PELAKSANAAN TAKE OVER (PENGALIHAN) RUMAH KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) KOMPLEK PERUMAHAN GRIYA BINJAI ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN DI KOTA NGABANG

RESI JANUARNI NIM. A1011161279

Abstract


Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering menghadapi kendala/permasalahan diantaranya adalah pemindahan atas objek KPR yaitu rumah, yang dilakukan dibawah tangan oleh debitur kepada pihak lain sebelum KPR tersebut lunas tanpa sepengetahuan pihak bank atau dikenal oleh masyarakat dengan istilah over kredit. Berdasarkan Pasal 11 yang terdapat di surat perjanjian kredit rumah KPR, debitur tidak dapat mengalihkan segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank.

Kondisi tersebut melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka mengetahui (1)Bagaimana pengaturan alih debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan dibawah tangan ? dan (2)Bagaimana upaya hukum alih debitur yang dilakukan dibawah tangan pada perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)?. Sejalan dengan permasalahan penelitian ini, maka jenis penelitian hukum yang digunakan bersifat penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1)Pengaturan alih debitur yang dilakukan di bawah tangan hanya diatur dalam perjanjian kredit KPR yang mengikat bagi bank sebagai kreditur dan debitur saja. Bank hanya mengakui atau mengenal 2 (dua) cara alih debitur yaitu melalui bank secara resmi atau melalui Notaris, sedangkan alih debitur melalui perjanjian di bawah tangan tidak diakui karena tanpa melibatkan pejabat yang berwenang seperti Notaris. Perjanjian alih debitur secara di bawah tangan hanya berlaku bagi  para pihak yang membuatnya saja, pihak bank tetap hanya mengakui debitur pertama atau debitur lama yang mengajukan proses KPR di bank yang sah sehingga debitur penerima pengalihan kredit tersebut tidak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. (2)Upaya hukum alih debitur yang dilakukan di bawah tangan pada perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) dari sisi bank sebagai kreditur dapat membatalkan alih debitur secara di bawah tangan dan bank dapat melakukan upaya hukum eksekusi atas objek jaminan KPR. Dari sisi debitur baru, apabila sudah melunasi kreditnya dan sertifikat tidak diserahkan oleh bank, dapat menggunakan surat kuasa menjual sebagai dasar hukum bank menjual/alih debitur kepada debitur baru. Namun untuk alih debitur ini perlu ada kesediaan PPAT/Notaris untuk membuat akta-aktanya.

 

Kata kunci : Kredit Pemilikan Rumah (KPR), over kredit, di bawah

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adiwarman A. Karim, 2013, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi kelima, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

A. Qiram Syamsudin Meliala, 2006, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, (Yogyakarta: Liberty).

Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria,Isi dan Pelaksanaannya, cet, 9, (Jakarta : Djambatan).

Ey Mulya, 2016, Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil, Jurnal Bina Mulia Hukum.

John M. Echols dan Hasan Shadily, 1990, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

J. Satrio, 1999, Cessie, Subrogatie, Novasie, Kompensatie & Percampuran Hutang, Bandung, PT. Alumni.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Jual beli, Cetakan Kedua, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Munir Fuady,1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________, 2003, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Buku Kedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Nasruddin Hola, 1994, Kamus Lengkap Ekonomi , edisi kedua, (Jakarta: PT. Pustaka Hidayah).

Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung.

R. Setiawan, 1994, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.

R. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, cet. 21, (Jakarta : PT. Intermasa).

_______________, 1985, Aneka perjanjian, Cetakan Ketujuh, Alumni, Bandung.

Slamet Ristanto, 2008, Mudah Meraih Dana KPR (Kredit Pemilikan Rumah), (Yogyakarta : Pustaka Pratama.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sofyan Sofyan, 2017, Hukum Positif Dan The Living Lawa (Eksistensi Dan Keberlakuannya Di Masyarat), DIH Jurnal Hukum, 13.

Suharnoko dan Endah Hartini, 2006, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, Jakarta, Prenada Media Group.

Wulan Angka Sari and Raden Rustam Hidayat, 2016, Analisis Sistem Prosedur Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah BTN Bersubsidi Dalam Usaha Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit, Jurnal Administrasi Bisnis.

Zainal Asikin, 1995, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Daftar Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University