ANALISIS HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010

FITRI FEBRIANTI NIM. A1011141276

Abstract


Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebut anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum menpunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dalam putusan mahkamah Konstitusi tersebut tidak tercantum apa yang tidak dikehendaki anak yang lahir di luar perkawinan Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak, tidak semata-mata karena adanya ikatan pernikahan, anak tetapi dapat didasarkan juga kepada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literature dan bahan-bahan lainnya yang relevan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, merupakan suatu putusan yang berdampak terhadap hubungan keperdataan anak di luar perkawinan dengan bapak biologisnya khususnya dalam hal kewarisan, karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak di luar perkawinan yang mana hubungan keperdataan antara si anak dengan pihak ibu terjadi secara otomatis demi hukum, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kini tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang memang sudah dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain yang menurut hukum mampu membuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya.

Pertimbangan   Hukum   dalam   putusan   Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah  mengemukakan pasal 43 ayat (1) dapat merugikan hak konstitusional dari anak luar perkawinan sedangkan sudah jelas bahwasannya Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara begitu juga dengan status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya khususnya hak warisnya

 

Kata Kunci: Hak Mewaris,Anak Luar Kawin


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim, Halid. 2004. Ahkamul-Mawarits fil-fiqhil-islami. terjemahan Addy Aldizar dan Fathurrahman. Hukum Waris. Jakarta: Senayan Abadi.

Abdul manan,2008, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Putra Grafika,

Ahmad Rofiq, 1993 Fiqih Mawaris, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta. Prenada Media.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana,

Budiono Rahmat, Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Djubaidah, Neng. 2012. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Habiburrahman. 2012. Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. artikel pada Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi no. 75

Jalaludin, Akhmad. 2012. Nasab: Antara hubungan Darah dan Hukum serta Implikasinya terhadap Kewarisan. Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Manan, Abdul. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:Prenada Media Grup

R.Subekti Dan Tjitrosudibio, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradya Paramita.

Rahmat Hakim, 2000, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: Pustaka Setia.

Sayyid sabiq. 1990, Fiqh sunnah. Terjemahan: Drs. Moh Tholib, Bandung: PT. Al-Ma’arif,, Jilid 6,

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji,2009 Penelitian Hukum Normatif,Jakarta, Raja Grafindo Persada,

W J S Poerwadarminta,2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University