EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN TERKAIT PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PERAIRAN MEMPAWAH

TEGUH GUNAWAN NIM. A1012131017

Abstract


Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Indonesia terletak di antara dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudera, yakni Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas. Indonesia yang berada pada posisi diapit oleh dua samudera tersebut juga menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah “ikan” yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya.

Untuk mencegah terjadinya penurunan sumber daya ikan dan konflik antar nelayan maka pemerintanh mengundangkan Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan didasari oleh Pasal 9 ayat (1) menegaskan penurunan Sumber Daya Ikan (SDI) yang akan mengancam kelestarian, sehingga demi keberlanjutannya perlu diberlakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets), jadi dapat ditegaskan bahwa tujuannya adalah kelestarian dan kemajuan sektor perikanan dan bukan untuk mematikan mata pencaharian nelayan.

Penggunaan alat tangkap yang tidak semestinya berimplikasi terjadinya kerusakan laut. Hal ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Mempawah, dimana masih terdapat kapal yang menggunakan pukat harimau (trawl)  ketika menangkap ikan. Permasalahan konflik nelayan trawl dan tradisional di Mempawah, sebenarnya sudah sering terjadi, pada tahun 2014 sebuah kapal milik nelayan trawl hangus dibakar oleh orang tak dikenal. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, peristiwa itu sempat membuat heboh warga. Diduga, kapal asal Sungai Pinyuh itu menangkap ikan di wilayah nelayan Togo Kuala Mempawah, menggunakan pukat trawl (pukat harimau). Kemudian kapal dicegat menggunakan dua kapal kecil ke pinggiran di sekitar Kuala Mempawah. Pasca kejadian itu, kedua nelayan, antara pukat trawl dan tradisional menjalin kesepakatan, dengan menentukan batas zonasi areal menangkap ikan antar keduanya

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ” Apakah pelaksanaan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan terkait Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu dan Merusak keberlanjutan sumber daya Ikan di wilayah Perairan Mempawah sudah efektif dilaksanakan?

Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan terkait Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu dan Merusak keberlanjutan sumber daya Ikan di wilayah Perairan Mempawah belum efektif dilaksanakan dikarenakan masyarakat yang hendak mendapatkan secara optimal karena secara ekonomi lebih menguntungkan.

 

Kata Kunci: Efektifitas, Undang-Undang tentang Perikanan, dan Mempawah

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Hamid S. Attamimi,., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia, disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta,1990;

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, 2010;

Afan Gafar, Politik Indonesia Transsisimenuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004;

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Jakarta : Diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri, 1986;

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Ruang dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010;

Bewa Ragawino, Hukum Administrasi Negara, Bandung : Fak. Ilmu Sosial dan Politik Unpad, 2006;

Burhan Ashahofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Rineka Citra, 2004;

Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi, Penerbit Liberty Yogyakarta 1999;

Djiwantono .J Soedjati, Setengah Abad Negara Pancasila. Centre for Strategic and International Studies(CSIS), 1955 ;

Doyle, Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert M.Z. Lawang, Jakarta., 1986;

Faried Ali, Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996;

Lawrence M. Friedman,. Hukum Amerika : Sebuah Pengantar (Amerian Law : An Introduction), Penerjemah oleh Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001;

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007;

Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Yogyakarta: Kanisius, 2007;

Mochtar Kusumaadmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Bandung : Alumni, 2002;

Mohamad Mahsun,. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. 2006;

Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali), Bandung, Refika Aditama, 2004;

Padmo Wahyono, “Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional” dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, Penyunting Muh. Busyro Muqoddas, dkk, UII Press, Yogyakarta, 1992;

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007;

Ronny Hanitidjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta, 1985;

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009;

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung : Alumni, 1985;

Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya. Bandung, 1988;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, cetakan ke-13, Jakarta, 2014;

Soetandijo Wignjosoebroto, Sejarah Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994;

Solly Lubis, Ilmu Negara, Bandung, Mandar Maju, 2007;

Suwarman Partosuwiryo, Dasar-Dasar Penangkapan Ikan, Yogyakarta: Alam Media, 2002;

Toto Pandoyo, Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional, Jakarta : Bina Aksara, 1985;

Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009;

http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html;

http://www.kamusbesar.com/2826/awas;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Trawl.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University