ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Abstract
Skripsi ini berjudul : “ANALISIS TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA”.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diidamkan suatu gagasan mengenai upaya penyelanggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diundangkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang merupakan Tranformasi AUPB (Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik). AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Diterbitkannya undang-undang ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan keadilan, selain itu juga dimaksudkan agar terjadi tertib adminitrasi dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Dengan telah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan ini terdapat suatu implikasi terhadap substansi UU PERATUN menyangkut Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara. Implikasi-implikasi tersebut yang akan dikaji mengenai Pemaknaan Keputusan Fikftif Positif yang sebelum ini dalam rezim UU PERATUN justru dikenal adanya Keputusan Fiktif Negatif, Upaya Administratif dan Kewenangan Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang serta Perubahan Substantif sebagai implikasi diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Kata Kunci : Asas-asas umum pemerintahan yang baik, Kewenangan, Peradilan Tata Usaha Negara, Administrasi Pemerintahan, Fiktif Positif, Upaya Administratif, Penyalahgunaan Wewenang, Tindakan Faktual Pemerintah
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku - Buku
Ridwan HR, 2008, Hukum administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta
_________., 2014, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta
Maria Farida Indrati S., 2013, Ilmu Perundang – undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Cet. XVI, Kasinius, Yogyakarta
Tri Cahya Indra Permana, 2016, Catatan Kritis terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili PTUN, Genta Press, Yogyakarta
Philipus M. Hadjon et.al., 2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. VII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Paulus Effendi Lotulung (Ed.), 1994, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung
Lutfi Effendi, 2004, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang
SF. Marbun, 1988, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta
Kamal Hidjaz. 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar
Sadjijono, 2011, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Cet. II, Edisi II, LaksBang, Yogyakarta
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Ed. I, Cet. XII, PT. Rajawali Pers, Jakarta
Bessant, Judiths, 2006, Talking Policy; How Social Policy in Made, Crows Mest : Allen and Unwin
Kuntjocoro Purbopranoto, 1975, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung
P. de Haan, et. al., 1986, Bestuurrecht in de Sociale Rechtstaat, deel 1, Deventer, Kluwer
Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung
Prajudi Atmosudirjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta
Bintoro Tjokroamidjojo, 1990, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta
Sondang P Siagian, 1986, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta,
E. Utrecht, 1988, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
Dimock & Dimock, 1978, Administrasi Negara, Aksara Baru, Jakarta
Bahsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung
Kenneth Culp Davis, 1972, Administrative Law Text, West Publishing Co, ST. Paul, Minnesotta
Nata Saputra, 1988, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung
SF. Marbun dan Mohd Mahfud, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogjakarta
A.M. Donner, 1987, Nederlands Bestuursrecht, Alphen aan den Rijn, Samson H.D. Tjeenk Willink
Soehardjo, 1991, Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
C.J.N. Versteden, 1984, Inleiding Algemeen Bestuursrecht, Alphen aan den Rijn, Samsom H.D. Tjeenk Willink
R.J.H.M. Huisman, Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding, Amsterdam, Kobra
A.D. Belinfante, 1985, Kort Begrip van het Administratief Recht, Alphen aan den Rijn, , Samson Uitgeverij
Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung
E. Utrecht, 1988, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
Soehino, 1984, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogjakarta
Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogjakarta
B de Goede, 1986, Beeld van het Nederlands Bestuursrecht, ‘s-Gravenhage, Vuga Uitgeverij
Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia
C.J.N. Versteden, 1984, Inleiding Algemeen Bestuursrecht, Alphen aan den Rijn, Samsom H.D. Tjeenk Willink
H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1995, Hoofdstukken van Administratief Recht, Vuga, ‘s-Gravenhage
Indroharto, 1991, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta
Kuntjoro Purbopranoto, 1975, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung
H.D. Stout, 1994, De Betekenissen van de Wet, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta
Sugijanto Darmadi, 1998, Kedudukan Ilmu Hukum dalm Ilmu dan Filsafat, Mandar Maju, Bandung
Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta
CST Kansil, 1990, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Pradnya Paramita, Bandung
R. Soeroso, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta
Kusnu Goesniadhie, 2010, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Penerbit A3 dan Nasa Media, Malang
Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-II, Setara Press, Malang
Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung
S. Prajudi Atmosudirdjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta
Asshiddiqie,Jimly, dan Safa‟at, M. Ali, 2006, Theory Hans KelsenTentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendreral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta
Kelsen Hans, 2009, General Theory of Law and State , Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA
Atamimi, A, Hamid S, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
Laica Marzuki, 2016, PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS PERKEMBANGAN KOMPETENSIPERADILAN TATA USAHA NEGARA RI, Paper pada Seminar dalam rangka Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung, Jakarta
Bambang Heriyanto, 2015, “RUANG LINGKUP KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”, Paper pada Seminar sehari di Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor. Tanggal 16 Desember. Diakses dari http://hery-judge.blogspot.co.id/2009/12/kompetensi-absolut-peradilan-tun-pasca-uu.html pada tanggal 30 maret 2017
Philipus M. Hadjon, 2015, “Peradilan TUN dalam Konteks UU No 30 Tahun 2014”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 h.dikutip dari F.H. Van Der Burg, G.J.M. Cartigny, Rechtsbesherming tegen de overheid, PP 100-134.
Cekli Setya Pratiwi, et.al, PENJELASAN HUKUM Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Sebuah proyek penelitian yang didanai oleh Kedutaan Kerajaan Belanda guna mendukung program Dukungan Sektor Peradilan (Judicial Sector Support Program) bekerja sama dengan Puslitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016
Moch Iqbal, 2014, Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Refbacks
- There are currently no refbacks.
E - Journal Fatwa Law
Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University