PENEGAKAN HUKUM OLEH PPNS BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM WILAYAH KALIMANTAN SEKSI III PONTIANAK TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SISIK TRENGGILING (MANIS JAVANICA) MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DI KALIMANTAN BARAT

LIMANDO NAINGGOLAN NIM. A1012151132

Abstract


     Di era kemajuan teknologi saat sekarang ini manusia dituntut untuk lebih bijak dan berhati hati dalam menggunakan teknologi supaya kitaa tidak menjadi korban atau pelaku dari suatu kejahatan yang sudah marak terjadi akhir akhir ini.

     Penulisan skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Oleh Ppns Balai Pengamanan Dan  Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Seksi III Pontianak Terhadap Pelaku Perdagangan  Sisik Trenggiling (Manis Javanica) yang dilindungi menurut Undang – Undang  Nomor 5 Tahun 1990 Di Kalimantan Barat ( Studi Kasus DPO salah satu pelaku perdagangan sisik trenggiling ).

     Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris atau Sosiologis yaitu melakukan penelitian kemasyarakat dengan menggambarkan dan menganalisis fakta – fakta secara nyata dilapangan sebagaimana pada penelitian dilakukan. jenis penelitian perpustakaan (Library Research) yaitu dengan mempelajari buku – buku, artikel – artikel, serta perundang – undangan yangb berlaku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan penelitian lapangan (fied research) yaitu mengadakan penelitian secara langsung ke lapngan tentang hal – hal yang mendukung penelitian ini.

     Berdasarkan dari uraian – uraian yang telah dikemukakan maka penulis dapat menarik bebrapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

  • Bahwa penegakan hukum oleh PPNS Balai Gakkum terhadap pelaku perdagangan sisik Trenggiling ( Manis Javanica ) yang dilindungi menurut undang undang nomor 5 tahun 1990 terkhususnya di Kalimantan Barat belum berjalan secara maksimal dikarenakan sampai saat ini salah satu pelaku masih menjadi DPO an. ALEXANDER alias ALUNG sehingga menyebabkan tertundanya penegakan hukum;
  • Bahwa kurang optimalnya tugas yang dilakukan oleh PPNS balai Gakkum wilayah Kalimantan seksi III Pontianak mengakibatkan DPO berhasil lolos pada saat dilakukan penggerebekan di rumah pelaku di Jalan Tanjungpura Gg. Martapura II Nomor 1 A RT.02/RW.IX Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan sisik trenggiling (manis javanica) tertunda dikarenakan sampai saat ini pelaku yang telah menjadi DPO belum berhasil ditangkap.

ata Kunci : Satwa Yang dilindungi, Sisik Trenggiling, dan Penegakan Hukum

 


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAK

A BUKU – BUKU

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983

Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.

P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung. 1996.

Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.

Sudarto, Hukum Pidana Jilid I-II, Fakultas Hukum, Purwokerto, 1990.

Ronny Hanitijo soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tarsoen Waryono, Aspek Pengendalian Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi di Propinsi DKI Jakarta, Seminar Nasional Strategi dan Aplikasi Pemberdayaan Kebijakan Perlindungan Satwa Liar di Indonesia, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta, 2001.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana: Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: Rajawali Press.2010.

M Husen. Harun . Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.1990.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Renika Cipta: Jakarta, 2008.

Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1955.

Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003.

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

B UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Satwa Liar Dan Tumbuhan Yang Dilindungi.

Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2018, tentang perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.20/menlhk/setjen/kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia nomor : P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Peraturan Kapolri (Perkap) nomor : 20 Tahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010 tentang koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

C INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat diakses pada tanggal 30 September 2018.

http://www.infokalbar.com/2015/09/luas-kawasan-hutan-di-kalimantan-barat.html diakses pada tanggal 30 September 2018.

http://www.jenisfloraindonesia.web.id/minimnya-populasi-trenggiling-di-indonesia/ diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.

https://tirto.id/trenggiling-diburu-di-indonesia-diperdagangkan-sampai-ke-cina-cCZs diakses pada tanggal 09 Oktober 2018.

htps://www.boombastis.com/manfaat-sisik-trenggiling/167190. diakses pada tanggal 09 Oktober 2018.

https://www.liputan6.com/health/read/274035/sisik-trenggiling-mengandung-analgesik diakses pada tanggal 09 Oktober 2018.

http://sipp.pn-pontianak.go.id/ diakses pada tanggal 22 Oktober 2018

http://sipp.pn-sintang.go.id/ diakses pada tanggal 24 Oktober 2018

https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

http://blogberinfo.blogspot.com/2016/12/5-provinsi-di-indonesia-yang-berbatasan-darat-dengan-negara-tetangga.html diakses pada tanggal 12 Nopember 2018.

http://pontianak.tribunnews.com/2018/01/02/sepanjang-2017-bksda-kalbar-selamatkan-439-satwa-liar-terbanyak-jenis-penyu-sisik, diakses pada Tanggal 19 September 2018.

https://www.boombastis.com/manfaat-sisik-trenggiling/167190, diakses pada tanggal 19 September 2018.

http://antoni-mitralaw.blogspot.co.id/ diakses tanggal 05 Oktober 2018.

https://hidrojaka.wordpress.com/2012/12/05/definisi-hukum/ diakses pada tanggal 13 Nopember 2018.

http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-prioritas/ diakses pada tanggal 14 Nopember 2018.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University