PELAKSANAAN PASAL 69 AYAT (10) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT KETERLIBATAN MASYARAKAT DESA DALAM MEMBERI MASUKAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA (STUDI DI DESA KARIMUNTING KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG)

ARIS MUNANDAR NIM. A1011141285

Abstract


Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Pasal 69 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Keterlibatan Masyarakat Desa Dalam Memberi Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Desa (Studi Di Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang), dengan permasalahan Bagaimana Pelaksanaan Pasal 69 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Keterlibatan Masyarakat Desa Dalam Memberi Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Desa

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang sifat analisisnya kualitatif yang diterapkan dalam penelitian yang sifatnya deskriftif, berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh melalui angket dan wawancara.

Hasil penelitan menunjukan hal sebagai berikut : (1) Bahwa peran masyarakat di dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulaun kurang partispatif dikarenakan kepedulian masyarakat yang sangat rendah terhadap jalannya pemerintaham Desa; (2) Bahwa yang menjadi faktor penghambat partispasi masyarakat didalam penyusunan Peraturan Desa ialah Faktor pendidikan masyarakat desa Karimunting yang rendah, kurangnya sosialisasi dari Aparatur Desa Karimunting tentang pentingnya partisipasi masyarakat di dalam proses Penyusunan Peraturan Desa, serta rendahnya SDM yang dimiliki aparatur desa Karimunting dan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting; (3) Bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Karimunting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat didalam penyusuan Peraturan Desa ialah dengan melaksanakan koordinasi dan komunikasi, Kepala Desa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan cara mengadakan  rapat Desa dengan mengundang perwakilan desa ketua RT/RW, BPD, Dan perangkat Desa dalam proses perumusan Perencanaan Rancangan Peraturan Desa.

Rekomendasi yang dapat penulis ajakan adalah: (1) Bahwa untuk meningkatkan peran masyarakat didalam Penyusunan Peraturan Desa ialah dengan cara pemerintah desa melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat akan pentingnya masyarakat didalam penyusunan peraturan desa;(2) Agar Pemerintah Desa dapat melakukan upaya dengan melakukan pendekatan secara personal terhadap pemuka masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan unsur penting lainnya untuk ikut membantu pemerintah desa dalam mensosialisasikan akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa;(3) Agar pemerintah desa dapat melakukan bimtek secara mandiri artinya pemerintah desa dapat mengundang pemateri atau ahli yang memahami tentang pemerintahan desa yang baik sehingga sumber daya manusia di desa karimunting khusunya aparatur desa dan BPD meningkat

 

Kata Kunci : Partispasi Masyarakat, Pembuatan Peraturan Desa


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ana Seidiman, Robert B. Seidiman, dan Nalin Abeyserkere, 2001, Penyusuanan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Jakarta; Proyek ELIPS Depertemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Edi Suharto. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: LSP STKS.

Fakrulloh, Zudan.2004. Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan. Jakarta CV.

Isbandi Rukminto Adi. Revisi 2012. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Jakarta: Raja Grafindo Persada.

jim Ife .2006. Community Development. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Julintara, Dadang. 2003. Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan; Bitra Indonesia, 2013.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, Hukum Tata Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,

Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta : Gema Media, 1999

Mahendra Putra Kurnia, dkk. 2007. Pedoman Naskah Skademik PERDA Partispatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukkan Perda Yang Baik). Yogyakarta, Kreasi Total Media (KTM).

Miriam Budiarjo, ed., 1981, Partisipasi Dan Partai Politik, Jakarta: PT Gramedia,

Ndraha, Taliziduhu. 1997. Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa. Yayasan Karya Dharma HP. Jakarta

Phipus M. Hadjon, 1997, “Ketebukaan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis”,

R.Bintarto, Dalam Interaksi Desa – Kota Dan Permasalahannya ( Jakarta; Ghalia Indonesai, 1989)

Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peneegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada

Soekamto, Soerjono, 2012, Penganar Penelitian Huku; Universitas Indonesia Pess, Jakarta

Suharsimi dan Arikunto, 2003, Manajemen Penelitian, Rinaka Cipta, Jakarta

Sirajudin, dkk. Hak Rakyat Mengontrol Negara. Jakarta: Yapika, 2006.

Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Tentang Desa, Naskah Akademik RUU Tentang Desa,Depdagri, Jakarta, 2007

Tim Visi Yustisia, 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait, Visimedia, Jakarta

Widjaja, HAW. 2003. Pemerintah Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Widjaja, HAW. 2003. Pemerintah Desa/Marga. PT. Raja grafindo Persada. Jakarta

Yeung, Y.M and T.G Mc Gee. 1986 (eds). Community Participation in Delivering Urban Services in Asia. Otawa: IDRC

B. Jurnal

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6

Hermawan, Rico,Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia : Melihat Desa dari Sudut Pandangan Aturan Perundang-Undangan, jurnal desentralisasi Lembaga Administrasi Negara, Volume 13, No.1, 2015 Hal.63

Nadir, Sakinah, OTONOMI DAERAH DAN DESNTRALISASI DESA : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Politik Profetik, Volume 1, Nomor 1, 2013

R Jati, Wasisto, inskonistensi paradigma otonomi daerah di indonesia : dilema sentralisasi atau desentralisasi, Jurnal Konsitusi UGM, Volume 9, Nomor 4, 2012

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 T

ahun 2014 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 4

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_masyarakat

https://juraganberdesa.blogsot.com

https://peraturan.bpk.go.id


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University