KEKUATAN SERTIPIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 27/G/PTUN-PTK/2001)

GRASELA ANGGRENI NIM. A1011151068

Abstract


Sertipikat adalah tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki seseorang. Dalam pasal 32 ayat(2) PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dijelaskan bahwa Sertipikat merupakan alat bukti yang sah  untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Akan tetapi, penerbitan sertipikat juga sering terjadi permasalahan bagi pemegang hak dan membawa akibat hukum terhadap orang lain sehingga terjadi perselisihan yang dibawa ke  Pengadilan. Seperti kasus yang penulis teliti saat ini yaitu mengenai sengketa tanah yang terjadi antara pemilik SKT dan pemilik Sertipikat, selanjutnya telah dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan nomor perkara 27/G/PTUN-PTK/2001. 

Skripsi ini memuat rumusan masalah: “Bagaimana kekuatan hukum Sertipikat itu sebagai alat bukti dalam legalitas kepemilikan tanah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor penyebab dibatalkannya sertipikat hak pakai di pengadilan Tata Usaha Negara dan menganalisis kekuatan  hukum sertipikat sebagai alat bukti dalam kepemilikan tanah.

Tipe penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan terhadap  perkara In Concreto(legal research). Dengan teknik pengumpulann data kepustakaan (library research).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak selamanya pemilik sertipikat dianggap mutlak sebagai pemilik tanah secara sah tapi dapat dibuktikan sebaliknya jika pihak lain dapat membuktikan hal yang sebenarnya terjadi, dan dari putusan hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 27/G/PTUN-PTK/2001  bahwa gugatan  pemilik SKT dinyatakan diterima untuk seluruhnya dan sertipikat yang dikeluarkan BPN dinyatakan batal dengan alasan bahwa dalam penerbitan sertipikat hak pakai tersebut telah terjadi kekeliruan dalam penetapan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Hal ini jelas dianggap telah melanggar azas kecermatan dan azas-azas umum pemerintahan yan baik.

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperleh kesimpulan bahwa Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang bersifat kuat, artinya sepenjang tidak  dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa lebih berhak dan mempunyai alat bukti lain untuk membuktikannya maka Sertipikat tersebut mempunyai jaminan kepastian hukum. Artinya Sertipikat bukanlah menajdi alat bukti satu-satunya dalam kepemilikan tanah.

 

Kata Kunci: Sengketa, Kepemilikan Tanah, dan Putusan Hakim.


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi. (2011). Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.

Arie. S.Hutagalung. (2005). Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta: LPHI.

Bachtiar Effendie. (2009). Pendaftaran Tanah Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya. Bandung: Alumni.

Bachsan Mustafa. (2010). Hukum Agraria Dalam Perspektif. Bandung: Remadja Karya.

Bambang Sunggono. (2012). Metode Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Boedi Harsono. (2003). Hukum Agraria Indonesia,Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Jakarta: Djambatan.

Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Manggala. (2001), Reformasi Pertanahan,Pemberdayaan Hak-Hak atas tanah Ditinjau dari Aspek Hukum, Social, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama, dan Budaya. Bandung: Mandar Maju.

Eliyana dalam Irawan Soerodjo. (2003). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya:Arkola.

H.Ali Achmad Chomzah. (2002). Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Hasan Basri Nata Menggala Dan Sarjita. (2005). Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.

Ismaya, S. (2013). Hukum Administrasi Pertanahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Koentjara Ningrat. (2008). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.

K.Wantjik Saleh.(2007). Hak Anda Atas Tanah.Jakarta: Ghalia Indonesia.

Lubis, M. Y. (2010). Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: CV.Mundur Maju.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. (2012). Penelitian Hukum Normatif.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

R.Subekti dan Tjitrosudibio, (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Paramita.

W. Riawan Tjandra, (2003). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Yuslim,(2015). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

skripsi

Dennys Andreas Sutoppo. (2016). Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Dikaitkan dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah(Skripsi). Bandar lampung: Universitas Lampung.

Estu Sulistyaningsih. (2015). Kekuatan Hukum SKT dalam Sengketa Penguasaan Hak Milik Atas Tanah(Skripsi). Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Martono. (2015). Kewajiban BPN Kabupaten Kubu Raya Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Bersertifikat Ganda(Skripsi). Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

internet

Boedi Djatmiko. "Sertipikat Hak dan Kekuatan Pembuktiannya". Selasa, 01 September 2009.

"Cara Lengkap Mengurus Sertifikat Tanah dan Biayanya". 18 April 2016. www.cermati.com.

"Cara Mudah Membuat Sertifikat Tanah( syarat dan proses)". 19 Agustus 2018. www.99.blog

Dorodjatun.“Pemetaan Masalah Utama dalam Sertifikat Tanah”. 24 November 2004. www.kapanlagi.com

http://www.proz.com/kudoz/Indonesia_to_english/law_contracts/5268202_surat_pernyataan_pemilikan_hak_atas_tanah_skt.html

http://Sertipikattanah.blogspot.com/2009/09/Sertipikat-hak-dan-kekuatan.html)

“Masalah Pertanhan Dewasa Ini” 17 Desember 2004. www.bktrn.org,

”Senketa Pertanahan di Indonesia Kian Meningkat”. 9 Februari 2004. www.tempointeraktif.com

"Sertifikat Tanah Girik". Oktober 2012.

http;//artikelproperti.blogspot.com/2012/10/tanah_girik_Sertifikat_tanah_girik.html

Peraturan-Peraturan lainnya

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata(KUHPer).

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas tanah Negara.

PMNA/KBPN No. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Nomor 27/G/PTUN-PTK/2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University