KAJIAN TERHADAP KAWASAN PUSAT EKONOMI RAMAH LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH PERBATASAN (STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG)

MUHAMMAD HATAMI NIM. A1011161267

Abstract


Kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kawasan perbatasan yang ada di Indonesia, mobilitas keluar masuknya aktivitas manusia padat di kawasan perbatasan ini. Dari hal tersebut tentunya disana terdapat kawasan pusat ekonomi sebagai tempat Masyarakat dalam menggapai setiap kebutuhan dan impiannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya pembangunan- pembangunan di berbagai bidang seperti jalan raya, pusat perbelanjaan, kawasan pasar modern, dan pasar tradisional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut. Proses pembangunan ini juga mengakibatkan mobilitas penduduk semakin meningkat sehingga keadaan ini membuka peluang untuk meningkatkan sistem perekonomian dan meningkatnya masalah pencemaran di wilayah perbatasan Kecamatan Entikong.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu mengadakan penelitian dengan cara menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan sampai mengambil kesimpulan akhir. Alat pengumpul data dengan wawancara kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat dan Bagian Penataan Daerah dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau serta Masyarakat yang tingggal di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong.

Konsep pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan Kecamatan Entikong belum sepenuhnya memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam tujuan dan syarat dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Perlu adanya peningkatan dan peran pemerintah yang lebih signifikan dalam mengawasi pembangunan yang terjadi di wilayah perbatasan ini.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Bagian Penataan Daerah dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong terkait peraturan mengenai pembangunan yang terjadi di kawasan perbatasan ini.

Kata kunci : Kawasan Pusat Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan, Wilayah Perbatasan


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Manan, 2014, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Kencana, Bandung.

Arif Budimanta, 2005, Menuju Suistanable Future: Menggagas warisan peradaban bagi anak cucu seputar wacana pemikiran surnaTjahja Djaadiningrat, ICSD, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, PT, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Bappeda Litbang Provinsi Riau, 2016, Tantangan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara, Riau.

Chay Asdak, 2011,Kajian Lingkungan Hidup Strategis. UGM Press, Yogyakarta.

Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2014, Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy, Jakarta.

Gaffa Edila Putra, 2018, Himpunan Undang- Undang Lingkungan Hidup dan Amdal, Jakarta: Permata Press

Hadari Nawawi, 1993, Metode Penelitian Sosial, Gajahmada University, Yogyakarta.

Iwan Jaya Azis, Dkk, 2010, Pembangunan Berkelanjutan – Peran dan Kontribusi Emil Salim, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Marhaeni Ria Siombo, 2017, Hukum lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, cet 5, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1975, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung.

Nomensen Sinamo, 2018, Pokok- Pokok Hukum Lingkungan. Jakarta: Jala Permata Aksara

Oekan S. Abdoellah, 2017, Ekologi manusia dan pembangunan berkelanjutan.

R.M. Gatot Soemartono, 1999 Mengenal Hukum Lingkungn Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Ronny HaditjoSoemitro, 2000, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Susan Baker, 2006, Sustainable development, New York: Routledge.

B. Jurnal

Andri G Wibisana, 2013, Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya, Vol 43, No 1, Jurnal Hukum dan Pembangunan UI

D Kurniadi, 2009, Strategi pengembangan Wilayah Perbatasan di Kecamatan Entikong, Jurnal Hukum dan Pembangunan.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Tahun 2015-2019

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Barat


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University