PELAKSANAAN PASAL 9 AYAT (2) HURUF A PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PARKIR DI BADAN JALAN ATAU BAHU JALAN BAGI KENDARAAN RODA EMPAT

DJOHAN CHRISTIAN NIM. A1012151139

Abstract


Transportasi merupakan sarana yang sangat strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah telah menetapkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, nyaman, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau masyarakat serta terjamin dari segi keselamatan. Ini berarti bahwa aspek keselamatan merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Penerapan Peraturan walikota Pontianak Nomor 48 tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kota Pontianak terhadap penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir di kota Pontianak ialah alat transportasi merupakan faktor penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat untuk bepergian. Pentingnya alat transportasi tersebut dapat tercermin dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, kendaraan roda dua maupun roda empat setiap tahunnya. Apalagi di kota kota besar. Kebutuhan akan alat transportasi di darat seolah sudah menjadi bagian dari masyarakat kota yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam aktifitasnya, banyaknya kendaraan bermotor khusunya roda 4 (empat) yang digunakan menyebabkan tingkat kemacetan semakin besar, apalagi didukung oleh keberadaan parkir liar yang menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas luas jalan raya kota Pontianak.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ” Apakah larangan parkir di badan jalan atau bahu jalan bagi kendaraan roda empat terkait pelaksanaan Pasal 9 Ayat (2) huruf a Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kota Pontianak telah berjalan efektif?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriftif Analisis yaitu meneliti dan menganalisa keadaan subyek dan obyek penilitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Hasil penelitian larangan parkir di badan jalan atau bahu jalan bagi kendaraan roda empat terkait Pasal 9 Ayat (2) huruf a Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kota Pontianak belum berjalan efektif karena faktor budaya.

 

Kata kunci: Perwa Kota Pontianak, Parkir, Belum efektif dan Faktor Budaya

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Hamid A. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang BerfungsiPengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990;

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010;

Abdullah Syukur. Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan, Persadi, Ujung Pandang. 1987;

Abubakar dkk., Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota, Jakarta, 1998 ;

Afan Gafar, Politik Indonesia Transsisimenuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004;

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005;

Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1993;

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2009;

Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.. 2002;

Bernard Arief Sidharta, , Refleksi Tentang Struktur Hukum Sebuah Penelitian Tentang Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999;

Burhan Ashahofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Rineka Citra, 2004;

Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi, Penerbit Liberty Yogyakarta 1999;

Djiwantono .J Soedjati, Setengah Abad Negara Pancasila. Centre for Strategic and International Studies(CSIS), 1955 ;

Friedrich august von hayek, Tanggung jawab individu, Pradya Paramitha, Jakarta, 2001;

George Bernard Shaw, Persaingan Masyrakat, Rajawali press, Jakarta, 1999;

Kemas Muhamad Yusuf, Rancang Bangun Penunjuk Tempat Parkir Mobil Otomatis. Palembang : Politeknik Negeri Sriwijaya, 2011 ;

Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000;

Lawrence M. Friedman, The Legal System A Sosial Sentence Perspective, Rusell Sage Foundation, New York, 1975;

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005;

Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994;

Muhammad Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959;

Nugroho Riant. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013;

Nurdin Usman. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2002;

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,PT. Refika Aditama, Bandung, 2011;

Padmo Wahyono, “Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional” dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, Penyunting Muh. Busyro Muqoddas, dkk, UII Press, Yogyakarta, 1992;

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007;

Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996;

Ronny Hanitidjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta, 1985;

Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977;

--------------------. Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional.Rajawali Press. Jakarta. 1996;

--------------------, Ilmu Hukum , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006;

Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, cetakan ke-13, Jakarta, 2014;

Soetandijo Wignjosoebroto, Sejarah Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994;

----------------------------------, Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002;

Suwardjoko Warpani. Merencanakan Sistem Perangkutan. Bandung : Penerbit ITB.1990 ;

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010,;

Widiyono, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004;

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kota Pontianak.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University