PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GOJEK ATAS PEMBATALAN ORDER YANG DILAKUKAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK

MUHAMMAD ARIEF ANUGRAH NIM. A1012141058

Abstract


PT. Gojek Indonesia merupakan salah satu pelopor jasa transportasi berbasis aplikasi online di Indonesia. Hadirnya PT. Gojek Indonesia dimaksudkan untuk mempermudah bagi siapa saja yang ingin menggunakan jasa ojek motor tanpa harus susah-susah mencari tukang ojek atau pergi ke pangkalan ojek. Gojek juga dirasakan mampu memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat modern sesuai dengan permintaan konsumen. Aplikasi GO-JEK ini menawarkan pelayanan seperti Go-Ride, Go-Car, Go-Send, Go-Food, Go-Mart, Go-Glam, Go-Massage, Go-Clean & Go-Box.

Namun dalam pemberian layanan Go-Ride, Go-Food, dan Go-Mart yang dilakukan oleh driver gojek ini tidak selalu berjalan dengan mulus, tidak sedikit terjadi pembatalan order yang dilakukan oleh konsumen pengguna jasa layanan Gojek tanpa adanya alasan yang jelas. Pembatalan order yang dilakukan oleh konsumen untuk layanan Go-Ride mungkin tidak terlalu menimbulkan kerugian yang besar bagi driver Gojek, akan tetapi jika terjadi pembatalan order untuk layanan Go-Food atau Go-Mart maka dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi driver Gojek karena driver Gojek harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk membeli makanan atau belanjaan yang dipesan oleh Konsumen.

Dari adanya fakta tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: "Mengapa Driver Gojek Belum Mendapat Perlindungan Hukum Atasa Terjadinya Pembatalan Order Yang Dilakukan Konsumen di Kota Pontianak? "

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap Driver Gojek atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen di Kota Pontianak, mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan Driver Gojek belum mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen di kota pontianak, dan mengungkapkan upaya yang dilakukan Driver Gojek untuk mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen di Kota Pontianak.

Melalui metode penelitian hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa Driver Gojek belum mendapatkan perlindungan hukum dari PT. Gojek Indonesia atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen di kota pontianak. Adapun faktor yang menyebabkan Driver Gojek belum mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen di Kota Pontianak dikarenakan di dalam perjanjian kemitraan PT. Gojek Indonesia tidak bertanggung jawab atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen.

Upaya yang dilakukan Driver Gojek untuk mendapatkan perlindungan hukm atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen di Kota Pontianak adalah dengan meminta kebijaksanaan dari PT. Gojek Indonesia untuk bisa memberi ganti rugi minimal setengah dari nilai kerugian yang dialami Driver Gojek

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Driver Gojek, Pembataln Order, Konsumen.

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

BUKU / LITERATUR :

Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta: Rajawali Pers.

A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1994, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Yogyakarta: Liberty.

Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

---------------, 2001, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bachsan Mustafa, 1995, Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Bandung: Armico.

---------------, 1995, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Bale.

B.N.Marbun, 1997, Manajemen Perusahaan Kecil, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2008, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hardijan Rusli, 1996, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hartono Hadisoeprapto, 1996, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Liberty.

Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

------------, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, 2005, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni.

Neng Yani Nurhayani, 2015, Hukum Perdata, Bandung: Pustaka Setia.

Philipus M. Hadjon, dkk., 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perjanjian Yang Lahir Dari Undang-Undang), Bandung: Mandar Maju.

Ridwan Khairandy, 2004, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta: Universitas Indonesia.

Salim HS, 2008, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.

Sanapiah Faisal, 2002, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang: YA3.

Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Cetakan ke-V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satrio, J., 1992, Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R., 1999, Pokok-Pokok Perikatan, Bandung: Putra A Bardin.

Soegijatna Tjakranegara, 1995, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti, R., 2004, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni.

------------, 2008, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa.

------------, dan R. Tjitrosudibio, 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.

------------, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Jakarta: Pradnya Paramita.

Suharnoko, 2008, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Prenada Media Group.

Sulistyandari, 2012, Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia, Sidoarjo: Laros.

Syahrani Riduan, 2010, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni.

The Kian Wie, 1992, Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan, Jakarta: Gramedia.

Titik Triwulan Tutik, 2011, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University