KEWAJIBAN PEMILIK RUMAH KOST UNTUK MEMILIKI IZIN USAHA BERDASARKAN PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN (STUDI DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)

SALSADILA WININDA PUTRI MAGHFIRAH NIM. A1011161180

Abstract


Pada dasarnya pemilik rumah kost berkewajiban memiliki izin usaha, karena hal tersebut merupakan suatu keharusan bagi setiap pemilik rumah kost. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan, yang dibentuk dan ditetapkan untuk mengatur kewajiban terkait perizinan terhadap pemilik usaha rumah kost dan pemilik usaha penginapan lainnya di Kota Pontianak melalui substansi yang terdapat dalam Peraturan Daerah. Akan tetapi, implementasi Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan mengenai kewajiban pemilik usaha rumah kost untuk memiliki izin usaha serta implementasi dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan dengan metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti nyata meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, langkah pertama adalah perumusan masalah, selanjutnya pengumpulan data dengan teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Tahap terakhir ialah melakukan analisis guna menjawab dan memecahkan masalah dengan melalui pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa keadaaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian di adakan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasakan diperoleh hasil sebagai berikut, bahwa masih adanya pemilik rumah kost di Kecamatan Pontianak Tenggara yang masih belum melaksanakan kewajibannya untuk memiliki izin usaha sebagai bukti legal atas usaha yang dijalankannya. Hanya terdapat 29 rumah kost di kawasan Pontianak Tenggara yang telah mendaftarkan izin usaha kepada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. Ketidaktahuan pemilik rumah kost mengenai kewajiban atas izin usaha menjadi salah satu penyebab Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana di Kecamatan Pontianak Tenggara. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar pemilik rumah kost di Kecamatan Pontianak Tenggara mendaftarkan izin usahanya ialah dengan melakukan sosialisasi mengenai perizinan.

 

Kata Kunci : Izin Usaha, Rumah Kost.

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2009

Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2018, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Medpress Digital

Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung : Alumni, 1993)

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Warsita, 2008, Teknologi Pembelajaran, PT. Rineka Cipta, Jakarta

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Citra Kurni Akbar dan Imam Hanafi, 2012, Kebijakan Perijinan, Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia, Malang

DEPDIKNAS, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta

Desy Fitria Sari, Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2016 (Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi, Edisi Kedua, Grasindo, Jakarta, Indonesia

Faried Ali, 2013, Teori dan Konsep Administrasi, Cet.3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Haris Hamid, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Sah Media, Jakarta

Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta

HR.Ridwan 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ibid

Iwan Hermawan, 2019, Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan Mixed Methode, Cet.1, Hidayatul Quran Kuningan, Kuningan

Khoirul Anwar, Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah, Jakarta, Kencana, 2018

M.Jeffri Arlinandes Chandra, 2018, Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK, Cet.1, CV. Zigie Utama, Bengkulu

Miftah Thoha, 2015, Ilmu Administrasi Publik Kontenporer, Cet.6, Jakarta

Muhammad Sadi dan Sobandi, Hukum Ketenagakerjaam dam Indonesia, Jakarta, Kencana, 2020

Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015

Mochtar Kusumaatmadja, dalam Otje Salman dan Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung : Alumni, 2002

Mukhlish, 2019, Buku Ajar Hukum Lingkungan, Scopindo Media Pustaka, Jakarta

Nyimas Latifah Letty Aziz dan R. Siti Zuhro, 2018, Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa, Jakarta, Yayasan Pustaka Kobor Indonesia

Rahman Amin, 2019, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Deeppublish, Sleman

Raida L Tobing, dkk, 2011, Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering, hasil Penelitian Badan Pebinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta

Ramon Nofrial, 2017, Problematika Keadilan, Deeppublish, Sleman

Saifudin Azwar, 2011, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyajarta

Salim H.S dan Erlies Septian Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Setya Retnami, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000)

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sri Harini Dwiyatmi, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor

Suriansyah Murhaini, 2014, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

W. Yudho dan H.Tjandsari, 1987, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, Majalah Hukum dan Pembangunan UI Press, Jakarta

Yaman dan Nurtin Tarigan, Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, 2019

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Yogyakarta

Internet/Artikel :

Admin Padamu, Pengertian Negara Indonesia adalah Negara Hukum, https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum, diakses pada 12 februari 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://lektur.id/arti-otonomi-daerah/, diakses pada 3 mei 2020

Kecamatan Pontianak Tenggara, http://camattenggara.pontianakkota.go.id/profil-kecamatan, diakses pada 22 februari 2020

Kost Pontianak Tenggara Pontianak, https://mamikos.com/kost/kost-pontianak-tenggara- pontianak-murah, diakses pada 10 mei 2020

Kota Pontianak Kota Khatulistiwa, https://www.getborneo.com/kota-pontianak-kota-khatulistiwa, diakses pada 29 Juni 2020

Geografis Pemerintah Kota Pontianak, https://www.pontianakkota.go.id/tentang/geografis, diakses pada 29 Juni 2020

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Hotel dan Penginapan

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University