PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH NEGARA (Studi Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.SBS)

RISWANDA NIM. A1011131323

Abstract


Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat. Sedangkan perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak atas tanah, antara lainjual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahan, dan perbuatan lainnya. Menurut hukum tanah nasional, perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Awal mula eksistensi jabatan PPAT diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah serta Hak dan Kewajibannya yang menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah harus dilakukan para pihak di hadapan Penjabat yang ditunjuk oleh Menteri. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat

Penelitian hukum dapat dilakukan secara normative maupun empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum Normatif, dengan beranjak pada adanya kesenjangan  antara das solen dengan das sein, yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia  realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta  hukum. Ilmu hukum empirik adalah ilmu yang membedakan secara tajam antara fakta dan norma, antara gejala hukum dan fakta-fakta kemasyarakatan. Terkait dengan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan cara  meneliti antara fakta yang terjadi dilapangan dalam hal ini apa yang dilakukan oleh seorang Notaris dengan membuat Akta Pengoperan dan Pelepasan Hak atas Negara. Dimana Status Tanah Negara masih memerlukan  persyaratan untuk memperoleh Hak Atas Tanah, karena masih kewenagannya ada pada Negara  artinya belum dilekati Hak Atas Tanah.

Dari pembahsan di atas, maka di simpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan PPAT maupun Notaris adalah merupakan "pejabat umum"yang diberikan kewenangan membuat"akta otentik"tertentu.Yang membedakan keduanya adalah Landasan hukum berpijak yang mengatur keduanya. PPAT adalah UU No.5 tahun 1960,PP No.24tahun 1997, PP No.37 tahun 1998 dan PerkBPNNo.1tahun 2006, sedangkan Pejabat Notaris adalah UU No. 30 tahun 2005. Perbedaan tersebut tergambar dengan jelas lembagab hukum yang bertanggung jawab untuk mengangkat danbmemberhentikan, tugas dan kewenangannya dalam rangka Pembuatan akta-akta otentik tertentu, system pembinaanb dan pengawasannya.

 

Kata Kunci   Peralihan Tanah, Pemdaftaram Tanah, Agraria


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A.P.. Parlindungan, 2001, Komentar Atas Undang-Undang Perumahan, Permukiman Dan Undang Undang Rumah Susun, Mandar Maju, Bandung.

Boedi Harsono,1997, Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan,Jakarta.

Effendi Perangin, 1989. Hukum Agraria Nasional, Suatu Telaah Dari Sudut {andang Praktisi Hukum, Radjawali, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2017, Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta..

Herman Slate, et al,2007, Masalah Tanah di Indonesia dari Masa ke Masa , Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indoesia.

Maria S.W.Sumardjono,2010,Tanh uuntuk Kesejhteraaan Rakyat. Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta.

Maria S.WE. Sumardjono, 1993, Aspek teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA, Yogyakarta.

Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum(Pendekatan Kontemporer), terbitan PT. Citra Aditya Bakti (Bandung: 2005).

R. Wirjono Projodikoro, 1994, Perbuatan Melanggar Hukum, Terbitan Sumur, Bandung.

Rosa Agustina, dkk, 2012, Hukum Perikatan (Law Of Obligations). Cet.1. Pustaka Larasan, Bandung.

Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.

Satochid Kartanegara dalam Andi Hamzah, 2004, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta.

Urif Santoso, 2009, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University