TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN PADA PERADILAN PIDANA(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST)

BUDI ARI DARMAWANTO NIM. A1011141032

Abstract


Penelitian ini menunjukan bahwa adanya hal yang baru atau suatu pandangan berbeda terhadap majelis hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.dalam melihat kedudukan rekaman CCTV yang dihadirkan dalam persidangan kasus ini. Dalam kasus ini, dihadirkannya rekaman CCTV pada dasarnya bertujuan memberi terang akan tindak pidana yang terjadi. Pihak penuntut umum memiliki kemudahan dalam pembuktiannya dikarenakan hadirnya rekaman CCTV ini yang mana telah berhasil merekam keseluruhan kejadian perkara. Penuntut umum pun tidak tanggung-tanggung menghadirkan seluruh saksi maupun ahlinya yang dengan rekaman CCTV ini mampu memperkuat keterangan saksi maupun ahlinya. Ditambah lagi rekaman CCTV ini sebelumnya telah terdata sebagai barang bukti pada proses penyidikan yang telah dilakukan verifikasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh pihak penyidik dalam hal ini digital forensik puslabfor Polri bersama INAFIS Polri. Namun dalam kasus ini pihak terdakwa bersama dengan penasehat hukumnya menemukan adanya indikasi telah dilakukannya “tempering” atau terjadinya pengubahan terhadap rekaman CCTV sehingga terdakwa terlihat seperti melakukan apa yang dituduhkan oleh penuntut umum. Indikasi ini pun merupakan hasil pemeriksaan lebih lanjut yang kemudian oleh penasehat hukum dihadirkannya saksi ahli yang kompeten dalam bidang video dan gambar. Rekaman CCTV yang sejatinya hadir untuk menjadi titik terang demi memudahkan pembuktian dalam persidangan namun kehadirannya menjadi perdebatan hukum yang mempertanyakan kedudukan rekaman CCTV yang tidak lepas pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Meguak Tabir Hukum, Bogor.: Ghalia Indonesia. 2011

Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pindana, Teoriteori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Agus Sahbani, “Menimbang Konstitusionalitas Uu Ite Baru”. Http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5865e38e1aa1b/Menimbangkonstitusionalitas-Uu-Ite-Baru. Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2017 Pukul 6.55 Wita

Aksara Baru. 1981.

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 14

Andi Hamzah. Pelasanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori Dan Praktek. (Jakarta: Pt Rineka Cipta, Mei 1994)

Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 9 43 Bambang Poernomo,

Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Liberty,1988

Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia), Semarang:UNDIP, 2011.

Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga, 2009, Hlm. 9

Eoghan Casey, Digital Evidence and Computer Crime. London : Academic Press,

Fransiska Avianti, Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Semarang:Magister Ilmu Hukum Undip, 2008, hlm. 49.

HR. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: PTIK, 2012, hlm. 6.

Http://Www.Hukumpedia.Com/Sifauzi174/Dilema-Kekuatan-Alat-Bukti-Elektronik, Diakses Pada Tanggal 6 April 2017 Pukul 22.15 Wita

http://www.hukumpedia.com/sifauzi174/dilema-kekuatan-alat-bukti-elektronik, diakses pada tanggal 6 April 2017 pukul 22.15 WITA

https://www.infokomputer.com/2010/12/fitur-sekuriti/menyisir-jejak-forensik-digital/2/, diakses pada tanggal 7 April 2017, pukul 02.40 WITA

Hukum Universitas Indonesia, 2007. Hlm. 84

Ilmi Ulfah, “Pidana Tambahan”,http://dearymydreams.blogspot.co.id/2012/06/pidanatambahan.html, diakses pada tanggal 1 April 2017 pukul 23.45 WITA

Kumpulan Karangan, Buku Ketiga, Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian

LJ. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 1993, hlm.

M. Jaya, “Sejarah Lahirnya Uu Ite”, Http://Jayacyberlaw.Blogspot.Co.Id/2009/08/Sejarahlahirnya-Uu-Ite_07.Html. Diakses 30 Maret 2017 Pada Pukul 05.44 Wita

M. Yahya Harahap, Op.cit. Hlm. 29

M. Yahya Harahap, Op.cit. hlm. 386

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm. 62.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 2 edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 123.

Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana,

Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti,

Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar, Jakarta:Kencana. 2013.

Muh. Afdal Yanuar, “Analisis Normatif Kongkritisasi Asas Legalitas Terhadap Pembatasan Jenis Narkotika Dalam Uu. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” Skripsi S1 Kearsipan Fakultas Hukum, Unhas, 2017,

Muh. Nuh Al-Azhar,

Muh. Nuh Al-Azhar, Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer, Jakarta:Salemba Infotek, 2012. Hlm. 7.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang:Undip, 1995, hlm. 2.

Muladi, Op.cit., hlm. 13.

Pengertian dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana, http://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html, diakses 1 April 2017, jam 23.35 WITA.

Roeslan Saleh, Beberapa Asas Hukum PIdana Dalam Perspektif, Jakarta: Aksara Baru. 1983. hlm. 51.

Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, Jakarta:

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian

Ruby Alamsyah, “Menyisir Jejak Forensik Digital”,

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1991

Septa Chandra, Karya tulis berjudul “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia” dalam Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No.3. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 2013. Hlm. 113.

Septa Chandra, Op.cit., hlm. 115

Septa Chandra, Op.cit., hlm. 127

Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta:Binacipta, 1983, hlm. 2. 10 Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung:Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 43-44.

Suyogi Imam Fauzi, “Dilema Kekuatan Alat Bukti Elektronik”,

Suyogi Imam Fauzi, “Dilema Kekuatan Alat Bukti Elektronik”,

Suyogi Imam Fauzi, “Dilema Kekuatan Alat Bukti Elektronik”, Http://Www.Hukumpedia.Com/Sifauzi174/Dilema-Kekuatan-Alat-Bukti-Elektronik, Diakses Pada Tanggal 6 April 2017 Pukul 22.15 Wita

Tulisan pemikiran Van Hamel dalam “Inleiding” P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm. 10

Tulisan pemikiran Van Hattum, dalam “Hand-en Leerboek I, Ibid. hlm. 11

Tulisan pemikiran Simons “Leerboek I”, Ibid.

van Hamel, Op.cit. hlm. 11


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University