PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR PADAPEMBUATAN E-KTP DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIANRESORT KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016

SOESENO ADI PRAYITNO NIM. A11110210

Abstract


Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada pembuatan E-KTP di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pontianak. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Pencegahan tindak pidana pungutan liar tentu didasarkan pada asas hukum acara pidana, yang mengandung tujuan represif untuk prenventif, yang bersasaran terwujudnya internasionalisasi hukum yang mapan termasuk pematuhan Undang - undang yang menjauhi pungli.   Namun apa yang terjadi terhadap operasi tertib (Opstib) Pencegahan Pungli telah dilakukan, bukan untuk mencari kesalahan, tapi karena hal ini dikhawatirkan akan dapat melahirkan pungli gaya baru yang tidak mustahil dapat dibuat oleh si pelaksana Pencegahan Pungli.

 

Key word  : Pembuatan E-KTP, Pencegahan Pungutan Liar

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Latif dan Hasbih Ali, Politik Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999

Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group (Jakarta, 2007

_________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminilisasi, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005)

Moh. Mahfud M.D, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media (Yogyakarta, 1999)

Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, Politik Hukum dalam Sketsa, Fakultas Hukum UNDIP (Semarang, 2000)

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2010

Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), hlm : 58-59.

Muladi dalam Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, Total Media (Yogyakarta, 2009), hlm : 45-46.

_______, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II, Alumni, Bandung, 1998

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijjakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

________, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Jakarta, 2011

Hakristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni (Bandung, 1986.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip (Semarang, 1995

Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2009

Peraturan Dan Perundang undangan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka (Jakarta, 1998)

Peraturan Presiden Nomor 7887 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Departemen Pendidkan dan Kebudayaan, Kamus Besar…,


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University