KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KERJA ASING TERKAIT BERKEWAJIBAN BERBAHASA INDONESIA BAGI TENAGA KERJA ASING (TKA) DI INDONESIA
Abstract
Penggunaan TKA tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia Indonesia, dalam jangka waktu tertentu, diharapkan TKA dapat alih teknologi khususnya transfer of knowledge dan telah dikuasai atau sekurang-kurangnya dipahami dengan baik oleh tenaga kerja Indonesia. Keberadaan TKA tidak dapat dihindari harus memperhatikan kepentingan pasar kerja bebas (globalisasi) dan kepentingan nasional (national interest) bahwa dalam pembangunan nasional diperlukan modal/investasi, teknologi, dan tenaga kerja ahli asing, karena tenaga kerja Indonesia belum mampu menyediakan tenaga kerja ahli, baik secara kuantitas maupun kualitas. Bahkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing supaya investasi tidak terhambat.
Apabila keharusan menguasai Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dihapus, maka proses penyaluran alih teknologi akan menjadi terhambat, ini tidak sesuai dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Disamping itu dalam suatu negara hukum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah, tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang (UU) sebagai jenis Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengkikis nilai budaya dan identitas bangsa Indonesia.
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ” Bagaimana Eksistensi Bahasa indonesia Terhadap Tenaga kerja Asing (TKA) di Indonesia didalam Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing terdapat kewajiban berbahasa Indonesia?”.
Metode pendekatan dalam penelitian ini berbasis kepada ilmu hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum, dari segi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia oleh Tenaga Kerja Asing di Indonesia.
Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa regulasi tentang Bahasa Indonesia bagi TKA tetap eksis dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, dimana pada Pasal 26 ayat (1) huruf c disebutkan setiap pemberi kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia bagi TKA.
Kata kunci: TKA, Peraturan Presiden, dan bahasa Indonesia
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
A. Atmadi dan Y. Setiyaningsih (ed) , Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga. Yogyakarta: Kanisius-Penerbitan Universitas Sanata Darma, 2003;
A. Hamid S. Attamimi,., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia, disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta,1990;
A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Group. 2008;
Afan Gafar, Politik Indonesia Transsisimenuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004;
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010;
Anton M. Moeliono Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di Dalam Perencanaan Bahasa. Jakarta: Djambatan, 1981;
Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.. 2002;
Bewa Ragawino, Hukum Administrasi Negara, Bandung : Fak. Ilmu Sosial dan Politik Unpad, 2006;
C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Alumni, 1994 ;
Ch. A Van Ophuijsen, Tata Bahasa Melayu. Jakarta: Djambatan, 1983;
Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi, Penerbit Liberty Yogyakarta 1999;
Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Jakarta: RajaGrafindo, 2007;
Djiwantono .J Soedjati, Setengah Abad Negara Pancasila. Centre for Strategic and International Studies(CSIS), 1955 ;
E. Zainal Arifin dan S. Amran Tasai, Cermat Berbahasa Indonesia untuk PT. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo.2008;
Faried Ali, Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996;
Hasan Alwi, dkk., Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Depdikbud RI 2000;
Ichary Soekirno, Globalisasi dan Revolusi Saintifik dalam Keanekaragaman Umat Manusia, Budaya, dan Nilai. Bandung: Unpad Press.2008;
Jerome Samuel, Kasus Ajaib Bahasa Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.2008;
Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta: Banyumedia, 2007;
Jonker Sihombing, Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal, Bandung : PT. Alumni, 2008;
Kusnu Goesniadhei, Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Malang: Nasa Media, 2010;
M. Asfandi Adul, Bahasa Indonesia Baku dan Fungsi Guru dalam Pembinaan Bahasa Indonesia. Surabaya: Penerbit PT Bina Ilmu1981;
Maman S Mahayana, Bahasa Indonesia Kreatif. Jakarta: Penaku. 2008;
Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Yogyakarta: Kanisius, 2007;
Masnur Muslich dan I Gusti Ngurah Oka, Perencanaan Bahasa pada Era Globalisasi. Jakarta: Bumi Aksara.2010;
Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994;
Mochtar Kusumaadmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Bandung : Alumni, 2002;
Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, 2010;
Padmo Wahyono, “Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional” dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, Penyunting Muh. Busyro Muqoddas, dkk, UII Press, Yogyakarta, 1992;
Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, . Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993 ;
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007;
Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996;
Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, cet. 2, Malang: Bayumedia Publishing, 2004;
Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada ;
Satjipto Rahardjo. Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional.Rajawali Press. Jakarta. 1996;
Sayidiman Suryohadiprodjo, Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pembinaan Ketahanan Nasional, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1980;
Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya. Bandung, 1988;
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;
Soerjono, Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, cetakan ke-13, Jakarta, 2014;
Soetandijo Wignjosoebroto, Sejarah Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994;
Sri Badi Purwaningsih, “Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan-Perusahaan PMA di Jawa Tengah”, Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005;
Sumarprihatiningrum, “Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia”, Jakarta: Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia, 2006;
Suwito, Sosiolinguistik, Teori dan Problema. Solo: Henary Offset. 1983;
Umar Junus, Sedjarah dan Perkembangan Ke arah Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia. Djakarta: Bhrata.1969;
Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009;
Website
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/627/Sekilas%20Tentang%20Sejarah%20Bahasa%20Indonesia;
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/31/074800426/Alasan.Menaker.Hapus.Syarat.TKA.Bisa.Berbahasa.Indonesia;
http://nasional.kompas.com/read/2015/08/21/20043911/Pemerintah.Hapus.Syarat.Mampu.Berbahasa.Indonesia.untuk.Pekerja.Asing;
http://www.dlsu.edu.ph/research/centers/aki/_pdf/_onGoingProjects/_indonesia/pbEmploymentDrivers.pdf
Refbacks
- There are currently no refbacks.
E - Journal Fatwa Law
Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University