KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMBAYAR PAJAK STUDI KASUS WILAYAH KOTA PONTIANAK

MICHAEL DJUNGJUNGAN SIMORANGKIR NIM. A1011161013

Abstract


Penelitian tentang kesadaran hukum wajib pajak pengendara kendaraan bermotor dalam membayar pajak studi kasus wilayah kota pontianak untuk memperoleh data dan informasi tentang alasan wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu dan upaya apa yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah untuk mengefektivitaskan kebijakan tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Empiris. Dengan jenis pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan deskriptif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa masih adanya pemilik kendaraan bermotor Wilayah Kota Pontianak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya kesadaran diri wajib pajak untuk membayar pajak dengan alasan wajib pajak tidak memiliki waktu karena penuh dengan kegiatan dan kendaraan yang mereka gunakan hanya untuk berlalu lintas jarak dekat saja serta belum efektifnya kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengefektifkan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor Wilayah Kota Pontianak. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengefektifkan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor adalah dengan melakukan razia gabungan yang rutin serta berbagai inovasi pelayanan yang telah dilakukan dengan dibukanya Gerai Pajak, Samsat Corner, Samsat Keliling, Drive Thru, Elektronik Samsat, Samsat ATM, dan Persiapan Samsat Online. Salah satu upaya dari kebijakan pemerintah yang telah berjalan dengan Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor memiliki tingkat keberhasilan yang cukup baik, hal ini terbukti dengan target pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2018 sebesar 110,90% dari sisi pencapaian target sudah mencapai di atas 100%.

 

Kata Kunci: Kesadaran, Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Paradian Vol 1, Kencana, Jakarta

Bohari, 2010, Pengantar Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta

Djoko Muljono, 2010, Hukum Pajak – Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, Penerbit Andi, Yogyakarta, Indonesia

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi, Edisi Kedua, Grasindo, Jakarta, Indonesia

Iwan Hermawan, 2019, Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan Mixed Methode, Cet.1, Hidayatul Quran Kuningan, Kuningan

Khelda Ayunita & Abd. Rais Asman, 2016, Hukum Tata Negara Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta

Lubis, Hari dan Huseini Martani,1987, Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro), Ghalia Indonesia, Bandung Mardiasmo, 2006, Perpajakan edisi revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta

M. Djafar Saidi, 2010, Pembaruan Hukum Pajak – Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Philipus M. Hadjon et al, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Negara, cet 1, Gadjah Mada University, Yogyakarta

Rahman Amin, 2019, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Deeppublish, Sleman

Ratminto & Atik, 2006, Manajemen Pelayanan, pustaka pelajar, Yogyakarta

Saifudin Azwar, 2011, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Siti Resmi, 2017, Perpajakan: Teori & Kasus, Edisi 10 Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, Indonesia

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang Memperngaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Suhartono, Irawan. 2010, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Wirawan B. lilyas dan Richard Burton, 2013, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1302/BPKPD/2019


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University