PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OLEH MASYARAKAT PADA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) DI DESA SUNGAI LAIS KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

POLAN DEVI NIM. A1011141135

Abstract


Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif yatitu suatu penelitian dengan memberikan gambaran mengenai sesuatu kedaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta yang terkumpul yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan hukum hak milik atas tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka setiap bidang tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan baik secara sistematik yang meliputi suatu desa atau kelurahan yang terutama diprakarsai oleh pemerintah, maupun secara sporadik yaitu pendaftaran tanah mengenai bidang-bidang tanah atas permohonan pemegang atau penerima hak individual (perorangan) dan secara massal.

Namun dalam pelaksanaannya ada hambatan-hambatan baik dalam pelaksanaan administrasi maupun dari kesadaran masyarakat itu sendiri, terlebih lagi bagi masyarakat umum yang belum begitu mengerti akan pentingnya pendaftaran tanah demi kepastian hukum. Termasuk di Kabupaten Sintang masih banyak tanah-tanah yang belum sama sekali diajukan permohonan pendaftaran tanahnya ke Kantor Pertanahan atau sama sekali belum memiliki sertifikat hak milik.  Demikian juga di Desa Sungai Lais Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, semua masyarakatnya hanya memiliki SPT (Surat Pernyataan Tanah) dan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Desa Sungai Lais memiliki luas wilayah sekitar 2.000 hektar dengan jumlah penduduk 179 kepala keluarga. Desa Sungai Lais dikelilingi oleh hutan dan perkebunan sawit dan karet.

Akibat yang ditimbulkan dengan belum didaftrakannya tanah milik masyarakat Desa Sungai Lais Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sering terjadi sengketa tanah, yakni pihak lain menjual tanah yang bukan miliknya sehingga sangat merugikan pemilik tanah yang sebenarnya dan tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang belum didaftarkan. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sintang belum maksimal, karena sampai saat ini belum pernah dilakukan sosialisasi mengenai arti pentingnya pendaftaran tanah di Desa Sungi Lais, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang.

 

 

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Sertifikat Hak Atas Tanah,  ATR/BPN


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU Adrian Sutedi. 2014. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika . 2017. Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika Amiruddin. H. & Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Arba. 2018. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Bernhard Limbong. Tanpa Tahun. Pengadaan Tanah Untuk Pembanguan. Jakarta: Margaretha Pustaka Effendi Perangin . 1991. Praktek Permohonan Hak Atas Tanah. Jakarta: CV. Rajawali Farida Firtiyah. 2016. Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi. Malang: Setara Press Handari Nawawi. 1990. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Masri Singaribuan dan Sofian Effendi. 1999. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES M. Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Muchsin dan Imam Koeswahyono. 2008. Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanahdan Penataan Ruang. Jakarta: Sinar Grafika Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin. 2014. Hukum Agrari Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. Bandung: PT. Refika Aditama Reko Dwi Salfutra. 2019. Hukum Agraria Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media Rosnidar Sembiring. 2017. Hukum Pertanahan Adat. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Samun Ismaya. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan. Yogyakarta: Graha Ilmu .2011. Pengantar Hukum Agraria. Yogyakarta: Graha Ilmu Soerjono Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press Suharsimi Arikunto. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta Rineka Cipta Umar Said Sugiharto , Suratman, dan Noorhudha Muchsin. 2015. Hukum Pengadaan Tanah. Malang: Setara Press Urip Santoso. 2010. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada Media Group .2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana . 2016. Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jakarta: Prenada Media Group Widhi Handoko. 2014. Kebijakan Hukum Pertanahan. Yogyakarta: Thafa Media Yulia Mirwati. 2016. Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2010 tentang tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional [JDIH BPK RI]

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

C. INTERNET Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target. URL: https://www.atrbpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertipikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155 Sertifikasi Tanah Kewajiban Pemerintah URL : https://mediaindonesia.com/read/detail/210005-sertifikasi-tanah-kewajiban-pemerintah. Komunikasi Langsung dan Tidak Langsung URL : https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-langsung-dan-tidak-langsung Analisis Data Kualitatif URL: http://dapurilmiah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University