ASPEK KESELAMATAN DALAM PELAYARAN (STUDI KASUS TERBAKARNYA KAPAL KARGO LINTAS BAHARI DI SUNGAI KAPUAS KALIMANTAN BARAT)”

YUDHA PRAWIRA ISKANDAR NIM. A01112035

Abstract


Transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan yaitu memperlancar perekonomian dalam mensejahterakan rakyat. Kapal sebagai sarana transportasi laut harus memenuhi manajemen keselamatan kapal. Keselamatan kapal diartikan sebagai keadaan kapal yang telah memenuhi persyaratan yang dapat dibuktikan dengan sertifikat setelah melalui proses pemeriksaan dan pengujian. Pada tanggal 22 Mei 2018 telah terjadi kebakaran pada kapal motor Lintas Bahari 8 yang tengah bersandar di dermaga mataso. Dengan kejadian tersebut maka dalam penelitan ini penulis bermaksud untuk mengungkapkan: 1.) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terbakarnya kapal kargo lintas bahari 8; 2.) Mengungkap Hukum yang ditempuh pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pontianak atas terbakarnya kapal kargo lintas bahari tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang datanya merupakan data sekunder dan dilengkapi dengan hasil wawancara pihak syahbandar Pontianak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terbakarnya kapal kargo Lintas Bahari 8 adalah human error dengan adanya kegiatan menggerinda Railing pada Deck sehingga percikan api tersebut masuk ke Palka kapal Lintas Bahari 8 yang berisi sterefoam. Atas kebakaran tersebut pihak Syahbandar Pontianak telah melakukan langkah hukum berupa pemeriksaan terhadap nakhoda kapal Lintas Bahari 8 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) sesuai Keputusan Menteri Nomor 55 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kapal dan selanjutnya mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) tersebut  ke Makhamah Pelayaran

Kata kunci : kelaiklautan kapal, kebakaran kapal, keselamatan pelayaran,


Full Text:

PDF PDF

References


Daftar Pustaka

AbdulKadir Muhammad, Hukum Pengangkutan, PT. Niaga Citra Aditya Bakti , Bandung, 2013

Adisasmita Rahardjo, Pembangunan Ekonomi Maritim, Graha Ilmu, Yogjakarta 2013

Adisasmita Sakti Adji, Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah, Yogyakarta,Graha Ilmu, 2012,

Anizar, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Dyah Ochtoria Susanti & A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Lasse. D. A., Keselamatan Pelayaran di Lingkungan Teritorial Pelabuhan dan Pemanduan Kapal, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

Lasse,D.A, Manajemen Bisnis Transportasi Laut, Carter, dan Klaim, Jakarta,Rajawali Pers, 2015

Lasse. D. A., Manajemen Kepelabuhanan, Jakarta,Rajawali Pers, 2014

Lasse,D.A, Manajemen Muatan Aktivitas Rantai Pasok di Area Pelabuhan, Jakarta,Rajawali Pers, 2014

Lasse,D.A, Manajemen Peralatan Aspek Operasional dan Perawatan, Jakarta,Rajawali Pers, 2012

Hopkins, F.N., Business and Law for Shipmaster, Brown, Glassgow, 1998

Iskandar Abubakar, Herdjan Kenasin dan Barzach, Suatu Pengantar Pelayaran Perairan Daratan, Rajawali Pers,Jakarta,

Ismayanti, Pengantar Pariwisata, Jakarta, Grasindo, 2005,

Purwosutjipto H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat, Djambatan, 1993

Purwosutjipto H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, (Purwosutjipto I)1991

Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tindakan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2004,

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984

Soemitro Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Penerbiut Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Sunggon Bambang, Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997

Zulganaf, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008

Zulfiar Sani , Transportasi (Suatu Pengantar), UI Press , Jakarta, 2010,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

Undang-Undang RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang RI No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2019

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal

KM. 55 tahun 2006

PERATURAN DAN KONVENSI

Konvensi SOLAS ’74, Ditjenhubla, 1983

Konvensi MARPOL ’73,Ditjenhubla, 1983

Peraturan ISM Code ’94, Pusat Diklat Ditjenhubla,2003

IMO, ISM Code and Revised Guidelines on Implementation of the ISM Code, IMO Publication,2001,

SUMBER LAIN

https://id.wikibooks.org


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University