TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN DI DESA RANTAU MALAM KECAMATAN SERAWAI (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR : 63/PID. Sus/2017/PN STG)

FX. WAHYU INDRA KEMALA NIM. A01108075

Abstract


Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat), yang secara yuridis konstitusional yang diatur dalam pasal 27 undang-undang dasar 1945. Hal ini berarti setiap warga negara tanpa terkecuali harus mematuhi hak dan kewajibannya, begitu juga aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Indonesia berdasarkan undang-undang dasar 1945 dan Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlindungan bagi stiap warga negara. Hak warga negara dilindungi oleh negara walaupun seseorang dalam status tersangka, terdakwa, maupun terpidana, dan tidak membeda-bedakan jenis kelamin, umur, suku, dan agama. Salah satu hukum yang berjalan di Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pengawasan dan Perizinan senjata api. Mengingat negara Indonesia merupakan negara yang rentan peredaran senjata Api, maka dari itu pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk mengawasi peredaran senjata api, dan mempunyai aturan hukum yang jelas atas peraturan tersebut. Namun dalam penelitian, Penulis menemukan adanya ketidakserasian antara Putusan Hakim atas Kejahatan yang menggunakan Senjata Api berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan penelitian dengan mendalam, maka penulis menemukan kesimpulan mengenai putusan sanksi yang diberikan kepada tersangka. Hal yang mempengaruhi putusan hakim yaitu karena tersangka tidak mempunyai niatan untuk menembakkan senjata api miliknya ke korban, tersangka juga bersifat kooperatif dan jujur dalam persidangan serta mengakui semua perbuatannya tanpa bantahan. Oleh sebab itu Hakim memutuskan Sanksi yang diberikan kepada tersangka lebih ringan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan.

 

Kata kunci : Senjata api tanpa izin, senjata api rakitan

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Algra, N.E. Dkk, 1983, Mula Hukum, Bina Cipta, Jakarta

Apeldoorn, L.J. van, 1985, pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta

Harahap, M. Yahya, 1993, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, jakarta

Kansil, C.S.T, 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, balai pustaka, Jakarta

Kartanegara, Sathoeid, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa

Karyadi, M, dan Susilo, R, 1997, KUHAP dengan Penjelasan, politeia, bogor

Nasution, Bahder Johan, 2014, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maja, Bandung

Salin, NS. 2016, Penerapan Teori Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soemitro, Hanitijo. Renny, 1983, Metode Penulisan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ruturambi, A. Josias Simon dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Soekanto, Soerdjono, 1991, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, PT Cipta

Aditya Bakti, Bandung

Sujanto, 1985, Beberapa Pengertian dibidang pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta

Susilo, R., 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar nya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor

Sumantri, 1982, Dasar-dasar Pengawasan Umum, LAN

Suryabrata, Sunadi, 2015, Metode Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sutherland, Edwin M., 1969, Asas-Asas Kriminologi, Alumni, Bandung

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Petunjuk Pelaksanaan Kapolri Nomor POL/JUKLAK/29/VII/1991

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Senjata Api

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan Senjata Api


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University