PROSES PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH ANTARA TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA BUKIT RAYA DENGAN DESA NUSA PORING KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

ANTONIUS NIM. A01111153

Abstract


Tanah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan bertambahnya jiwa penduduk semakin banyak penduduk yang menggantungkan kehidupannya sehari-hari pada tanah, sehingga masyarakat berkewajiban menjaga,merawat, dan melindungi tanahnya. Apalagi pada saat ini tanah merupakan suatu hal yang sangat bernilai tinggi dalam kehidupan masyarakat, dan khususnya masyarakat Desa Nusa Poring Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi yang sangat bergantung dengan tanah dan hutan dengan cara bercocok tanam, berkebun dan berladang.

Sehingga dengan cara apapun akan dilakukan untuk mempertahankan tanah dan hutannya dalam melakukan proses penyelesaian sengketa batas tanah dengan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Apabila masyarakat tidak bisa mempertahankan tanah dan hutan sejak lama yang menjadi sumber kehidupan, maka masyarakat sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka karena apabila tanah atau hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan menjadi kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya sehingga masyarakat menjadi sulit untuk mengelola hasil hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Sengketa batas tanah adat Desa Nusa Poring Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi dengan wilayah Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang dalam proses penyelesaiannya yang sudah melibatkan berbagai pihak.

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada pada saat penelitian dilakukan kemudian menggunakan fakta tersebut guna memperoleh suatu kesimpulan.

 

Kata Kunci : Sengketa, Tanah Adat, Taman Nasional

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, 2004, Hukum Agraria Indonesia ( Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah ), Cetakan Ke Enam Belas, Penerbit Djambatan, Jakarta

Bushar Muhammad, 2003, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Dominukus Rato, 2011, Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia, Laksbang Justitia, Yogyakarta

Urip Santoso , Sh ., Mh Kententuan Hak Milik Atas Tanah . PT Fajar Inter Pratama Mandiri

Hilman Hadikusuma, 1989, Peradilan Adat Di Indonesia, Cv. Miswar Jakarta

Jimly Asshiddiqi, Pembentukan Dan Pembuatan Hukum , AL Hikmah Dan DITBINPERA, Jakarta, 2002, H.23

Masri Singaribun Dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, LP3S, Jakarta

R. Soepomo, 1987, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pt . Pradnya Paramita Jakarta

Racmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan,PT Aditya, Bandung

Rusmadi murad, 1991, peyelesaia sengketa hukum atas tanah, mandar maju, bandung

Soerojo Wignjodipoera, (1995) pengantar dan asas-asas hukum adat,cet. Xiv,penerbit gunung agung,jakarta

Serjono Soekanto, 1986, Meninjau Hukum Adat Idonesia , Cv Rajawali, Jakarta

Ter, Haar, 1999, Asas-Asas Susunan Hukum Adat, Pradnya, Jakarta

Tolib Setiady, 2008, Intisari Hukum Adat Idonesia (Dalam Kajia Kepustakaan) Alfabeta Badung

Peraturan Mentri Agaria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Ri No 11 Tahun 2016, Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University