KEWAJIBAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN UNTUK MELAKSANAKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

TOMY AGITA PERANGIN-ANGIN NIM. A1012141217

Abstract


Dalam era globalisasi saat ini, pembelian barang secara kredit sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang secara kredit, maka banyak bermunculan lembaga pembiayaan konsumen. Salah satu perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kredit sepeda motor adalah FIF GROUP. Dalam memberikan jasa layanan pembiayaan sepeda motor, FIF GROUP tidak selalu mendaftarkan objek jaminan (sepeda motor) konsumen untuk pembebanan jaminan fidusia. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh data bahwa selama tahun 2018 sebanyak 986 unit sepeda motor yang diberikan pembiayaan secara kredit oleh FIF GROUP Cabang Pontianak kepada konsumen, ternyata hanya 680 unit sepeda motor saja yang didaftarkan sebagai objek jaminan untuk pembebanan jaminan fidusia. Sedangkan sebanyak 306 unit sepeda motor lagi tidak didaftarkan sebagai objek jaminan untuk pembebanan jaminan fidusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan belum melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif analitis. Data yang diteliti dalam penelitian ini, adalah data primer yang bersumber dari penelitian lapangan dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan.

Berdasarkan pembahasan masalah diperoleh hasil bahwa sebab-sebab FIF GROUP Cabang Pontianak belum melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dikarenakan perusahaan pembiayaan menganggap bahwa dalam mendaftarkan jaminan fidusia semata-mata hanya akan menguntungkan konsumen, pendaftaran fidusia sebagai bentuk jaminan kredit dengan skema pengalihan hak kepemilikan suatu benda (bergerak/tidak bergerak) berdampak pada biaya tinggi (high cost economy), dan proses pendaftaran jaminan fidusia dinilai merepotkan karena tidak bisa dilakukan secara on-line dan harus ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap FIF GROUP Cabang Pontianak yang belum melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah dengan cara mengajukan permohonan untuk meminta salinan akta notaris mengenai jaminan fidusia terhadap sepeda motornya yang dijadikan objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepada FIF GROUP Cabang Pontianak selaku perusahaan pembiayaan. Apabila FIF GROUP Cabang Pontianak selaku perusahaan pembiayaan tidak bersedia memberikan salinan akta notaris mengenai jaminan fidusia terhadap sepeda motornya yang dijadikan objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka konsumen dapat menolak apabila perusahaan pembiayaan ingin melakukan eksekusi atau penarikan unit sepeda motor konsumen yang melakukan tunggakan dalam membayar angsuran.

 

Kata Kunci:      Kewajiban, Perusahaan Pembiayaan, Mendaftarkan

            Jaminan Fidusia. 

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Badrulzaman, Mariam Darus, 1983, KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.

Bruggink, J.J.H., dan Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2013, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta.

Husnan, Suad, 2008, Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan, Edisi Ketiga, Buku Satu, BPFE, Yogyakarta.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, 1989, Masalah Leasing, Jakarta.

Manan, Abdul, 2014, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Miru, Ahmadi, dan Yodo, Sutarman, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2004, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution, Az., 2006, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Cetakan Kedua, Diadit Media, Jakarta.

------------, 2003, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.

Salim H.S., 2008, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Sasongko, Wahyu, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, UNILA, Lampung.

Satrio, J., 1992, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Grasindo, Jakarta.

Shofie, Yusuf, (ed), 2005, Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, YLKI dan USAID, Jakarta.

------------, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siahaan, N.H.T., 2005, Hukum Perlindungan Konsumen, Panta Rei, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1977, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam dan Pelaksanaannya di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Subekti, R., 1986, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung.

Sulistiyono, Adi, & Muhammad Rustamaji, 2009, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Masmedia Buana Pustaka, Jawa Timur.

Sunaryo, 2008, Hukum Pembiayaan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2011, Hukum Kebendaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

------------, 2000, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta.

Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Beli Sewa, Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University