STUDI KOMPARATIF PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA SISTEM KONVENSIONAL DENGAN SISTEM E-KATALOG DI TINJAU DARI PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa dengan sistem terbaru yaitu sistem Katalog Elektronik (E-katalog) dibandingkan dengan sistem Konvensional (lama) dalam mengatasi persekongkolan dari Tahun 2006 hingga Tahun 2017, dari jumlah kasus persekongkolan / Persaingan Usaha tidak sehat dilihat dari sudut berbagai alasan mengapa terjadi Persekongkolan / Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis kekurangan yang ada di sistem konvensional dan system Katalog Elektronik (E-katalog) .
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka, sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian (hukum), hasilkarya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet yang terkait dengan Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.
Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kasus pada Tahun 2006-2012 menggunakan sistem Konvensional terdapat 173 kasus Persekongkolan, pada tahun 2013-2014 terdapat 142 kasus Persekongkolan, Tahun 2015 Pemerintah menggunakan sistem Katalog Elektronik (E-katalog) di perbaharui ada 6 kasus dan sistem ini hanya berlaku di beberapa Lembaga Pemerintah (Uji Coba), pada Tahun 2016 di temukan 15 kasus, mengalami kenaikan karena sistem Katalog Elektronik (E-katalog) sudah aktif di seluruh K/L/D/I di Indonesia. Pada Tahun 2017 ada 10 kasus Persekongkolan Dalam pengadaan barang dan jasa, hal ini ada penurunan jumlah kasus Persekongkolan, karena pengadaan barang dan jasa di indonesia sudah menggunakan sistem Katalog Elektronik (E-katalog) secara penuh, hal ini membuktikan bahwa Pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem Katalog Elektronik (E-katalog) sangat efektif dalam menekan angka Persekongkolan yang terjadi di Indonesia. Pendataan ini dapat di lihat dari hasil tinjauan pengadaan barang dan jasa dengan sistem Katalog Elektronik (E-katalog) dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya sistem terbaru Katalog Elektronik (E-katalog), mengecilkan jalan masuk persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa karena semuanya terpusat dan di awasi secara ketat dengan sistem komputer.
Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, Konvensional, Katalog Elektronik (E-katalog), Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Amiruddin. 2010. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Yogyakarta : Genta Publishing.
Adrian Sutedi. 2010. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Jakarta : Sinar Grafika.
Abdulkadir Muhammad. 2004. HukumdanPenelitianHukum, Bandung : PT.Citra Adiya Bakti.
C.S.T.Kansil. 1982. Buku Saku Hukum, Jakarta : Erlangga.
Gelhorn dan Gunawan Wijaya. 2002. Seri Hukum Bisnis: Merger dalam Perspektif Monopoli, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Johnny Ibrahim. 2009. Hukum Persaingan Usaha, Malang : Bayu Media.
J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto. 1982. Pengertian Hukum, Pelajaran Hukum Indonesia, Erlangga.
Kasmir. 2007. Kewirausahaan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
L.Budi Kagramanto. 2007. Larangan Persekongkolan Tender (Prespektif Hukum Persaingan Usaha), Surabaya : Srikandi.
Munir Fauady. 2003. Hukum Anti Monopoli, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
Mustafa Kamal Rokan. 2010. Hukum Persaingan Usaha, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. “Penelitian Hukum” , Surabaya : Kencana Prenada Media Group.
Soejono dan H.Abdurahman. 2003. MetodePenelitianHukum, Jakarta : Rineka Cipta.
Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta.
Wahyu Utami, Yogabakti Adipradana. 2017. Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta : Jala Permata Aksara.
Harahap Yahya, 1997. Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (II), Bandung : Citra Aditya Bakti.
Rokan Kamal Mustafa, 2010. Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Kagramanto Budi L, 2008 Larangan Persekongkolan Tender (Prespektif hukum persaingan usaha). Srikandai.
B. Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik (E-Katalog)
Pasal 17 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Proses pemilihan penyedia barang dan jasa.
Pasal 26 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Proses pemilihan penyedia barang dan jasa.
C. Jurnal
LKPP, Pengantar pengadaan barang dan jasa, Penerbit: LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah), 2010.
LKPP, Senarai pengadaan barang / jasa pemerintah, Penerbit: LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
LKPP, Pengadaan, Penerbit: LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah), 2015.
LKPP. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering.
KPPU. 2010. Persaingan usaha, Penerbit: KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
KPPU. 2009. Hukum persaingan usaha antar teks & kontek, Penerbit: KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Larangan Persekongkolan dalam tender Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (pdf) oleh Hj. Muskibah, SH, Mhum.
D. Situs Internet
Abu samman lubis, urgensi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20551-urgensi-kebijakan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah
Data jumlah penyedia barang dan jasa e-katalog” dari http://report-lpse.lkpp.go.id/v2/beranda
Emin Adhy Muhaemin, Sosialisasi Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2016, diunduh pada tanggal 31 Januari 2018 dari https://e-katalog.lkpp.go.id/m/5/download
Tesis “Analisis efektivitas hukum dalam penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) serta peranan lembaga pengawas terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah” dari http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20302458-T30642%20-%20Analisis%20efektivitas.pdf
http://e-learn-ilmuhukum.blogspot.com/2011/09/metode-penelitian-hukum.html
http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/1_NXtSXAqtUeJQITYddJWmZkEdTlCfIMDW.pdf, diakses tanggal 9 september 2019, pukul 09.00 wib
https://e-katalog.lkpp.go.id/files/upload/konten/Regulasi/SE-2015-03-ePurchasing.pdf
https://www.prolegalnews.co.id/sistem-e-katalog-lkpp-tenyata-masih-rawan-dan-diduga-banyak-kecurangan/
http://nasional.kompas.com/read/2009/02/25/15164675pemenang.kontrak.subtradingkan.pengadaan.alat.depkes, diakses tanggal 9 september 2019, pukul 10.00 wib
http://nasional.kompas.com/read/2009/07/22/11281163/kasus.damkar.mardiyanto.penuhi.panggilan.kpk, dikases, diakses tanggal 9 september 2019, pukul 10.00 wib
http://nasional.kompas.com/read/2009/09/25/18015976/korupsi.kapal.patroli.dua.mantan.pejabat.dephub.disidang, diakses tanggal 9 september 2019, pukul 10.00 wib
http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2004/06/10/brk.20040610-40.id.html, diakses tanggal 9 september 2019, pukul 10.00 wib
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/12/16/42239, diakses tanggal 9 september 2019, pukul 10.00 wib
Refbacks
- There are currently no refbacks.
E - Journal Fatwa Law
Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University