YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP NEGARA NON-ANGGOTA STATUTA ROMA 1998 TERKAIT DENGAN PELANGGARAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS : ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR)

EGA TIARA HARUMI NIM. A1011171130

Abstract


International Criminal Court (ICC) merupakan tribunal permanen untuk menuntut pelaku individu terhadap kejahatan berat internasional yang yang tertuang dalam Statuta Roma 1998 mencakup Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Agresi. Statuta Roma sendiri di buat pada 17 Juli 1998. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang menjadi salah satu ruang lingkup yurisdiksi ICC terdapat di Pasal 7 Statuta Roma yang secara umum merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Melalui Penelitian pada skripsi ini akan diukur bagaimana ICC menangani kasus kejahatan internasional, terkhusus mengenai kejahatan HAM yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar yang terjadi atas tindakannya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Etnis Rohingya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data melalui studi kepustakaan atau penelitian hukum normatif dengan adanya data tambahan yang diperoleh dari responden terpilih dan diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku, makalah dan jurnal hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulan bahwa menurut Pasal Pasal 12 (2) Statuta Roma menyatakan bahwa Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksi pada dua dasar (a) Negara di wilayah yang melakukan tindakan tersebut terjadi atau, jika kejahatan itu dilakukan di atas kapal atau pesawat udara, Negara pendaftaran kapal atau pesawat udara itu; (b) Negara tempat orang yang dituduh kejahatan itu bersifat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka meskipun Myanmar bukan negara anggota Statuta, tetapi Bangaladesh telah meratifikasikan Statuta Roma 1998 pada tahun 2010, sehingga para pelaku yang berada Myanmar dapat di undang ke ruang pengadilan. ICC dapat mengadili para pelaku tersebut dengan yurisdiksinya yang dapat di perkuat dengan rujukan dari Dewan Kemanan PBB. Unsur atas dasar kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Junta Militer ini sesuai dengan unsur yang tertuang di dalam Pasal 7 (1) Statuta Roma.

 

Kata Kunci : ICC, Statuta Roma 1998, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Etnis Rohingya, Myanmar


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Garner, Bryan 1999, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition,West Group

Agustinova, Danu Eko, 2015, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, Teori &

Praktik, Calpulis, Yogyakarta

Boot, Machteld, 2002 , Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes (12)

(School of Human Rights Research), Intersentia, United Kingdom

Buergenthal, Thomas, 1995, International Human Rights, St. Paul, Minn: West

Publishing Co.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Ediwarman, 2016, Monograf Metodolagi Penelitian Hukum Panduan Skripsi,

Tesis, dan Disertasi, Genta Publishing, Yogyakarta

Efendi, Tolib, 2014, Hukum Pidana Internasional, Penerbit Pustaka Yustisia,

Yogyakarta

Hiariej, Eddy O.S., 2009, Hukum Pidana Internasional, Penerbit Erlangga, Jakarta

Hiariej, Eddy O.S., 2010, Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap

HAM, Penerbit Erlangga, Jakarta

J.R. Raco, 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan

Keunggulannya. Grasindo, Jakarta

KPHG Haryomataram, 2012, Pengantar Hukum Humaniter, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kusumaadmadja, Mochtar, 1982, Pengantar Hukum Internasonal, Buku I Bagian

Umum, Rosda Offset, Bandung

Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Fungsi dan Era

Dinamika Global, Edisi Kedua, Alumni, Bandung

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi Rineka Cipta, Jakarta

O’Brien, John, 2001, International Law, Cavendish Publishing Limited, Great

Britain

Parthiana, I Wayan, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung

Roisah,Kholis, 2005, Hukum Perjanjian : Teori dan Praktik, Penerbit Setara Press,

Malang

Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, Cetakan IV, PT

RajaGrafindo Persada, Jakarta

Starke, J.G, 1989, Introduction To International Law, Butterworth&Co.Ltd,

diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djaatmadja, 2010, Pengantar Hukum Internasional 1, Edisi Kesepuluh Buku ke 1, Sinar Grafika, Jakarta

Starke, J.G, 1989, Introduction To International Law, Butterworth&Co.Ltd,

diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djaatmadja, 2010, Pengantar Hukum Internasional 1, Edisi Kesepuluh Buku ke 2, Sinar Grafika, Jakarta

Sujatmoko, Andrey, 2016, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Raja Grafindo

Persada Jakarta

Supriyadi, Zainal Abidin dan Widodo Eddyono, 2017, Degradasi Extraordinary

Crimes : Problematika Perumusan Kejahatan Genosida, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan

Widyawati, Anis, 2014, Hukum Pidana Internasional, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Wignjosoebroto, Soetandyo dkk, 2012, Menuju Keadilan Global, ICTJ dan

Indonesian Civil Society Coalition for The International Criminal Court

Yan, Ling, 2018, Quality Control in Preliminary Examination: Volume 2, Torkel

Opsahl Academic EPublisher

JURNAL

Akande, Dapo, 2003, “The Jurisdiction of International Criminal Court Over

Nationals of Non Parties: Legal Basis and Limits, Journal of International Criminal Justice 618

Bassiouni, M. Cherif, 1948, “Crimes Againts Humanity”, Kluwer Law

International, Hague

Bassiouni, M. Cherif, 1999, “Crimes Against Humanity In International Criminal

Law”, KluwerLaw International, Hague

Cassese, Antonio, 2003, “International Criminal Law”, Oxford University Press

Csabafi, Anthony, 1971, “The Concept of State Jurisdiction in International Space

Law”, The Hague

Darmawan, Asep, 2005, “Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam

Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan”, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

Dixon, Martin, 2000, “Textbook on International Law”, Blackstone Press Limited,

Fourt Edition

ELSAM, 2000, “Statuta Roma: Mahkamah Pidana Internasional”, ELSAM, Jakarta

Hazhin, Utiyafina Mardhati, 2013, “Aspek Kedudukan Hukum Etnis Rohingya

Menurut Hukum Pengungsi Internasional (Studi Perlindungan Hukum Etnis Rohingya di Indonesia)”, Skripsi Hukum, FH UNS, Surakarta

Mauna, Boer (ketua Tim Penyusun), 1979-1980, “Naskali Akademis Peraturan

Perundang- undangan Tentang Pembuatan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional”, kerjasana BPHN dengan Departemen Luar Negari, Jakarta

Mumtazinur, 2018, “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum

Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia”, Jurnal Dusturiah. VOL.8. NO.2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

O’Connel, 1965, DP :International Law, Volume I, Stevens, London

Ratner, Steven R. and Jason. S. Abrams, 2001, “Accountability For Human Right

Atrocities in International Law: Beyond Legacy”, Second Edition, Oxford Universitu Press

Saefulah, Tien, “Hubungan antara Yurisdiksi Universal Dengan Kewajiban Negara

Berdasarkan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare Dalam Tindak Pidana Penerbangan dan Implementasinya di Indonesia”, Jurnal Hukum Internasional UNPAD, Bagian Hukum Internasional, FH Universitas Padjajaran, Bandung, Col I/I/2002

Satriyo, Ayub Torry, 2014, “Optimalisasi Peran International Criminal Court Dan

Aplikasi Aksi Kemanusiaan Sebagai Inisiasi Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14

Shaw, Malcom N, 2003, “International Law”, Fifth Edition, Cambrige University

Press

Shelton, Dina I., 2005, “Enclyclopedia Of Genocide and Crimes Against Humanity,

Vol 2, Thomson Gale, Detroit, New York, San Fransisco”, San Diego. New Haven, Conn, Waterville, Maine, London, Munich

Sulistia, Teguh, “Peran International Criminal Court dan Kejahatan Terhadap

Kemanusiaan Oleh Militer”, Jurnal Hukum Internasional

Triffterer, Otto,1999, “Commentary on the Rome Statute of the International

Criminal Court: observer’s Note”, Nomos Verlagsgesllchaft, Baden-Baden

Wagiman, Wahyu, 2017, “Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X I

Tahun 2007 : Hukum Humaniter dan Hukum HAM”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta

William, Schabas A, 2010, “THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND

NON-PARTY STATES”, Law Journal, Windsor Yearbook of Access to Justice

Wulandari, Ria, Kedudukan Bilateral Impunity Agreement (BIA)/Non Surrender

Agreement (NSA) Terhadap Statuta Roma 1998 , Tanjungpura Law Journal, Vol.2 Issue 2, Juli 2018 : Published by, Faculty of Law, Tanjungpura University, Indonesia

INTERNET

Bangladesh/Myanmar (Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic

of the Union ofMyanmar), https://www.icc-cpi.int/bangladesh-myanmar diakses Pada 26 Juli 13:25

Belligerent adalah para pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata,

dalam hal ini pihak yang bersengketa bisa siapa saja termasuk pemberontak (rebells). https://lib.atmajaya.ac.id/ diakses pada 1 November pukul 13:02

Dewan Keamanan PBB: Rujuk Burma ke ICC Bela Warga Rohingya yang Menjadi

Korban Kejahatan terhadap Kemanusiaan, https://www.hrw.org/id/news/2018/05/08/317635, diakses pada 25 November pukul 22:00

'Genosida' Muslim Rohingya di Myanmar: Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan

di Mahkamah Internasional, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50743653 diakses pada 26 Juli Pada Pukul 12:29

ICC mulai penyelidikan kasus Rohingya, Myanmar (Investigasi itu akan

mengidentifikasi pelaku kejahatan terhadap komunitas Rohingya) https://www.aa.com.tr/id/regional/icc-mulai-penyelidikan-kasus-rohingya-myanmar/1724592 diakses pada November 9 pada pukul 15:02

ICC mulai penyelidikan kasus Rohingya, Myanmar,

https://www.bbc.com.tr/id/regional/iccmulai-penyelidikan-kasus-rohingya-myanmar/1724592 diakses Pada 26 Juli Pukul 13:15

Keputusan Mahkamah Internasional: Myanmar Harus Lindungi Muslim

Rohingnya, https://faktualnews.co/2020/01/24/keputusan-mahkamah-internasional-myanmar-harus-lindungi-muslim-rohingnya/190217/ diakses pada 26 Juli Pukul 12:48

Mahkamah Internasional perintahkan Myanmar lindungi Rohingya

https://www.alinea.id/dunia/mahkamah-internasional-perintahkan-myanmar-lindungi-rohingya-b1ZGA9qV3 diakses pada 09 November Pukul 12:15

Mahkamah Internasional perintahkan Myanmar lindungi Rohingya

https://www.alinea.id/dunia/mahkamah-internasional-perintahkan-myanmar-lindungi-rohingya-b1ZGA9qV3 diakses pada 09 November pukul 13:06

Myanmar Tolak Penyelidikan ICC atas Rohingya

https://www.beritasatu.com/unggulwirawan/dunia/585832/myanmar-tolak-penyelidikan-icc-atas-rohingya diakses pada 09 November pukul 13:03

Myanmar: Security Council meets leaders face-to-face,

https://news.un.org/en/story/2018/04/1008582, diakses pada 25 November pukul 22:00

Pengertian Yurisdiksi https://kbbi.web.id/yurisdiksi di akses pada 21 Desember

pada pukul 18.39

Persekusi/per•se•ku•si/ /pérsekusi/ v pemburuan sewenang-wenang terhadap

seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas; (https://kbbi.web.id/persekusi)

Questions and Answers : Opening of an ICC investigation into the situation in

Bangladesh/Myanmar, 14 November 2019, ICC-CPI-20191114-PR1495, https://www.icc-cpi.int/, diakses pada 25 November pukul 21:25

Statement : 4 February 2020 “Statement of the Office of the Prosecutor of the

International Criminal Court as delivered at the press conference in Dhaka, Bangladesh”, https://www.icccpi.int/Pages/item.aspx?name=20200204-otp-statement, diakses pada 09 November Pukul 12:15

Transcript of the press conference at the end of the UN Security Council’s visit to

Myanmar, https://reliefweb.int/report/myanmar/transcript-press-conference-end-un-security-council-s-visitmyanmar, diakses pada 25 November pukul 22:02

UNDANG-UNDANG

Statuta Roma 1998

Konvensi Wina 1969

London Charter Of International Military Tribunal

Charter of the International Military Tribunal for Far East


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University