ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

RAMADHAN NIM. A1011131244

Abstract


Skripsi ini berjudul : “ANALISIS TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA”.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diidamkan suatu gagasan mengenai upaya penyelanggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diundangkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang merupakan Tranformasi AUPB (Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik). AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Diterbitkannya undang-undang ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan keadilan, selain itu juga dimaksudkan agar terjadi tertib adminitrasi dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Dengan telah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan ini terdapat suatu implikasi terhadap substansi UU PERATUN menyangkut Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara. Implikasi-implikasi tersebut yang akan dikaji mengenai Pemaknaan Keputusan Fikftif Positif yang sebelum ini dalam rezim UU PERATUN justru dikenal adanya Keputusan Fiktif Negatif, Upaya Administratif dan Kewenangan Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang serta Perubahan Substantif sebagai implikasi diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kata Kunci      : Asas-asas umum pemerintahan yang baik, Kewenangan, Peradilan Tata Usaha Negara, Administrasi Pemerintahan, Fiktif Positif, Upaya Administratif, Penyalahgunaan Wewenang, Tindakan Faktual Pemerintah


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Ridwan HR, 2008, Hukum administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta

_________., 2014, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta

Maria Farida Indrati S., 2013, Ilmu Perundang – undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Cet. XVI, Kasinius, Yogyakarta

Tri Cahya Indra Permana, 2016, Catatan Kritis terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili PTUN, Genta Press, Yogyakarta

Philipus M. Hadjon et.al., 2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. VII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Paulus Effendi Lotulung (Ed.), 1994, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung

Lutfi Effendi, 2004, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang

SF. Marbun, 1988, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta

Kamal Hidjaz. 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar

Sadjijono, 2011, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Cet. II, Edisi II, LaksBang, Yogyakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Ed. I, Cet. XII, PT. Rajawali Pers, Jakarta

Bessant, Judiths, 2006, Talking Policy; How Social Policy in Made, Crows Mest : Allen and Unwin

Kuntjocoro Purbopranoto, 1975, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung

P. de Haan, et. al., 1986, Bestuurrecht in de Sociale Rechtstaat, deel 1, Deventer, Kluwer

Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung

Prajudi Atmosudirjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta

Bintoro Tjokroamidjojo, 1990, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta

Sondang P Siagian, 1986, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta,

E. Utrecht, 1988, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Dimock & Dimock, 1978, Administrasi Negara, Aksara Baru, Jakarta

Bahsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung

Kenneth Culp Davis, 1972, Administrative Law Text, West Publishing Co, ST. Paul, Minnesotta

Nata Saputra, 1988, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung

SF. Marbun dan Mohd Mahfud, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogjakarta

A.M. Donner, 1987, Nederlands Bestuursrecht, Alphen aan den Rijn, Samson H.D. Tjeenk Willink

Soehardjo, 1991, Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

C.J.N. Versteden, 1984, Inleiding Algemeen Bestuursrecht, Alphen aan den Rijn, Samsom H.D. Tjeenk Willink

R.J.H.M. Huisman, Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding, Amsterdam, Kobra

A.D. Belinfante, 1985, Kort Begrip van het Administratief Recht, Alphen aan den Rijn, , Samson Uitgeverij

Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung

E. Utrecht, 1988, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Soehino, 1984, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogjakarta

Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogjakarta

B de Goede, 1986, Beeld van het Nederlands Bestuursrecht, ‘s-Gravenhage, Vuga Uitgeverij

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia

C.J.N. Versteden, 1984, Inleiding Algemeen Bestuursrecht, Alphen aan den Rijn, Samsom H.D. Tjeenk Willink

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1995, Hoofdstukken van Administratief Recht, Vuga, ‘s-Gravenhage

Indroharto, 1991, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta

Kuntjoro Purbopranoto, 1975, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung

H.D. Stout, 1994, De Betekenissen van de Wet, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle

W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta

Sugijanto Darmadi, 1998, Kedudukan Ilmu Hukum dalm Ilmu dan Filsafat, Mandar Maju, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta

CST Kansil, 1990, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Pradnya Paramita, Bandung

R. Soeroso, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta

Kusnu Goesniadhie, 2010, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Penerbit A3 dan Nasa Media, Malang

Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-II, Setara Press, Malang

Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung

S. Prajudi Atmosudirdjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta

Asshiddiqie,Jimly, dan Safa‟at, M. Ali, 2006, Theory Hans KelsenTentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendreral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta

Kelsen Hans, 2009, General Theory of Law and State , Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA

Atamimi, A, Hamid S, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta

Laica Marzuki, 2016, PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS PERKEMBANGAN KOMPETENSIPERADILAN TATA USAHA NEGARA RI, Paper pada Seminar dalam rangka Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung, Jakarta

Bambang Heriyanto, 2015, “RUANG LINGKUP KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”, Paper pada Seminar sehari di Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor. Tanggal 16 Desember. Diakses dari http://hery-judge.blogspot.co.id/2009/12/kompetensi-absolut-peradilan-tun-pasca-uu.html pada tanggal 30 maret 2017

Philipus M. Hadjon, 2015, “Peradilan TUN dalam Konteks UU No 30 Tahun 2014”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 h.dikutip dari F.H. Van Der Burg, G.J.M. Cartigny, Rechtsbesherming tegen de overheid, PP 100-134.

Cekli Setya Pratiwi, et.al, PENJELASAN HUKUM Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Sebuah proyek penelitian yang didanai oleh Kedutaan Kerajaan Belanda guna mendukung program Dukungan Sektor Peradilan (Judicial Sector Support Program) bekerja sama dengan Puslitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016

Moch Iqbal, 2014, Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University