ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan : Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.)

MUHAMMAD DZULQARNAIN WIRAPUTRA NIM. A1011161066

Abstract


Praperadilan adalah pemberian wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap penggunaan upaya paksa berupa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta berupa ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 terdapat perluasan objek praperadilan yakni terhadap sah atau tidaknya pentetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Tahun 2017 yang lalu publik dikejutkan dengan dikabulkannya permohonan praperadilan Setya Novanto yang menyatakan tidak sahnya penentapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa alat-alat bukti yang digunakan oleh KPK tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan berujung kepada tidak sahnya penetapan tersangka tersebut. Hakim meminta penyidikan yang dilakukan oleh KPK untuk dihentikan. Putusan Hakim tersebut dinilai tidak tepat karena pada faktanya alat-alat bukti yang digunakan oleh KPK adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahkan alat-alat bukti tersebut dinilai kuat untuk menjerat Setya Novanto sebagai Tersangka kasus korupsi E-KTP.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode yang digunakan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui terkait putusan Praperadilan Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel serta untuk membuktikan bahwa putusan Hakim praperadilan tersebut adalah tidak tepat.

Kata Kunci : Praperadilan, Alat Bukti, KPK


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussalam, H. R, 2009, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Restu Agung, Jakara

Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspekatif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta

Alfitra, 2011, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta

Andi Hamzah, 2006, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 2014, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Ansori Hasibuan, Syarifuddin Petenasse, Ruben Ahmad, 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung

B. Simanjuntak, 1981, Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial, Tarsino, Bandung

Bambang Sutiyoso, 2005, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta

Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2009 Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Koruopsi, Refika Aditama, Bandung

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta

Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, Kriminologi, Pustaka Setia, Bandung

Ganjar Laksmana B, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI, Jakarta

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung

HMA Kuffal, 2010, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Edisi Revisi, UMM Press, Malang

Indriyanto Seno Adji et. Al, 2016, Pengujian oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan

Lilik Mulyadi, 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), PT Citra Aditya Bakti, Bandung

M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta

Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung

Mochamad Anwar, 1989, Praperadilan, Ind-Hil-Co, Jakarta

Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta

Pendidikan Anti Korupsi, 2013, Kemendikbud RI, Jakarta

R. Soeparmono, 2003, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP, Mandar Maju, Bandung

Ratna Nurul Afiah, 1986, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta

Rohim, 2005, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media, Depok

Ruslan renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, cetakan 1, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarto, 1983, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang

Sutarto, 2002, Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian, PTIK, Jakarta

Syed Husein Alatas, 1983, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Dara Kontemporer, LP3ES, Jakarta

Wildan Suyuthi, 2002, Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

JURNAL

Iqbal Parikesit, Eko Soponyono, Sukinta, 2017, “TINJAUAN TENTANG OBJEK PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1

Nur Hidayat, Nopember 2010, “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya”, Jurnal Yustitia, Vol. 10, No. 1

Otto Cornelis Kaligis, Agustus 2016, “Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantas: Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia”, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 2

Suriansyah, Juni 2011, “Beberapa Masalah Terhadap Eksistensi Praperadilan Bagi Tersangka Dalam Proses Pidana di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat”, Jurnal Socioscientia, Vo. 3, No. 2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Praperadilan Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.S

Web http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#. Wwqo0VOWS1s diakses tanggal 7 Juni 2020


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University