EFEKTIFITAS PASAL 7 AYAT (2) HURUF C PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN USAHA AKOMODASI BERKAITAN DENGAN STANDAR FASILITAS PASAR MELATI PARIT BARU DI KECAMATAN SUNGAI RAYA, KABUPATEN KUBU RAYA

SAMUEL KARUNIA MANURUNG NIM. A1011141186

Abstract


Pasar merupakan area publik, tempat berkumpulnya masyarakat yang berperan sebagai penjual dan pembeli serta melakukan transaksi perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara umum, pasar terdiri dari Pasar Modern dan Pasar Tradisional. Pasar Modern adalah toko dengan pelayanan mandiri dan menjual berbagai jenis barang secara eceran, biasanya berbentuk supermarket atau minimarket. Sedangkan Pasar Tradisional adalah pusat perbelanjaan yang diandalkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat karena menjual berbagai macam kebutuhan rumah, pasar Tradisional terdiri dari toko, kios, los dan pedagang kecil.

Pasar melati parit baru ini dikelola oleh swasta sehingga pemerintah tidak bisa secara langsung turut campur dalam renovasi dan revitalisasinya. Jalan macet, toilet umum yang tidak tersedia, kios yang tidak layak pakai, jalan becek saat hujan, areal parkir yang sempit, serta jalan masuk dan keluarpasar tidak tentu adalah masalah yang saat ini ada di pasar Melati. Ketidakteraturan ini sudah berlangsung cukup lama dan kurang mendapat perhatian yang serius. Didalam pasal7 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah Kubu Raya tentang penataan dan pembinaan Pasar, berbunyi bahwa pasar tradisional harus : “Menyediakan Fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (higienis),aman, tertib dan menciptakan ruang publik yang nyaman.”

Untuk membahas masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan empiris. Bentuk penelitian empiris menurut Soerjono Soekanto adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hokum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana  bekerjanya hokum dilingkungan masyarakat.

 

 Kata Kunci : Efektifitas, Peraturan, Penataan

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adisasmita, Rahardjo. 2014. Ekonomi Tata Ruang Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Amiruddin, 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Anggraini, Jum. 2012. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Badudu, Js, Sutan Muhammad Zain. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Didik Sukriono. 2013.Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi. Malang: Setara Press.

Handoko. 2003. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.

Hadrdjasoemantri, Koesnadi. 2002. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Hasibuan, Malayu P. 2007. Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.

Izza, Nahdliyul. 2010. Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional. Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Yogyakarta.

Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kuncoro, Mudarad. 2014. Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.

Kusumadja, Mochtar. 2002. Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Bina Cipta.

Muchsan, Dala. 2009. Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty

Nordhaus, dan Samuelson. 2003. Ilmu Mikro Ekonomi. Jakarta: Media Global Edukasi.

Paramitha, A.A Mirah Pradnya dan A.A Ketut Ayuningsasi. 2007. Efektifitas dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional. Bali: Universitas Udayana Jurnal.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. KBBI. Jakarta: Balai Pustaka.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik. 2008. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah. Bandung: Nuasa.

S, Marita Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-undangan.Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Saptomo, Ade. 2007. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Unesa University

Siswanto. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Soekanto, Soerjono. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

R, Soeroso. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2001. Hukum Perizinan dan Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Swasta, Basu. 2008. Manajemen Penjualan. Yogyakarta: BPFE

Syafrizal. 2008. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta:PT. Bumi Aksara

Winardi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Prenada Media Grup.

Winardi. 2005. Asas-asas Manajemen. Bandung: Alumni.

B. PERUNDANG – UNDANGAN

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya

C. INTERNET

Anonim “Pengertian Revitalisasi” www.scribd.com, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, Pukul 14.26 WIB

Arief Zulkifli Nasution, https://bangazul.com/pemberdayaan-pasar-tradisional-3/

http://digilib.itb.ac.id/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University