spesifik menyebutkan air bersih, namun air bersih tidak bisa disangkal lagi merupakan salah satu kebutuhan dasar dan Negara wajib memenuhinya sebagai kemakmuran rakyatnya sendiri. Sesuai dengan Undang- Undang Negara Republik Indoneisa Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang pada konsideran huruf a disebutkan bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan public yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.

PDAM merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan public, yaitu penyedia air bersih yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan air bersih bagi seluruh penduduk masing-masing daerah. Yang mana perusahaan pelayanan public ini dibawah langsung pemerintah daerah.

Dalam pelayanan publik, terdapat pembedaan yaitu sector profit dan non profit yang didasarkan pada misi yang diemban instansi atau intitusi pelayanan public tersebut.PDAM merupakan salah satu institusi playanan public yang tergolong sector profit. Perusahaan Negra yang seperti ini amat menguntungkan rakyat banyak karna berorientasi profit namun tetap yang mnjadi tujuan utamanya adalah diarahkan dalam usaha memakmurkan rakyat.hal ini sesuai dengan apa yang damanatkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris dengan teknik Deskriptif Analisis yaitu untuk mencari jawaban dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan dengan didasarkan pada data-data atau fakta-fakta yang ada dilapangan pada saat penelitian ini dilakukan

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam hak ini adalah: untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggungjawab pemerintah dalam penyediaan air bersih serta pengawasan pelayanan publik PDAM kota Pontianak

 

Kata Kunci : Pelayanan Publik


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Akuntabilitas dan Good Governance; LAN dan BPKP

Burhanuddin et al. Defisit Pelayanan Publik : Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di DKI Jakarta. INCIS. Jakarta. 2005

Boediono, B , 2003 . Pelayanan prima Perpajakan. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Cst. Kansil dan Christine st Kansil, op.cit.Agus Dwiyanto, dkk., Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2002

Drs. Musanaf, Sistem Pemerintahan di Indonesia, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989

Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Joko Widodo

Gie, The Liang. 1993. Ensiklopedia Administrasi . Jakarta: Gunung Agung.

Gronroos, C., Service Management and Marketing: Managing the Moment of Truth in Service Competition, Massachusetts, Lexington, 1990; dikutip dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, h.2

Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3).Konsolidasi gerakan menuntut tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak dasar melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan berkualitas”. Jaringan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3). Bandung. 2007

Manajemen Pelayanan Publik : Ratminto & Atik Septi Winarsih

Manajemen Kinerja Sektor Publik; Mahmudi

Measuring Customer Satisfaction; Freddy Rangkuti

Manajemen Yang Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah (Suatu Profil);Kementerian Negara BAPPENAS

Moenir, H.A.S. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.

Prof. Drs. S. Pamuji, MPA., Perbandingan Pemerintahan, Bina Kasara, Jakarta, 1985.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.

Sirajuddin, dkk., 2012. Hukum Pelayanan Publik : Berbsis Keterbukaan Informasi dan partisipasi, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang.

Reformasi Pelayanan ; Lijan Poltak dkk, 2006

Reinventing Pembangunan; Riant Nugroho D.

Reformasi Birokrasi Pemerintahan di Daerah Menuju Good Governance, LAN Bandung

Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah Bidang Pelayanan Publik; Depdagri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

Kajian Pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Daerah; PKP2A I LAN Bandung

Sinambela, Lijan Poltak,dkk.2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta :Bumi Aksara.

Sedermayanti. 2004. Good Governance ( Kpemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Sstem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung:Mandar Maju

Ratminto, dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan Publik (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen Cararter dan Standar Pelayanan Minimal). Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Katulistiwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 139. Seketariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112. Seketariat Negara. Jakarta.

Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003

Keputusan Menteri PAN Nomor 25/KEP/M.PAN/7/2003

http://itjendepdagri.go.id/article25pengertianpengawasan.html

http://pyia.wordpress.com/2010/01/03/tugas-teori-organisasi-umum/

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/alat-bantu-pengawasan-manajerial/

https://iamfadhli.wordpress.com/2013/01/09/39-pengertian-pengawasan/

(http://www.komunitasdemokrasi.or.id/comments.php?id)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University