STUDI KOMPARATIF PERAN MEDIATOR DI PENGADILAN NEGERI DENGAN MEDIATOR DI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

KHUSMAHANA UBAIDATUNNIKMAH JINANI NIM. A1011151118

Abstract


Bidang pertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang seringkali menimbulkan terjadinya sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut dapat dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat keperdataan dapat dipilih secara litigasi melalui Pengadilan Negeri atau melalui Kantor Pertanahan sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau secara non-litigasi.

Keberhasilan mediasi memerlukan itikad baik dari para pihak, akan tetapi tugas pertama yang mendorong mediasi berjalan adalah mediator. Mediator disamping harus bersikap netral namun juga harus mampu berperan aktif mendorong para pihak untuk dapat mempertemukan solusi dan kesepakatan diantara keduanya. Meskipun mediator di Pengadilan Negeri dengan mediator di Kantor Pertanahan pada dasarnya merupakan pihak ketiga netral yang ditunjuk sebagai pihak penengah, namun terdapat perbedaan salah satunya kewajiban memiliki sertifikat mediator. Disinilah penulis tertarik untuk meneliti perbandingan peran mediator di Pengadilan Negeri dengan mediator di Kantor Pertanahan dalam mediasi sengketa tanah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan peran mediator di Pengadilan Negeri dengan mediator di Kantor Pertanahan dalam mediasi sengketa tanah serta untuk mengetahui perbedaan mekanisme mediasi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dengan mediasi melalui Kantor Pertanahan. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui perbedaan hasil putusan mediasi di Pengadilan Negeri dengan Kantor Pertanahan.

Dalam hal ini, penulis melihat terdapat perbandingan mengenai peran mediator di Pengadilan Negeri dengan mediator di kantor Pertanahan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sehingga dari metode yang digunakan tersebut dapat menjawab pokok permasalahan dari skripsi ini, antara lain dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan peran mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi bagi mediator di Pengadilan Negeri wajib memiliki sertifikat mediator sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sedangkan di Kantor Pertanahan sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan oleh mediator baik yang telah maupun belum mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan Mahkamah Agung.

 

Kata Kunci : Mediator, Mediasi, Sengketa Tanah


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Dwi Rezeki Sri Astarini, 2013, Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk

Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya

Ringan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

D.Y. Witanto, 2011, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di

Lingkungan Peradilan Umum dan Agama menurut PERMA 1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, CV Alfabeta, Bandung

Edi As’Adi, 2011, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di

Indonesia, Graha Ilmu, Semarang

Gary Goodpaster, 1993, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan

Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, ELIPS Project, Jakarta

Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa Perdata di Luar

Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase), Visimedia, Jakata

Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan , Antara Regulasi &

Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Muchammad Zainudin, 2008, Hukum Dalam Mediasi, Universitas Airlangga

(UNAIR) Press, Surabaya

M.Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan

Penyelesaian Sengketa, PT.Citra Adtya Bakti Bandung, Bandung

---------------------, 2005, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta

Neng Yani Nurhayani, 2015, Hukum Acara Perdata, CV. Pustaka Setia, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kenana Prenada Media Group,

Jakarta

Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Citra

Aditya Bakti, Bandung--------------------, 2012, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Sinar

Grafika, Jakarta

Rio Satrio, 2009, Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

Rommy Hanitijio Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,

Ghalia Indonesia, Jakarta

R. Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, cet 3, Binacipta, Bandung

Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni,

Bandung

Said Faisal, 2004, Pengantar Mediasi, MARI, Jakarta

Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugu Jogja

Pustaka, Yogyakarta

Seoejono dan Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta,

Jakarta

Susanti Adi Nugroho, 2009, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,

PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta

Suyud Margono, 2000, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses

Pelembagaan dan Aspek Hukum, Graha Indonesia, Jakarta

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan

Hukum Nasional, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan

Mufakat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

b. Jurnal

Mudjiono, 2007, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia

Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 3,

FH UII, Yogyakarta

Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah, 2017, “BPN Sebagai Mediator Dalam

Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No.11 Tahun

, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandungc. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di

Pengadilan.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata

Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III BAB XVIII Tentang Perdamaian

Pasal 1851-1864


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University