ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH

SRI HARTATI JELITA SINAGA NIM. A1011171116

Abstract


Penulisan penelitian ini membahas  tentang disparitas pidana yang terjadi terhadap putusan yang  dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu kasus yang sama terhadap terpidana tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Mempawah. Perantara tindak pidana narkotika dijatuhi pasal yang sama yakni Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Disparitas pidana merupakan perbedaan yang mencolok pada penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana. Disparitas pidana ini terjadi dikarenakan hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki perbedaan pandangan. Dalam hal ini, tentu akan muncul berbagai pandangan dari masyarakat luas mengenai perbedaan hukuman yang akan menyebabkan adanya ketidakadilan.

Perbedaan pandangan mengenai keadilan menjadi titik sentral pembahasan penulis bahwa disparitas yang terjadi disebabkan oleh bagaimana seseorang memandang keadilan itu sendiri serta bagaimana keadilan itu direfleksikan dalam kehidupan masyarakat.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutus faktor dalam diri hakim juga  mempengaruhi dalam hakim memberikan putusan terhadap suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Adapun faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut mencangkup tiga hal, yakni : faktor hukumnya sendiri, faktor pelaku, dan hakim yang bersangkutan.

            Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan hakim. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kasus dan konsep hukum pidana.

 

Kata kunci: Putusan Hakim, Disparitas, Perantara Tindak Pidana Narkotika


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif pembaruan

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH, Hukum Pidana

PAF Lamintang, 1984, Hukum Peniteser Indonesia, Bandung

Eni Hartati, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Badan Narkotika Nasional, 2014, Sinergitas BNN dan POLRI Dalam P4GN, Majalah Sinar, Edisi II

Made Dwi Kurniahartawan, 2015, Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) Terhadap Pengedar Narkotika New Psychoactive Substances, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar

Moh. Taufik Makaro, SH., M.H, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia

Yusti Prabowati, Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana), Citra Media, Sidoarjo

Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung

Irene Widiyaningum, 2013, Kebijakan Kriminal Dalam Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Perkara an. Ahmad Dadang, dkk), Fakultas Hukum Program Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Rimdan, 2012, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni

Dr Deni Setyo Bagus Yuherawan, SH, MS, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana

Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum

Mudzakkir, 2003, Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik, Yogyakarta

Loebby Loqman, 2019, Delik-delik Politik, Jakarta

Manullang E. Fernando, 2007, Menggapai hukum berkeadilan, Buku Kompas, Jakarta

Bambang Wahluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta

Rianto Adi, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta

M.Natsir Asnawi, 2014, Hermeunetika Putusan Hakim, Yogyakarta

Yusti Probowati R, Putusan Hakim Pada Perkara Pidana : Kajian Psikologis

Muhammad Erwin, 2015, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

Edi Setiadi dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta

Adami Chazawi, Pelajaran Pidana 2

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H. , Hukum Pidana, Mitra Wacana Media

Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Jakarta Kencana

B.Simanjuntak, 1981, Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial,Parsito, Bandung

Lilik Mulyadi, Peradilan Bom Bali

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

REFERENSI LAIN

A. Kadarmanta, Kejahatan Narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html diakses pada 21 Maret 2012

M. Risqi, Kekuasaan Kehakiman, https:// kuliahrizqi.wordpress.com/2017/12/04/kekuasaan-kehakiman/ , diakses pada tanggal 4 Maret 2017

M.Risqi,Kekuasaan Kehakiman https://kuliahrizqi.wordpress.com/2017/12/04/kekuasaan-kehakiman/ , diakses tanggal 4 Maret 2017

www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganja- pengedar-ganja.htm , diakses pada tanggal 10 Juli 2019


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University