KEWAJIBAN PENGUSAHA WARUNG KOPI TANJUNG BUNGA MENGIKUTSERTAKAN PEKERJANYA DALAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PONTIANAK SELATAN

RIDUANSYAH NIM. A01111182

Abstract


Penelitian tentang “Kewajiban  Pengusaha Warung Kopi Tanjung Bunga Mengikutsertakan Pekerjanya Dalam Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan  Di Pontianak Selatan” bertujuan. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja pada warung kopi Tanjung Bunga di Kecamatan Pontianak Selatan. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja pada warung kopi Tanjung Bunga di Kecamatan Pontianak Selatan. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pengusaha warung kopi yang belum melaksanakan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja pada warung kopi Tanjung Bunga di Kecamatan Pontianak Selatan.  Untuk mengungkapkan upaya bagi pekerja untuk mendapatkan jaminan ketenagakerjaan  warung kopi Tanjung Bunga di Kecamatan Pontianak Selatan.

 

Penelitian ini  dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja pada warung kopi Tanjung Bunga di Kecamatan Pontianak Selatan belum terlaksana sebagaimana mestinya karena hak-hak pekerja masih ada yang belum diberikan misalnya tunjangan kesehatan, waktu cuti untuk wanita yang sedang mengalami datang bulan dan lain sebaginya. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja pada warung kopi Tanjung Bunga di Kecamatan Pontianak Selatan karena pemilik warung kopi tidak memahami tentang kewajibannya terhadap para pekerja sehingga belum mendapatkan hak diberikannya jaminan sosial ketenagakerjaan. Bahwa akibat hukum bagi pemilik warung kopi yang belum melaksanakan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja pada warung kopi Tanjung Bunga di Kecamatan Pontianak Selatan adalah dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya kepada para pekerja. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pekerja adalah dengan mengajukan permohonan kepada pengusaha warung kopi untuk memberikan kepada mereka hak-hak pekerja selain gaji, jaminan sosial ketenagakerjaan, cuti saat datang bulan maupun uang lembur.

 

 

Kata Kunci : Kewajiban, Pengusaha, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Abdul Khkim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonsia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Cintra Aditya Bakti, Bandung

Abdul Kadir Muhammad, 2006, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-------------------, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

BN. Marbun, 2009, Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum, Puspa Swara, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hardijan Rusli, 2001, Hukum Perjanjian dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Husni, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Imam Soepmo, 1990, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta

J. Satrio, 2001, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Alumni, Bandung.

-------------------, 1992, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lukman Santoso, 2012, Hukum Perjanjian Kontrak, Cakrawala, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 1990, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1996, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta

Purwahid Patrik, 1996, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Seksi Hukum Perdata FH Undip, Semarang.

R. Soeroso, 2011, Perjanjian Di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta

R. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.

-------------------, 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta.

R. Soebekti dan R. Tjitrosudibyo, 2003, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Zainal Asikin, et.al., 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cetakan Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University