KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR DENDA KETERLAMBATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KANTOR SAMSAT WILAYAH II SIANTAN)

SUCI FEBRI DATA WAYANI NIM. A1012161066

Abstract


Penelitian tentang Kewajiban Wajib Pajak Membayar Denda  Keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi   Kasus Di Kantor Samsat  Wilayah Ii Siantan) ”bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan kewajiban wajib pajak membayar denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor di Samsat Wilayah II Siantan.Untuk mengungkapkan faktor penyebab wajib pajak terlambat membayar denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor di Samsat Wilayah II Siantan. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Samsat Wilayah II atas keterlambatan wajib pajak membayar denda pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan kewajiban wajib pajak membayar denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor di Samsat Wilayah II Siantan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan masih terdapat tunggakan pembayaran denda kewajiban pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 sebesar 173,41 % dan tahun 2019 sebesar 156,21 % hal ini mengakibatkan kewajiban sebagai wajib pajak belum dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh wajib pajak, sehingga kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor belum dilaksanakan dengan baik. Bahwa faktor penyebab wajib pajak terlambat membayar denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor di Samsat Wilayah II Siantan dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang sulit dikarenakan banyaknya wajib pajak yang kehilangan pekerjaan serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya sehingga wajib pajak terkena denda atas pajak yang harus dibayarkan serta lemahnya penegakan hukum terhadap para wajib pajak yang terlambat membayar pajak menjadi faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak yang sering terlambat membayar kewajiban pajaknya. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Samsat Wilayah II atas keterlambatan wajib pajak membayar denda pajak kendaraan bermotor adalah dengan memberikan peninggkatan pelayanan kepada wajib pajak, memberikan kelonggaran waktu selama satu tahun kedepan atas keterlambatan pembayaran denda bahkan pihak Pemerintah Daerah juga melalukan upaya pemutihan terhadap pajak yang harus dibayarkan pasa saat atau moment tertentu.

 

Kata Kunci : Kewajiban Wajib Pajak, Membayar, Denda , Kendaraan Bermotor

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Achmad Tjahyono & Muh. Taufik Husein, 2002. Perpajakan di Indonesia; YKPM. Yogyakarta

Bambang Sunggono, 2003, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bohari. 2010. Pengantar Hukum Pajak. Rajawali Pers,Jakarta

Bagir Manan, 1990. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Universitas Padjadjaran, Bandung

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia 2006. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung.

Muqodim, 1999, Perpajakan, Buku Satu, UII Press, Yogyakarta

Muhammad Djafar Saidi, 2010, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

-----------------.2007. Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

R. Soebekti dan R. Tjitrosudibyo, 2003, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Rochmat Soemitro, 2004, Asas dan Dasar Perpajakan 2, PT Refika Aditama, Bandung

R. Santoso Brotodihardjo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cet Pertama Edisi Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung

Singarimbun Masri dan Sofian Efendi, 1996, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta

Siahaan, Marihot P, 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Winarno 2012, Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi & Revisi Terbaru, CAPS, Yogyakarta

Yunus Alfian, 2001. Asas-asas Tanggungjawab, Grafika, Jakarta

Artikel, Jurnal, Internet

Hairunnisa, 2020, Artikel : Hak Dan Kewajiban Warganegara, www.google.com, diunduh tanggal 20 Agustus 2010

I Made Adi Darma Putra1 I Ketut Jati, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.1. Januari (2017)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Negara RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Negara RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan STDD Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University