TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) OLEH PENGENDARA KENDARAAN RODA DUA DI KOTA PONTIANAK

SAFIRA NURSIYAMI NIM. A1011171029

Abstract


Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara kendaraan bermotor merupakan suatu kewajiban, sebagaimana telah diatur secara tegas di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 281 tertulis bahwa pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ketentuan pidana yang telah tercantum dengan jelas di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini sepertinya belum mampu untuk menyadarkan pengguna kendaraan, khususnya pengguna kendaraan roda dua untuk memiliki SIM dalam berkendara. Hal ini terbukti dengan masih tingginya angka pelanggaran terhadap kewajiban kepemilikan SIM yang dilakukan oleh pengendara kendaraan roda dua di Kota Pontianak setiap tahunnya. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor penyebab oknum pengendara kendaraan roda dua di Kota Pontianak belum memiliki SIM. Penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan teknik analisis data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa faktor penyebab pengendara kendaraan roda dua di Kota Pontianak belum memiliki SIM ialah karena rumitnya prosedur pembuatan SIM, mahalnya proses pembuatan SIM bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, belum cukup umurnya pengendara, rendahnya kesadaran hukum dan efek jera yang dirasakan sebab sebagian besar pelanggar tidak terjaring razia. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resort Kota Pontianak terhadap tingginya angka pelanggaran tersebut adalah dengan melakukan himbauan dan penyuluhan, serta pemberian tilang terhadap pelanggar.

­

Kata Kunci : Tinjauan Kriminologis, Pelanggaran Lalu Lintas, Surat Izin Mengemudi.


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiruddin, Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

BPS Kota Pontianak, 2018, Kota Pontianak dalam Angka 2018, BPS Kota Pontianak, Pontianak.

BPS Kota Pontianak, 2019, Kota Pontianak dalam Angka 2019, BPS Kota Pontianak, Pontianak.

BPS Kota Pontianak, 2020, Kota Pontianak dalam Angka 2020, BPS Kota Pontianak, Pontianak.

Donald R. Taft dan Ralph W, 1964, Criminology, Steren & Sons ltd, London.

Edward Gibbon, 1977, The Decline and Fall of Roman Empire, Chatto, London.

E.H.Johnson et all, 1968, Psychology and Teaching, D.B. Taraporevala Sons & Co, Bombay.

E.H. Sutherland dan D. Cressey, Principles of Criminology, Lappincot Company, Philadelphia.

Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, Kriminologi, Pustaka Setia, Bandung.

Erma Yulihastin, 2008, Bekerja sebagai Polisi, Esensi, Jakarta.

Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum, PT. Suryandaru Utama, Semarang.

Karl H. Mannheim, 1991, Ideologi dan Utopia: menyingkap kaitan pikiran & politik, Kanisius, Jogjakarta.

Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Sudrajat Bassar, 1984, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remadja Karta, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2004, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya.

Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Bina Ilmu, Surabaya.

Romli Atmasasmita, 2005, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Samidjo, 1985, Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana, CV Armico, Bandung.

Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Herlina, 2015, Hukum Pidana dalam Bagan, Dilengkapi Pengantar Secara Komprehensif (Bagian Kesatu), F.H. UNTAN Press, Pontianak.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum Citra Adhitya Bhakti, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

_______, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Grasindo, Jakarta.

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.

Teguh Prasetyo, 2019, Hukum Pidana, Rajawali Press, Depok.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung.

Situs Internet :

https://www.kamusbesar.com, diakses pada 26 Desember 2020, available from: URL: https://www.kamusbesar.com/surat-izin.

https://www.lantas.kalsel.polri.go.id, diakses pada 26 Desember 2020, available from:URL: https://www.lantas.kalsel.polri.go.id/layanan-sim.

www.otomotif.kompas.com, diakses 20 Januari 2021, available from: URL: http://www.otomotif.kompas.com/read/2020/01/25/161651515/penjualan-motor-di-indonesia-tembus-64-juta-unit-sepanjang-2020.

www.polri.go.id, diakses pada 6 September 2020, available from: URL:

https://www.polri.go.id/layanan-sim.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University